Breaking News
light_mode

Pengibaran Bendera One Piece Bisa Dipidana, Netizen: Kritik Bukan Berarti Mengkhianat

  • account_circle Admin
  • calendar_month Sabtu, 2 Agt 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Budi Gunawan mengingatkan masyarakat bahwa pengibaran bendera fiksi seperti bendera bajak laut One Piece menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-80 dapat dikenai sanksi pidana.

Ia menilai tindakan itu mencederai kehormatan bendera Merah Putih dan berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

“Pengibaran bendera lain di atas atau sejajar dengan Merah Putih, apalagi dalam konteks yang tidak resmi atau bercanda, sangat tidak tepat dan bisa masuk ranah pidana,” kata Budi Gunawan, Jumat (1/8).

Pasal 24 ayat (1) dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengibarkan bendera negara di bawah bendera atau lambang apa pun, termasuk simbol asing maupun fiktif.

Namun pernyataan tersebut menuai reaksi beragam dari publik, khususnya warganet. Banyak yang menganggap pemerintah terlalu reaktif terhadap ekspresi simbolik yang sejatinya merupakan bentuk sindiran sosial terhadap kondisi bangsa.

Netizen menyuarakan bahwa pengibaran bendera One Piece bukan bentuk pengkhianatan, melainkan kritik satir atas carut-marutnya sistem hukum dan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat.

“Kami tidak pernah menduakan Merah Putih. Tapi ketika hukum jadi mainan, simbol seperti One Piece itu jadi cara rakyat menyuarakan frustrasi,” tulis seorang pengguna di media sosial.

Beberapa menyayangkan pendekatan pemerintah yang dianggap lebih memilih ancaman pidana ketimbang membuka ruang dialog. “Rakyat ingin bicara, tapi selalu dibungkam. Lalu kemerdekaan itu milik siapa?” ujar netizen lain.

Meski demikian, sejumlah pihak juga mengingatkan agar ekspresi kritik tetap dilakukan secara santun dan tidak menyinggung simbol-simbol negara yang memiliki nilai historis dan emosional bagi bangsa.

Pemerintah mengimbau agar masyarakat tetap menjaga semangat nasionalisme menjelang peringatan kemerdekaan dan menyalurkan kritik melalui jalur yang konstruktif.

Sementara itu, polemik seputar bendera One Piece ini mencerminkan ketegangan antara hak berekspresi dan kewajiban menjaga kehormatan negara, dua hal yang semestinya bisa berjalan beriringan. (Tim)

Penulis

Pesonamu Inspirasiku

Komentar (16)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Keputusan Gubernur Guncang Nusa Penida, Dewa Sudarsana usul Gugat Saja, Rusak Kepercayaan Investor

    Keputusan Gubernur Guncang Nusa Penida, Dewa Sudarsana usul Gugat Saja, Rusak Kepercayaan Investor

    • calendar_month Kamis, 27 Nov 2025
    • account_circle Admin
    • 15Komentar

    DENPASAR – Keputusan Gubernur Bali menghentikan proyek lift kaca di Nusa Penida yang sudah mencapai sekitar 70 persen memicu perpecahan tajam di masyarakat. I Dewa Putu Sudarsana, pengamat sosial politik, menilai dampak keputusan ini bukan hanya dirasakan langsung oleh warga setempat, tetapi juga mengancam kepercayaan investor terhadap Bali sebagai destinasi pariwisata internasional. Sudarsana menyebut budaya […]

  • Korban Agen Nakal di Indonesia Siap Tempuh Jalur Hukum

    Korban Agen Nakal di Indonesia Siap Tempuh Jalur Hukum

    • calendar_month Kamis, 9 Okt 2025
    • account_circle Admin
    • 6Komentar

    Bali – Sejumlah korban dari seorang agen nakal yang diduga terlibat dalam praktik penipuan di Indonesia menyatakan siap menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan hak mereka. Dalam sebuah pertemuan daring (Zoom Meeting), para korban memaparkan kronologi kasus serta besarnya kerugian finansial yang mereka alami akibat ulah agen tersebut. Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FKPPI Bali, […]

  • Dukung Program Wali Kota, Komunitas Angen dan BTID Sulap Sampah Organik Jadi Cairan Multifungsi

    Dukung Program Wali Kota, Komunitas Angen dan BTID Sulap Sampah Organik Jadi Cairan Multifungsi

    • calendar_month Selasa, 31 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • 2Komentar

    Denpasar, Bali — Upaya pengelolaan sampah berbasis sumber terus diperkuat di Kota Denpasar. Sejalan dengan program Wali Kota dalam penanganan sampah organik, Komunitas Angen bersama PT Bali Turtle Island Development (BTID) menghadirkan inovasi pengolahan limbah organik menjadi cairan multifungsi ramah lingkungan, Eco-Enzyme. Inisiatif yang berjalan sejak akhir Desember 2025 ini memanfaatkan limbah buah-buahan dari warung […]

  • Samawartana Brahma Widya 2026, Ratusan Peserta Lulus, Sertifikat Pawintenan Turut Diserahkan

    Samawartana Brahma Widya 2026, Ratusan Peserta Lulus, Sertifikat Pawintenan Turut Diserahkan

    • calendar_month Kamis, 26 Mar 2026
    • account_circle Ngurah Wesnawa
    • 1Komentar

    DENPASAR – Kursus Teologi Hindu Brahma Widya (KTH BW) Angkatan VII Tahun 2025–2026 resmi ditutup melalui prosesi samawartana yang digelar di Denpasar, Maret 2026. Selain penyerahan sertifikat kelulusan, rangkaian kegiatan juga diisi dengan pawintenan (penyucian diri) yang menjadi bagian penting dalam pembinaan spiritual peserta. Menurut Pinandita Dewa Putu Andika Septiawan, S.H., Ketua Kursus Teologi Hindu […]

  • Denmark Siap Melawan jika AS Memaksakan Ambisi Greenland, Washington Lempar Umpan Rp1,6 Miliar per Warga

    Denmark Siap Melawan jika AS Memaksakan Ambisi Greenland, Washington Lempar Umpan Rp1,6 Miliar per Warga

    • calendar_month Senin, 12 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 4Komentar

    KOPENHAGEN, 13 Januari 2026 — Tarik-menarik kepentingan antara Denmark dan Amerika Serikat atas Greenland memasuki fase paling sensitif dalam sejarah hubungan transatlantik. Pemerintah Denmark secara terbuka menyatakan tidak akan mundur selangkah pun apabila Washington memaksakan ambisi mengambil alih Greenland, wilayah otonom yang selama ini berada di bawah kedaulatan Kerajaan Denmark dan memiliki posisi kunci dalam […]

  • Isu Rangkap Jabatan Polisi di Bali Social Club Dipertanyakan, HRD Klarifikasi Fakta Sebenarnya

    Isu Rangkap Jabatan Polisi di Bali Social Club Dipertanyakan, HRD Klarifikasi Fakta Sebenarnya

    • calendar_month Rabu, 11 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • 3Komentar

    DENPASAR – Kembali isu menerpa Seorang perwira pertama yang bertugas di Yanma Polda Bali, IPDA Haris Budiono. Isu yang berhembus berbagai macam pola seolah – olah menyudutkan seseorang tanpa konfirmasi dan mendalami terlebih dahulu duduk perkaranya. Mengamati berita yang beredar baru – baru ini yang mengarah tuduhan telah melanggar disiplin di lingkungan kepolisian dengan tudingan […]

expand_less