41 Tahun Mempertahankan Tanah Keluarga, Lansia 67 Tahun di Kuta Mengadu ke Presiden: Berharap Keadilan Sebelum Terlambat

Di usia 67 tahun, Indrawati masih berjuang mempertahankan tanah yang diklaim telah dikuasai keluarganya sejak 1985, sembari meminta Presiden turun tangan atas dugaan kejanggalan penerbitan sertifikat tanah di Kuta.

BADUNG – Di usia yang telah menginjak 67 tahun, Indrawati masih harus menghadapi perjuangan panjang mempertahankan tanah yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan keluarganya. Tanah seluas 286 meter persegi di Jalan Kartika Plaza, Kuta, Kabupaten Badung, yang diklaim telah dibeli dan dikuasai keluarganya sejak 1985, kini menjadi objek sengketa hukum.

Perjuangan yang telah berlangsung bertahun-tahun itu kini dibawa ke tingkat nasional. Melalui kuasa hukumnya dari THE SOMYA INTERNATIONAL (S’INT) LAW OFFICE, Indrawati meminta perhatian Presiden Republik Indonesia atas dugaan kejanggalan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Pengganti Nomor 309/Kuta atas nama Rudy Aras, ST.

I Made Somya Putra SH MH selaku kuasa hukum (kiri) dan Indrawati.

Bagi Indrawati, persoalan ini bukan sekadar sengketa tanah di kawasan strategis pariwisata Bali. Di balik perkara tersebut, ada perjuangan seorang perempuan lanjut usia yang ingin mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang menurut pengakuannya telah menjadi bagian dari kehidupan keluarganya selama lebih dari empat dekade.

Kuasa hukum Indrawati, I Made Somya Putra, SH., MH., mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan sejumlah persoalan dalam riwayat administrasi pertanahan yang dinilai perlu diperiksa secara menyeluruh oleh lembaga berwenang.

Sedikitnya tujuh dugaan kejanggalan menjadi perhatian, mulai dari tanggal penerbitan sertifikat yang mendahului pengukuran tanah, usia pemegang sertifikat yang disebut masih sekitar dua tahun ketika sertifikat diterbitkan pada 1973, hingga dugaan perangkapan peran dalam proses administrasi pertanahan.

Selain itu, pihak Indrawati mempertanyakan tidak adanya pemberitahuan mengenai proses penerbitan sertifikat pengganti, bentuk dokumen sertifikat, serta temuan dua versi dokumen yang disebut berkaitan dengan objek tanah yang sama.

Kuasa hukum juga mengungkap dugaan adanya pihak luar yang mengklaim memiliki akses terhadap ruang kerja hakim dan dapat mengatur strategi perkara. Seluruh informasi tersebut, menurut mereka, perlu ditelusuri dan dibuktikan oleh instansi berwenang.

“Perempuan yang sudah lanjut usia tidak seharusnya harus berjuang sendirian mempertahankan rumah yang telah ditinggalinya selama puluhan tahun. Kami sangat menghargai kerja seluruh lembaga penegak hukum, namun dalam kasus ini terdapat cukup banyak kejanggalan yang memerlukan perhatian serius dari pihak berwenang,” ujar I Made Somya Putra.

Tim kuasa hukum menyebut telah menempuh sejumlah langkah hukum, termasuk perkara perdata Nomor 397/Pdt.G/2026/PN.Dps di Pengadilan Negeri Denpasar dan perkara Nomor 26/Pdt.G/2026/PTUN.Dps di PTUN Denpasar. Pengaduan kepada kepolisian juga telah disampaikan.

Somya berharap seluruh proses berjalan secara independen, transparan, dan memberikan perlindungan hukum yang setara kepada semua pihak.

“Jangan sampai sengketa tanah berubah menjadi praktik perampasan berkedok hukum yang sistematis. Kami ingin seluruh fakta dibuka dan setiap proses diperiksa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Melalui pengaduan tersebut, THE SOMYA INTERNATIONAL (S’INT) LAW OFFICE meminta perhatian Presiden RI, Satgas Anti Mafia Tanah, Ombudsman RI, Menteri ATR/Kepala BPN RI, KPK, Mahkamah Agung, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Harapannya sederhana: seluruh dokumen diperiksa, setiap dugaan ditelusuri, dan keadilan dapat ditegakkan tanpa mengabaikan hak siapa pun.

Sebab, bagi seorang perempuan berusia 67 tahun, perjuangan ini bukan hanya tentang sebidang tanah. Ini tentang kepastian atas tempat yang telah diperjuangkan keluarganya, tentang hak yang ingin dipertahankan, dan tentang harapan agar di usia senjanya ia tidak terus-menerus dibayangi ketidakpastian hukum.

Editor – Ray