KPK Dalami Uang Rp106,3 Miliar, Nama Nusron Wahid Disebut dalam Kasus HGB Bogor

Uang dalam 20 koper disita dalam OTT pengurusan HGB Summarecon; KPK masih menelusuri asal-usul dan aliran dana serta kemungkinan keterkaitan pihak lain.

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami asal-usul dan aliran uang tunai senilai sekitar Rp106,3 miliar yang disita dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Uang tersebut terdiri atas pecahan rupiah dan valuta asing yang dikemas dalam sekitar 20 koper, kardus, boks, serta wadah lainnya. Dalam perkembangan terbaru, nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid ikut disebut dalam informasi mengenai dugaan kepemilikan uang tersebut.

Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi KPK yang menyatakan bahwa uang Rp106,3 miliar tersebut merupakan milik Nusron Wahid. Informasi mengenai dugaan kepemilikan itu masih berupa keterangan yang beredar dan tengah didalami penyidik.

Temuan uang tersebut sebelumnya disampaikan KPK setelah OTT pada Senin (14/9/2026). Saat itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut tim penyidik mengamankan uang tunai dalam jumlah besar.

“Tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk uang tunai yaitu rupiah dan valas yang dibungkus, dikemas dalam boks, kardus, ataupun koper yang berjumlah sekitar 20-an koper,” kata Budi dalam keterangannya, Senin (14/9/2026).

Pada tahap awal, KPK memperkirakan nilai uang tersebut mencapai ratusan miliar rupiah. Setelah dilakukan penghitungan, nilai barang bukti yang disita disebut mencapai sekitar Rp106,3 miliar.

Uang tersebut ditemukan di kediaman mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto alias Gus Arif, di kawasan Cibubur. Sejumlah pemberitaan menyebut adanya informasi bahwa Arif mengaitkan uang tersebut dengan Nusron Wahid. Namun, informasi tersebut belum dikonfirmasi KPK sebagai fakta mengenai kepemilikan uang.

KPK sendiri kini memperluas pendalaman perkara setelah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan HGB lahan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor. Delapan tersangka tersebut berasal dari unsur pejabat ATR/BPN maupun pihak lain yang diduga terkait dengan perkara.

Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mendatangi gedung KPK.

Perkembangan perkara juga membuat posisi Nusron Wahid menjadi sorotan. KPK belum menetapkan Nusron sebagai tersangka dan membuka kemungkinan memeriksanya apabila kebutuhan penyidikan dan perkembangan alat bukti mengarah ke sana.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. KPK juga menyebut terdapat empat tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Nusron.

Sementara itu, Nusron Wahid tidak termasuk 17 orang yang diamankan KPK dalam OTT pada 14 September 2026. KPK sebelumnya memastikan operasi tersebut menyasar sejumlah pihak di lingkungan ATR/BPN, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Kantor Pertanahan Kota Tangerang, pihak swasta, dan pihak lainnya.

Dengan demikian, kepemilikan uang Rp106,3 miliar tersebut masih menjadi bagian dari materi penyidikan. KPK perlu mengurai sumber dana, pihak yang menguasai atau menerima uang, serta hubungan uang tersebut dengan dugaan suap dalam pengurusan HGB di Kabupaten Bogor.

Editor – Ray