Cili Dukung Kedaulatan Maroko atas Sahara, Kerja Sama Ekonomi dan FTA Mulai Dibahas

Cili Tegaskan Dukungan atas Otonomi Maroko dan Dorong Kerja Sama Ekonomi di Sahara Maroko

New York — Posisi Cili terkait status Sahara Barat memasuki babak baru setelah Pemerintah Cili menyatakan dukungannya terhadap kedaulatan Kerajaan Maroko atas seluruh wilayahnya, termasuk kawasan Sahara.

Sikap tersebut disampaikan dalam komunike bersama setelah pertemuan Menteri Luar Negeri Cili Francisco Pérez Mackenna dan Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika dan Warga Negara Maroko di Luar Negeri Nasser Bourita di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Senin, 21 September 2026. Pertemuan tersebut turut dihadiri Presiden Cili José Antonio Kast.

Cili Dorong Investasi dan Perdagangan di Sahara Maroko

Dalam komunike resmi tersebut, Cili menyatakan mendukung kedaulatan Maroko atas seluruh wilayahnya, termasuk Sahara, sekaligus menilai proposal otonomi yang diajukan Rabat pada 2007 sebagai solusi politik yang dinilai adil, berkelanjutan, dan dapat diterima para pihak.

Cili juga menyatakan akan menerjemahkan dukungan tersebut ke dalam kerja sama bilateral dengan mendorong peluang ekonomi dan perdagangan di kawasan Sahara yang diklaim Maroko. Fokus kerja sama diarahkan pada penguatan investasi, perdagangan serta pengembangan sektor produktif.

Langkah tersebut menjadi bagian penting dari perkembangan hubungan bilateral kedua negara. Pada pertemuan yang sama, Menteri Luar Negeri Cili dan Maroko menandatangani Terms of Reference sebagai dasar untuk memulai negosiasi Perjanjian Perdagangan Bebas atau Free Trade Agreement (FTA).

Kementerian Luar Negeri Cili menyebut penandatanganan tersebut sebagai langkah untuk memperdalam hubungan ekonomi kedua negara.

Cili juga menyatakan dukungannya terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 2797 Tahun 2025. Resolusi yang diadopsi pada 31 Oktober 2025 itu memperpanjang mandat MINURSO hingga 31 Oktober 2026 dan menyerukan para pihak melakukan pembicaraan tanpa prasyarat dengan menjadikan proposal otonomi Maroko sebagai salah satu dasar dalam proses negosiasi menuju penyelesaian politik yang adil, langgeng, dan dapat diterima bersama.

Resolusi tersebut juga menyebut pentingnya penyelesaian yang memberikan ruang bagi penentuan nasib sendiri masyarakat Sahara Barat.

Perkembangan diplomatik tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Indonesia-Morocco Sahara Brotherhood (IMSB), Wilson Lalengke. Ia menilai dukungan Cili dapat membuka ruang lebih besar bagi kerja sama ekonomi di kawasan yang menjadi bagian dari sengketa Sahara Barat.

“Pengakuan resmi dari Cili ini bukan sekadar kemenangan diplomasi, melainkan pondasi yang sangat kokoh bagi Pemerintah Maroko untuk mengakselerasi pembangunan di seluruh wilayah teritorialnya, terutama di kawasan selatan yang dikenal sebagai Sahara Maroko.

Dukungan ini membuka keran investasi internasional yang akan membawa kesejahteraan, kemajuan ekonomi, dan stabilitas kawasan,” ujar Wilson Lalengke dari Jakarta, 22 September 2026.

Menurut Wilson, keputusan Cili untuk mendorong kerja sama ekonomi dan perdagangan menunjukkan bahwa isu Sahara tidak hanya berkembang dalam ranah diplomasi, tetapi juga mulai dikaitkan dengan agenda investasi dan pembangunan ekonomi.

Dari sisi hubungan bilateral, momentum tersebut juga bertepatan dengan peringatan 65 tahun hubungan diplomatik Cili dan Maroko pada 2026. Kedua pemerintah menyatakan hubungan tersebut berkembang dalam kerangka persahabatan dan saling menghormati.

Sementara itu, dukungan Cili terhadap proposal otonomi Maroko perlu ditempatkan dalam konteks proses politik PBB mengenai Sahara Barat. Resolusi Dewan Keamanan 2797/2025 tidak menetapkan status akhir wilayah tersebut, melainkan memberikan kerangka bagi proses negosiasi dan memperpanjang mandat MINURSO.

Dengan masuknya agenda investasi, perdagangan dan pembahasan FTA ke dalam hubungan Cili-Maroko, perkembangan terbaru ini memperlihatkan bahwa isu Sahara juga memiliki dimensi ekonomi yang semakin kuat.

Bagi Maroko, dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas hubungan bilateral dan kerja sama internasional di kawasan yang disebut Rabat sebagai Sahara Maroko.

Editor – Ray