Breaking News
light_mode

NIK Resmi Gantikan NPWP, Integrasi Data Pajak Masuk Tahap Baru

  • account_circle Admin
  • calendar_month Sabtu, 31 Jan 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA — Pemerintah resmi memberlakukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam sistem administrasi perpajakan nasional. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya reformasi layanan pajak guna menyederhanakan proses bisnis sekaligus meningkatkan akurasi data wajib pajak.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menjelaskan, penggunaan NIK sebagai NPWP dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan perpajakan. Menurutnya, NIK lebih mudah diingat dan telah melekat pada setiap warga negara sejak lahir, berbeda dengan NPWP yang kerap terlupakan.

“Tujuannya memudahkan. Kita bisa saja lupa NPWP, tapi hampir tidak mungkin lupa NIK sendiri,” ujar Suryo Utomo saat Puncak Perayaan Hari Pajak, Selasa (19/7).

Lebih dari sekadar kemudahan administratif, kebijakan ini juga menandai langkah awal integrasi data lintas kementerian dan lembaga. Dengan satu identitas tunggal, pemerintah berharap pengelolaan data kependudukan, perpajakan, dan layanan publik lainnya dapat berjalan lebih efektif dan saling terhubung.

“Ini adalah fondasi untuk menyinergikan data dan informasi dari berbagai instansi yang memiliki sistem administrasi serupa,” lanjut Suryo.

Hingga saat ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat sekitar 19 juta NIK telah berhasil dipadankan dan terdaftar dalam sistem perpajakan. NIK tersebut sudah dapat digunakan untuk bertransaksi dan mengakses layanan pajak secara elektronik. Proses pemadanan dilakukan secara bertahap hingga seluruh NIK penduduk Indonesia dapat berfungsi sebagai NPWP.

Meski demikian, DJP menegaskan bahwa penggunaan NIK sebagai NPWP tidak otomatis menjadikan seluruh masyarakat sebagai wajib pajak. Kewajiban perpajakan tetap mengacu pada ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

“Tidak semua pemilik NIK langsung dikenai pajak. Pengenaan pajak tetap berdasarkan syarat subjektif dan objektif sesuai undang-undang,” tegas Suryo.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022, proses pemadanan NIK dengan NPWP ditargetkan rampung pada 31 Desember 2023. Selama masa transisi, masyarakat yang NIK-nya belum tervalidasi tetap dapat menggunakan NPWP lama dengan format 15 digit.

Kebijakan ini dinilai sebagai salah satu lompatan besar dalam reformasi sistem perpajakan Indonesia, seiring upaya pemerintah memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan sukarela, dan membangun tata kelola data yang lebih terintegrasi dan transparan.

Editor – Ray

Penulis

Pesonamu Inspirasiku

Komentar (11)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Masyarakat Bisa Beli Mobil Eropa Lebih Murah! Bea Masuk Dihapus, Era Baru Otomotif Dimulai

    Masyarakat Bisa Beli Mobil Eropa Lebih Murah! Bea Masuk Dihapus, Era Baru Otomotif Dimulai

    • calendar_month Rabu, 22 Okt 2025
    • account_circle Ray
    • 2Komentar

    JAKARTA — Kabar gembira bagi pecinta otomotif Tanah Air! Mobil-mobil mewah asal Eropa seperti Ferrari, BMW, Mercedes-Benz, hingga Audi akan segera hadir dengan harga lebih terjangkau. Hal ini terjadi setelah Indonesia resmi menandatangani perjanjian dagang Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), yang membuka jalan bagi penghapusan bea masuk mobil Eropa dalam lima tahun ke […]

  • Sanur Half Marathon 2026 Siap Digelar, Target 10 Ribu Peserta dari Dalam dan Luar Negeri

    Sanur Half Marathon 2026 Siap Digelar, Target 10 Ribu Peserta dari Dalam dan Luar Negeri

