Breaking News
light_mode

Ironi Konservasi dan “Tikus Berdasi”, Saat Satwa Dilindungi Terancam, Korupsi Justru Subur

  • account_circle Ray
  • calendar_month Jumat, 13 Feb 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Oleh I Made Richy Ardhana Yasa (Ray)

DENPASAR – Di tengah gencarnya kampanye penyelamatan satwa endemik Nusantara, publik dihadapkan pada ironi yang tak bisa dipandang sebelah mata. Upaya melindungi Harimau Sumatra, Ajag, hingga berbagai spesies langka lain terus digelorakan.

Namun di saat yang sama, ada “satwa” lain yang justru berkembang pesat—bukan di rimba raya, melainkan di ruang-ruang berpendingin udara tempat kebijakan dan anggaran diputuskan: tikus berdasi, metafora bagi praktik korupsi.

Data lembaga konservasi menunjukkan populasi satwa liar terus menyusut akibat alih fungsi lahan, perburuan, dan kerusakan ekosistem. Negara pun merespons dengan membentuk kawasan lindung, memperketat patroli, serta menggelontorkan anggaran konservasi.

Tetapi pertanyaan mendasar muncul: seberapa efektif upaya itu jika kebocoran anggaran dan praktik koruptif masih terjadi?
Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum. Ia adalah kejahatan yang menggerogoti fondasi keadilan sosial.

Dana yang semestinya digunakan untuk perlindungan hutan, pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi, atau riset lingkungan bisa menyusut nilainya ketika integritas tidak dijaga. Akibatnya, bukan hanya satwa yang terancam, melainkan juga hak masyarakat untuk menikmati lingkungan hidup yang lestari.

Dalam konteks penegakan hukum, peran Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi krusial. Namun pemberantasan korupsi tak cukup mengandalkan satu institusi. Ia memerlukan komitmen kolektif—dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil.

Transparansi pengelolaan anggaran, pengawasan publik, serta keberanian melaporkan penyimpangan adalah bagian dari ekosistem antikorupsi yang tak kalah penting dari patroli hutan.

Ironi ini menjadi refleksi bahwa konservasi tidak berdiri sendiri. Perlindungan satwa dan lingkungan hidup berkaitan erat dengan tata kelola pemerintahan yang bersih. Tanpa integritas, kebijakan terbaik pun berisiko menjadi sekadar dokumen di atas kertas.

Jika satwa langka membutuhkan perlindungan khusus agar tidak punah, maka praktik korupsi justru membutuhkan penindakan tegas agar tidak semakin mengakar. Komitmen melawan korupsi bukan hanya soal menjaga uang negara, tetapi juga memastikan masa depan generasi mendatang tetap memiliki hutan, keanekaragaman hayati, dan rasa keadilan.

Perjuangan menyelamatkan Nusantara tak bisa setengah hati. Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya kelangsungan hidup satwa endemik, melainkan juga martabat bangsa.

Editor – Ray

Ray

Penulis

Jurnalis! Ajang silahturahmi dengan segala elemen.

Komentar (2)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jelang HUT RI ke-80, KDM Dorong Pembebasan Tunggakan PBB di Jawa Barat

    Jelang HUT RI ke-80, KDM Dorong Pembebasan Tunggakan PBB di Jawa Barat

    • calendar_month Jumat, 15 Agt 2025
    • account_circle Ray
    • 7Komentar

    BANDUNG – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengeluarkan langkah yang dinilai pro-rakyat. Ia mengimbau seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat untuk membebaskan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perorangan, baik untuk tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya. Surat imbauan resmi telah diterbitkan pada Jumat, 15 […]

  • Ketum PPWI Kritik Somasi Demokrat, SBY Semestinya Bersikap Negarawan dalam Polemik Ijazah Jokowi

    Ketum PPWI Kritik Somasi Demokrat, SBY Semestinya Bersikap Negarawan dalam Polemik Ijazah Jokowi

    • calendar_month Minggu, 4 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 3Komentar

    Jakarta – Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, menyampaikan keberatan keras atas langkah hukum yang diambil Partai Demokrat terhadap sejumlah pemilik akun media sosial, khususnya di TikTok dan YouTube, yang mengangkat isu dugaan keterlibatan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam mendukung Roy Suryo dan kawan-kawan mempersoalkan keabsahan ijazah Presiden Joko […]

  • BREIG Social Run, 800 Peserta Meriahkan Lari Komunitas Pertama di Canggu

    BREIG Social Run, 800 Peserta Meriahkan Lari Komunitas Pertama di Canggu

    • calendar_month Minggu, 20 Jul 2025
    • account_circle Ray
    • 1Komentar

    Canggu, Bali – 20 Juli 2025 Lebih dari sekadar olahraga, BREIG Social Run resmi menjadi ajang lari komunitas pertama di Canggu yang menggabungkan semangat kebugaran, kebersamaan, dan cinta terhadap lingkungan sekitar. Diselenggarakan oleh BREIGSocials, sebuah inisiatif komunitas dari PT BREIG Jaya Properti acara ini berhasil menarik perhatian lebih dari 800 peserta, termasuk pelari profesional, keluarga, […]

  • FAJI Bali Gas Pol! Panitia Eksibisi Porprov 2025 Dibubarkan, Fokus Penuh Menuju Porprov 2027

    FAJI Bali Gas Pol! Panitia Eksibisi Porprov 2025 Dibubarkan, Fokus Penuh Menuju Porprov 2027

    • calendar_month Kamis, 5 Feb 2026
    • account_circle Ray
    • 0Komentar

    GIANYAR — Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Provinsi Bali tancap gas menata kekuatan. Usai menuntaskan Ekshibisi Porprov Bali XVI 2025, FAJI Bali resmi membubarkan panitia eksibisi dan langsung mengalihkan fokus ke agenda besar: penguatan organisasi dan kesiapan menuju Porprov 2027. Keputusan itu ditegaskan dalam rapat koordinasi FAJI Bali yang digelar Kamis (5/2/2026) di Bali Alaska […]

  • Gatot Nurmantyo Tuding Kapolri Membangkang Konstitusi, Aktivis Tegaskan Polri Tak Punya Sejarah Berkhianat pada Presiden Play Button

    Gatot Nurmantyo Tuding Kapolri Membangkang Konstitusi, Aktivis Tegaskan Polri Tak Punya Sejarah Berkhianat pada Presiden

    • calendar_month Jumat, 30 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 55Komentar

    JAKARTA — Polemik mengenai Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 memantik perdebatan serius tentang arah reformasi dan batas kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo secara terbuka menuding Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melakukan pembangkangan konstitusi, sementara sejumlah aktivis menilai tudingan tersebut berlebihan dan berpotensi membenturkan institusi negara. Gatot […]

  • Monarch Bali Cetak 2.260 Wisudawan Siap Bersaing di Industri Global Play Button

    Monarch Bali Cetak 2.260 Wisudawan Siap Bersaing di Industri Global

    • calendar_month Minggu, 21 Sep 2025
    • account_circle Ray
    • 12Komentar

    BADUNG – Dengan semangat Rarely in Diversity, bukan hanya sebuah slogan melainkan cerminan dari bagaimana Monarch Bali mengubah keberagaman menjadi sumber kekuatan. Dalam komunitas yang penuh warna ini, keunikan bukan menjadi pemisah, melainkan penyatu yang menciptakan keunggulan bersama. Hari ini Monarch Bali melepas 2260 wisudawan yang siap menghadapi dunia kerja dengan lulusan berkompeten serta unggul. […]

expand_less