Pengibaran Bendera One Piece Bisa Dipidana, Netizen: Kritik Bukan Berarti Mengkhianat
- account_circle Admin
- calendar_month Sabtu, 2 Agt 2025
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Budi Gunawan mengingatkan masyarakat bahwa pengibaran bendera fiksi seperti bendera bajak laut One Piece menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-80 dapat dikenai sanksi pidana.
Ia menilai tindakan itu mencederai kehormatan bendera Merah Putih dan berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
“Pengibaran bendera lain di atas atau sejajar dengan Merah Putih, apalagi dalam konteks yang tidak resmi atau bercanda, sangat tidak tepat dan bisa masuk ranah pidana,” kata Budi Gunawan, Jumat (1/8).
Pasal 24 ayat (1) dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengibarkan bendera negara di bawah bendera atau lambang apa pun, termasuk simbol asing maupun fiktif.
Namun pernyataan tersebut menuai reaksi beragam dari publik, khususnya warganet. Banyak yang menganggap pemerintah terlalu reaktif terhadap ekspresi simbolik yang sejatinya merupakan bentuk sindiran sosial terhadap kondisi bangsa.
Netizen menyuarakan bahwa pengibaran bendera One Piece bukan bentuk pengkhianatan, melainkan kritik satir atas carut-marutnya sistem hukum dan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat.
“Kami tidak pernah menduakan Merah Putih. Tapi ketika hukum jadi mainan, simbol seperti One Piece itu jadi cara rakyat menyuarakan frustrasi,” tulis seorang pengguna di media sosial.
Beberapa menyayangkan pendekatan pemerintah yang dianggap lebih memilih ancaman pidana ketimbang membuka ruang dialog. “Rakyat ingin bicara, tapi selalu dibungkam. Lalu kemerdekaan itu milik siapa?” ujar netizen lain.
Meski demikian, sejumlah pihak juga mengingatkan agar ekspresi kritik tetap dilakukan secara santun dan tidak menyinggung simbol-simbol negara yang memiliki nilai historis dan emosional bagi bangsa.
Pemerintah mengimbau agar masyarakat tetap menjaga semangat nasionalisme menjelang peringatan kemerdekaan dan menyalurkan kritik melalui jalur yang konstruktif.
Sementara itu, polemik seputar bendera One Piece ini mencerminkan ketegangan antara hak berekspresi dan kewajiban menjaga kehormatan negara, dua hal yang semestinya bisa berjalan beriringan. (Tim)
https://shorturl.fm/KQX1N
5 Agustus 2025 3:57 PMhttps://shorturl.fm/bsk6f
4 Agustus 2025 11:55 PM