Dirut PT BIBU Jelaskan Status dan Rencana Proyek Bandara Bali Utara

DENPASAR – Awak media Gatra Dewata berbincang dengan Presiden Direktur PT BIBU Panji Sakti, Erwanto Sad Adiatmoko Hariwibowo, untuk menjawab berbagai polemik yang mencuat seiring viralnya sebuah podcast perwakilan PT BIBU mengenai pembangunan Bandara Internasional Bali Utara (BIBU).

Klarifikasi ini merespons keresahan publik, pernyataan Gubernur Bali, serta silang pendapat di media sosial terkait status proyek, pendanaan, hingga keterlibatan pemerintah daerah.

Erwanto membantah klaim bahwa proyek Bandara Bali Utara telah masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). “Tidak benar Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) sekarang masuk PSN,” ujarnya.

Ilustrasi

Ia menjelaskan bahwa pendanaan proyek murni dari investor swasta lintas negara, dengan pihak utama berasal dari Tiongkok. Penandatanganan kesepakatan telah dilakukan di KBRI Beijing pada 9 November 2024.

Menanggapi tudingan bahwa pemerintah daerah tidak dilibatkan, Erwanto menegaskan sebaliknya.

“Pemprov Bali sangat tahu. Saat kunjungan kerja Menko PM ke Bali bulan lalu, Gubernur mengirimkan salah satu Kepala Dinas untuk hadir mewakili beliau atas undangan kami,” katanya.

Terkait legalitas, Erwanto menyebut bahwa seluruh dokumen, mulai dari AMDAL, izin lokasi, hingga penetapan lokasi, sudah dilengkapi dan disertakan dalam pengajuan resmi. Ia juga mengklarifikasi alasan kemunculan podcast yang sempat menimbulkan kontroversi.

“Kami hanya ingin menyampaikan kabar baik kepada masyarakat Bali Utara, bahwa janji Presiden di masa kampanye mulai diwujudkan,” katanya.

Ia bahkan menantang siapa pun yang menuduh PT BIBU menyebar hoaks.

“Sebutkan satu saja berita bohong yang kami sebarkan,” tantangnya.

Soal struktur bisnis, Erwanto menegaskan bahwa meskipun proyek menggunakan skema turn key dari mitra utama di Tiongkok, tidak ada saham asing dalam tubuh PT BIBU Panji Sakti. “Ini sepenuhnya milik anak bangsa,” katanya.

Ia juga menekankan dampak ekonomi yang akan ditimbulkan, termasuk penciptaan lebih dari 200 ribu lapangan kerja.

“Kami tidak ingin penduduk lokal menjadi tamu di tanahnya sendiri. Kami bekerja sama dengan para kepala desa dan menyediakan pelatihan vokasional agar SDM lokal siap bersaing,” ujarnya.

Terkait anggapan bahwa Bandara Ngurah Rai masih mampu menampung wisatawan dan proyek baru ini tak mendesak, Erwanto menyebut bahwa kapasitas Ngurah Rai telah stagnan dan kerap mengalami penumpukan penumpang.

Erwanto memastikan proyek tidak akan berhenti di wacana. “Setelah peletakan batu pertama, kami hanya butuh tiga bulan untuk menyelesaikan Detail Engineering Design (DED), lalu konstruksi langsung dimulai,” pungkasnya.

Pernyataan ini menjadi penegasan posisi PT BIBU dalam menjawab keraguan publik dan mengajak semua pihak mendukung rencana pembangunan infrastruktur di wilayah Bali Utara. (Ray)