Kejati Bali Tambahkan Pemberitaan Yang Kurang Lengkap! Ungkap Penanganan 63 Perkara Korupsi Sepanjang 2025

DENPASAR – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali meluruskan pemberitaan yang menyebut pihaknya hanya menangani tiga perkara korupsi. Melalui keterangan resmi, Kejati menegaskan bahwa sepanjang 2025, penanganan kasus tindak pidana korupsi di Bali jauh lebih banyak dan dilakukan secara konsisten, baik oleh Kejati maupun Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh kabupaten/kota.

Berita sebelumnya ! 

Bali Bersih? Jaksa Agung Syok, Hanya Tiga Kasus Korupsi Setahun

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Bali, Putu Agus Eka Sabana, S.H., M.H., menyampaikan bahwa data resmi mencatat 63 perkara tindak pidana khusus berhasil ditangani hingga September 2025. Jumlah tersebut terdiri atas 41 perkara pada tahap penyelidikan dan 22 perkara pada tahap penyidikan.

“Sepanjang 2025, Kejati Bali menangani 12 penyelidikan dan 4 penyidikan. Sementara Kejari se-Bali secara keseluruhan menangani 41 penyelidikan dan 22 penyidikan,” jelas Agus Eka, Jumat (19/9/2025).

Rincian Perkara di Kejari Se-Bali

Kejari Denpasar: 5 penyelidikan, 1 penyidikan

Kejari Buleleng: 5 penyelidikan, 3 penyidikan

Kejari Badung: 3 penyelidikan, 2 penyidikan

Kejari Tabanan: 2 penyelidikan, 3 penyidikan

Kejari Jembrana: 2 penyelidikan, 1 penyidikan

Kejari Klungkung: 3 penyelidikan, 2 penyidikan

Kejari Karangasem: 3 penyelidikan, 1 penyidikan

Kejari Bangli: 4 penyelidikan, 3 penyidikan

Kejari Gianyar: 2 penyelidikan, 2 penyidikan

Jenis Perkara yang Ditangani

Agus Eka menyebut, perkara yang ditangani beragam. Mulai dari dugaan penyalahgunaan izin rumah bersubsidi, pengelolaan dana LPD, penyelewengan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI, hingga penyalahgunaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurutnya, setiap pengaduan masyarakat yang masuk akan dipelajari dan ditindaklanjuti sesuai aturan hukum. “Tidak ada celah untuk bargaining ataupun kompromi yang tidak sehat. Jika ditemukan niat jahat dan kerugian negara yang signifikan, penyidikan akan terus berjalan hingga tuntas,” tegasnya.

Komitmen Penegakan Hukum

Kejati Bali menekankan bahwa pendampingan hukum hanya dapat diberikan melalui mekanisme yang sah, salah satunya lewat pengacara negara. Legal opinion (LO) pun tidak bisa sembarangan diberikan kepada masyarakat, melainkan berdasarkan kebutuhan yang benar-benar mendesak dan sesuai aturan.

“Prinsip kami jelas: setiap perkara dengan indikasi kerugian negara besar tidak akan dihentikan. Semua akan diproses dengan transparan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas,” pungkas Agus Eka.

Dengan klarifikasi ini, Kejati Bali berharap masyarakat mendapatkan informasi yang utuh mengenai upaya pemberantasan korupsi di Pulau Dewata. (Tim)