    • calendar_month Rabu, 27 Agt 2025
    • account_circle Admin
    • 11Komentar

    DENPASAR – Persiapan penyelenggaraan ajang lari berskala internasional Sanur Half Marathon 2026 semakin matang. Run organizer Rajalari yang merupakan bagian dari RajaMICE Group, bersama Prama Sanur Beach Bali, melakukan audiensi dengan Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, pada 21 Agustus 2025. Event lari ini dijadwalkan berlangsung pada Februari 2026 dan menargetkan lebih […]

  • Temuan Mengejutkan di Alaska, Paus Kepala Busur Simpan Senjata Abad ke-19 di Tubuhnya

    Temuan Mengejutkan di Alaska, Paus Kepala Busur Simpan Senjata Abad ke-19 di Tubuhnya

    • calendar_month Senin, 19 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 13Komentar

    BARROW, ALASKA – Sebuah penemuan mengejutkan terungkap di pesisir Barrow, Alaska, pada tahun 2007, ketika para pemburu tradisional Inupiat berhasil menangkap seekor paus kepala busur (bowhead whale) raksasa dengan berat mencapai 50 ton dan panjang sekitar 15 meter. Di balik lapisan lemak tebal mamalia laut tersebut, ditemukan sebuah benda logam berkarat yang mengundang keheranan. Setelah […]

  • Lonjakan Kasus Pelecehan di Bali, Turis Korsel Himbau Warganya Waspada Saat Berwisata ke Bali

    Lonjakan Kasus Pelecehan di Bali, Turis Korsel Himbau Warganya Waspada Saat Berwisata ke Bali

    • calendar_month Kamis, 9 Apr 2026
    • account_circle Ray
    • 1Komentar

    Denpasar, Bali — Meningkatnya jumlah wisatawan asal Korea Selatan ke Bali mendapat perhatian khusus dari Kedutaan Besar Republik Korea di Jakarta. Melalui pernyataan resmi, pihak Kedutaan mengapresiasi tingginya minat warganya terhadap Pulau Dewata, namun sekaligus mengingatkan pentingnya kewaspadaan selama berada di destinasi wisata tersebut. Berita sebelumnya, Lonjakan Kasus Kekerasan Seksual terhadap WNA, Alarm Keras bagi […]

  • Jepang Tinggalkan Doktrin Pasifis? Ketegangan Taiwan Dorong Perubahan Besar Strategi Keamanan Tokyo

    Jepang Tinggalkan Doktrin Pasifis? Ketegangan Taiwan Dorong Perubahan Besar Strategi Keamanan Tokyo

    • calendar_month Selasa, 16 Jun 2026
    • account_circle Ray
    • 7Komentar

    Tokyo – Jepang menghadapi salah satu perubahan paling signifikan dalam kebijakan keamanannya sejak berakhirnya Perang Dunia II. Meningkatnya ketegangan di Selat Taiwan dan ekspansi militer China mendorong Tokyo memperkuat kemampuan pertahanan serta memperluas interpretasi terhadap peran militernya. Selama hampir delapan dekade, Jepang dikenal sebagai negara dengan konstitusi pasifis yang membatasi penggunaan kekuatan militer. Namun dalam […]

  • Prabowo Buka Ruang Reformasi Polri, Abraham Samad: Tak Ada yang Mustahil Termasuk Opsi di Bawah Kementerian

    Prabowo Buka Ruang Reformasi Polri, Abraham Samad: Tak Ada yang Mustahil Termasuk Opsi di Bawah Kementerian

    • calendar_month Senin, 2 Feb 2026
    • account_circle Admin
    • 608Komentar

    Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disebut menunjukkan sikap terbuka terhadap berbagai masukan publik terkait reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), termasuk kemungkinan penataan ulang struktur kelembagaannya. Sikap tersebut terungkap dalam pertemuan Presiden dengan sejumlah tokoh nasional, sebagaimana disampaikan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad. Abraham Samad mengungkapkan bahwa dalam forum tersebut […]

expand_less