Unud dan Imigrasi Dirikan IMPACT untuk Perkuat Kebijakan Keimigrasian

DENPASAR — Universitas Udayana (Unud) dan Direktorat Jenderal Imigrasi resmi menjalin kerja sama strategis untuk memperkuat riset dan analisis kebijakan keimigrasian melalui pendirian Indonesian Immigration Policy and Analysis Center (IMPACT). Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) berlangsung di Aula Theatre Lecture Building Universitas Udayana, Jimbaran, Selasa (2/12/2025), disaksikan pejabat pemerintah provinsi dan pemangku kepentingan terkait.

PKS ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman yang diwakili Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan, Eko Budianto, bersama Rektor Unud I Ketut Sudarsana. Kerja sama ini menjadi langkah penting dalam menghadapi kompleksitas dinamika keimigrasian global, seperti maraknya digital nomads, penyalahgunaan visa, serta eksodus warga negara asing akibat situasi geopolitik dunia.

Selama lima tahun ke depan, IMPACT akan beroperasi di Fakultas Hukum Unud sebagai pusat riset kolaboratif yang menghubungkan kebutuhan praktis imigrasi dengan analisis akademik berbasis bukti. Pusat ini juga akan memperkuat Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui riset, pengembangan kurikulum, serta pengabdian masyarakat.

Rektor Unud, I Ketut Sudarsana, menegaskan bahwa isu keimigrasian akan diintegrasikan ke dalam kurikulum, termasuk pembentukan mata kuliah wajib Hukum Keimigrasian di Program Magister Hukum. Selain itu, tenaga ahli dari Ditjen Imigrasi akan terlibat sebagai dosen praktisi dan penguji karya ilmiah, serta membuka peluang beasiswa S2 dan S3 bagi SDM Imigrasi.

Dalam kuliah umum bertajuk Strategi Imigrasi dalam Memetakan Masa Depan Bali, Plt. Dirjen Imigrasi Yuldi Yusman menyoroti berbagai tantangan yang kini dihadapi Bali. Tingginya kunjungan WNA, penyalahgunaan izin tinggal, pelanggaran budaya, hingga praktik investasi ilegal melalui nominee menjadi fokus perhatian. Ia menegaskan perlunya penerapan Smart Immigration melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem vetting, serta kolaborasi penelitian dengan kampus.

Dengan kerja sama ini, Imigrasi berharap dapat menghadirkan kebijakan yang tidak hanya menjaga kedaulatan hukum dan budaya Bali, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi pariwisata secara berkelanjutan. IMPACT diharapkan menjadi pusat analisis yang mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan strategis dan relevan di tengah dinamika global yang terus berubah.

Kerja sama ini menandai babak baru hubungan akademik dan institusi negara, sekaligus menjadi pijakan penting dalam menciptakan tata kelola keimigrasian yang lebih cerdas, adaptif, dan berbasis pengetahuan. (Tim)