Ironi Konservasi dan “Tikus Berdasi”, Saat Satwa Dilindungi Terancam, Korupsi Justru Subur

Oleh I Made Richy Ardhana Yasa (Ray)

DENPASAR – Di tengah gencarnya kampanye penyelamatan satwa endemik Nusantara, publik dihadapkan pada ironi yang tak bisa dipandang sebelah mata. Upaya melindungi Harimau Sumatra, Ajag, hingga berbagai spesies langka lain terus digelorakan.

Namun di saat yang sama, ada “satwa” lain yang justru berkembang pesat—bukan di rimba raya, melainkan di ruang-ruang berpendingin udara tempat kebijakan dan anggaran diputuskan: tikus berdasi, metafora bagi praktik korupsi.

Data lembaga konservasi menunjukkan populasi satwa liar terus menyusut akibat alih fungsi lahan, perburuan, dan kerusakan ekosistem. Negara pun merespons dengan membentuk kawasan lindung, memperketat patroli, serta menggelontorkan anggaran konservasi.

Tetapi pertanyaan mendasar muncul: seberapa efektif upaya itu jika kebocoran anggaran dan praktik koruptif masih terjadi?
Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum. Ia adalah kejahatan yang menggerogoti fondasi keadilan sosial.

Dana yang semestinya digunakan untuk perlindungan hutan, pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi, atau riset lingkungan bisa menyusut nilainya ketika integritas tidak dijaga. Akibatnya, bukan hanya satwa yang terancam, melainkan juga hak masyarakat untuk menikmati lingkungan hidup yang lestari.

Dalam konteks penegakan hukum, peran Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi krusial. Namun pemberantasan korupsi tak cukup mengandalkan satu institusi. Ia memerlukan komitmen kolektif—dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil.

Transparansi pengelolaan anggaran, pengawasan publik, serta keberanian melaporkan penyimpangan adalah bagian dari ekosistem antikorupsi yang tak kalah penting dari patroli hutan.

Ironi ini menjadi refleksi bahwa konservasi tidak berdiri sendiri. Perlindungan satwa dan lingkungan hidup berkaitan erat dengan tata kelola pemerintahan yang bersih. Tanpa integritas, kebijakan terbaik pun berisiko menjadi sekadar dokumen di atas kertas.

Jika satwa langka membutuhkan perlindungan khusus agar tidak punah, maka praktik korupsi justru membutuhkan penindakan tegas agar tidak semakin mengakar. Komitmen melawan korupsi bukan hanya soal menjaga uang negara, tetapi juga memastikan masa depan generasi mendatang tetap memiliki hutan, keanekaragaman hayati, dan rasa keadilan.

Perjuangan menyelamatkan Nusantara tak bisa setengah hati. Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya kelangsungan hidup satwa endemik, melainkan juga martabat bangsa.

Editor – Ray