Arya Wedakarna Ajak “Mulat Sarira” Kasus “Sampradaya”, Buka Ashram Untuk Spiritual Tourism

DENPASAR – Gaya bicara berapi – api seorang Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa atau Arya Wedakarna (AWK) dalam membela kaum lemah di acara Rapat Kerja Anggota Komite I Bidang Hukum dan Badan Akuntabilitas Publik DPD RI Provinsi Bali, dalam rangka pengawasan Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di kantor Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Denpasar, 30 Juli 2026.

Arya Wedakarna, Senator.

Ia menyinggung kasus kekerasan yang pernah dialami penganut Sampradaya,

*Sampradaya adalah tradisi spiritual atau aliran rohani dalam agama Hindu yang mewariskan ajaran, pengetahuan, dan disiplin suci dari guru kepada murid secara turun-temurun.

Penganut Hare Kresna, Sai Baba, dan lainnya yang dianggap sebagian kelompok dinilai tidak sejalan dengan dresta (tradisi lokal) Bali. Keberadaannya memicu perdebatan antara menjaga kemurnian adat turun-temurun dan kebebasan mengamalkan ajaran spiritual.

Banyaknya penganut sampradaya di dunia ini membuat Bali akan terkesan jelek di mata dunia terutama China dan India bila kekerasan dan kesewenangan terhadap penganut Sampradaya masih saja terus terjadi.

“Jangan macam – macam dengan negara India dan China. Hanya negara – negara ini masih sangat menghormati Bali yang dianggap mirip dengan kepercayaan yang dianut mereka, ” Tekannya.

Negara India sebutnya telah banyak membantu vaksin saat Covid -19 melanda negeri, sekarang ini Prabowo Subianto disebutnya sangat sayang dengan India karena kerjasama rudal BrahMos, yang merupakan rudal jelajah supersonik tercepat di dunia hasil kerja sama India dan Rusia, yang memiliki kecepatan hingga Mach 3 dan jangkauan lebih dari 400 km.

“Kekerasan terhadap penganut Sampradaya tidak boleh lagi terjadi, karena itu melanggar Hak Asasi Manusia dalam menjalankan kepercayaannya, ” Tegas AWK.

AWK juga memberikan kesempatan bagi pemilik atau pengelola ashram yang bisa disinggahi untuk kegiatan spiritual tourism, ini merupakan bentuk nilai tambah bagi pariwisata Bali kedepannya.

“Ya, daftar saja ke kita siapa pemilik Ashram yang sudah siap, Ashram kan tempat terbuka untuk umum sebenarnya, jadi kita bantu untuk bisa meningkatkan pendapatan dan kedatangan turis asing terutama dari India ke Bali, ” Sebutnya menjelaskan, sambil menekankan agar meningkatnya dari 80.000 orang turis dari India ke Bali.

Ia mengingatkan juga untuk tidak membully kinerja pemerintah pusat, karena Bali membutuhkan perjuangan dari sisi anggaran.

“Meneng (diam / tenang) saja, kita masih butuh pemerintah pusat kok untuk membangun infrastruktur di Bali, jangan ikut – ikutan membully pemerintah pusat, ” Pungkasnya.

Menemui I Nyoman Kenak, S.H., selaku Ketua Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali, ia menjelaskan Bali mengalami tekanan yang ekstrim pada saat itu.

I Nyoman Kenak, S.H., Ketua Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali.

“Pilihan saat itu adalah pilihan yang bijaksana, sementara waktu membatasi pergerakan penganut Sampradaya di luar wilayahnya, ” Sebutnya.

Jro Nyoman Kenak juga memberikan pemahaman karena dirinya pun tidak mampu menolak, masyarakatlah yang menekan PHDI untuk berbuat.

“Banyak hal yang bertentangan dengan ajaran yang telah ratusan tahun terlaksana sebagai budaya di desa kala patra, itu ingin dirubah, diganti itu yang membuat masyarakat marah, ” Ujarnya.

“Seperti haturan ayam diganti ayam vegetarian, atau melaksanakan Agni Hotra yang notabene banyak atap sanggah masyarakat menggunakan bahan yang mudah terbakar, ” Jelasnya.

editor – Ray