Breaking News
light_mode

Mantan Presiden Tetap Dijaga, Ini Alasan Amerika Lindungi Barack Obama Seumur Hidup

  • account_circle Admin
  • calendar_month Kamis, 19 Mar 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Washington D.C. – Banyak yang mengira perlindungan negara terhadap presiden berakhir saat masa jabatan usai. Namun di Amerika Serikat, aturan justru menetapkan hal sebaliknya. Mantan presiden, termasuk Barack Obama, tetap mendapatkan pengamanan ketat seumur hidup sebagai bagian dari sistem keamanan nasional.

Pengamanan tersebut dijalankan oleh United States Secret Service, lembaga federal yang memiliki mandat melindungi presiden, wakil presiden, serta mantan pemimpin negara. Tugas ini tidak berhenti ketika seorang presiden lengser dari jabatannya.

Alasan utama kebijakan ini berkaitan dengan faktor keamanan. Selama menjabat, presiden memiliki akses terhadap berbagai informasi strategis dan rahasia negara. Pengetahuan tersebut tetap melekat meskipun masa jabatan telah berakhir, sehingga mantan presiden dinilai masih berpotensi menjadi target ancaman.

Perlindungan yang diberikan mencakup pengamanan di kediaman, pengawalan dalam perjalanan, hingga pengawasan dalam aktivitas sehari-hari. Tidak hanya itu, anggota keluarga inti juga turut mendapat perlindungan, dengan ketentuan khusus bagi anak-anak hingga usia tertentu.

Kebijakan ini diperkuat melalui pengesahan Former Presidents Protection Act pada tahun 2012. Undang-undang tersebut mengembalikan hak perlindungan seumur hidup bagi seluruh mantan presiden Amerika Serikat, dan ditandatangani langsung oleh Barack Obama saat masih menjabat.

Lebih dari sekadar perlindungan individu, kebijakan ini juga bertujuan menjaga stabilitas negara. Mantan presiden dipandang sebagai simbol penting yang merepresentasikan Amerika Serikat di tingkat global. Ancaman terhadap mereka dinilai dapat berdampak luas, baik secara politik maupun psikologis bagi masyarakat.

Dengan demikian, meskipun masa jabatan presiden memiliki batas waktu, tanggung jawab negara dalam menjamin keamanannya dapat berlangsung seumur hidup.

Editor – Ray

Penulis

Pesonamu Inspirasiku

Komentar (1)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Probiotik SKG34 Jadi Terobosan Baru, Riset dr. Komang Ayu Witarini Angkat Standar Penelitian Alergi di Indonesia

    Probiotik SKG34 Jadi Terobosan Baru, Riset dr. Komang Ayu Witarini Angkat Standar Penelitian Alergi di Indonesia

    • calendar_month Sabtu, 6 Des 2025
    • account_circle Ray
    • 6Komentar

    DENPASAR – Promovenda dr. Komang Ayu Witarini, Sp.A(K), mempertahankan disertasinya dalam ujian disertasi Program Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, ia memaparkan riset berjudul, “Pengaruh Pemberian Probiotik Lacticaseibacillus Rhamnous SKG34 Terhadap Kadar Interleukin-4, Transforming Growth Factor Beta, Interferon Gamma, dan Imunoglobulin E Spesifik Ovalbumin Pada Mencit Mus Musculus Balb/c Model Alergi” Mendapatkan penghargaan kelulusan […]

  • Inklusivitas versus Filter Finansial! Bali Menguji Arah Baru Tata Kelola Pariwisata

    Inklusivitas versus Filter Finansial! Bali Menguji Arah Baru Tata Kelola Pariwisata

    • calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Dr.(H.C.) Cipto Aji Gunawan DENPASAR – Wacana penerapan syarat minimal saldo rekening atau bukti solvabilitas bagi wisatawan mancanegara yang hendak masuk ke Bali menandai babak baru dalam arah kebijakan pariwisata Indonesia. Gagasan ini mencuat sebagai respons atas meningkatnya persoalan sosial dan keamanan yang belakangan kerap mencoreng citra Pulau Dewata, mulai dari fenomena wisatawan kehabisan bekal […]

  • Pasal Karet UU Tipikor Dinilai Berbahaya, Jualan Pecel Lele di Trotoar Bisa Kena Jerat Korupsi

    Pasal Karet UU Tipikor Dinilai Berbahaya, Jualan Pecel Lele di Trotoar Bisa Kena Jerat Korupsi

    • calendar_month Minggu, 22 Jun 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Mantan Wakil Ketua KPK periode 2007-2009 Chandra Hamzah.  DENPASAR – Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) kembali menuai sorotan tajam. Dalam sidang uji materi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor di Mahkamah Konstitusi (MK), ahli hukum sekaligus mantan Wakil Ketua KPK, Chandra M. Hamzah, menyampaikan bahwa ketentuan dalam pasal tersebut sangat rawan […]

  • HARRIS Hotel Sunset Road Bali Perkuat Sinergi Mitra Lewat Client Gathering 2026

    HARRIS Hotel Sunset Road Bali Perkuat Sinergi Mitra Lewat Client Gathering 2026

    • calendar_month Sabtu, 31 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 14Komentar

    BALI — HARRIS Hotel Sunset Road Bali kembali menegaskan komitmennya dalam membangun hubungan jangka panjang dengan para mitra strategis melalui penyelenggaraan Client Gathering 2026 bertema “A Night to Remember”. Kegiatan ini digelar di Kecak Grand Ballroom, Jumat malam (30/1/2026), dan berlangsung dalam suasana hangat serta penuh kebersamaan. Sebanyak lebih dari 150 tamu undangan yang terdiri […]

  • Ironi Konservasi dan “Tikus Berdasi”, Saat Satwa Dilindungi Terancam, Korupsi Justru Subur

    Ironi Konservasi dan “Tikus Berdasi”, Saat Satwa Dilindungi Terancam, Korupsi Justru Subur

    • calendar_month Jumat, 13 Feb 2026
    • account_circle Ray
    • 3Komentar

    Oleh I Made Richy Ardhana Yasa (Ray) DENPASAR – Di tengah gencarnya kampanye penyelamatan satwa endemik Nusantara, publik dihadapkan pada ironi yang tak bisa dipandang sebelah mata. Upaya melindungi Harimau Sumatra, Ajag, hingga berbagai spesies langka lain terus digelorakan. Namun di saat yang sama, ada “satwa” lain yang justru berkembang pesat—bukan di rimba raya, melainkan […]

  • 60 Hari Warga Bali Akan Gugat Negara! Pemerintah Dianggap Gagal Lindungi Rakyat dari Banjir

    60 Hari Warga Bali Akan Gugat Negara! Pemerintah Dianggap Gagal Lindungi Rakyat dari Banjir

    • calendar_month Rabu, 12 Nov 2025
    • account_circle Admin
    • 4Komentar

    DENPASAR – Kegagalan pemerintah dalam melindungi rakyat dari bencana kembali memicu perlawanan. Kali ini, warga Bali yang tergabung dalam Koalisi Pergerakan Untuk Lingkungan Hidup dan Keberlanjutan Bali (PULIHKAN BALI) secara resmi melayangkan notifikasi Citizen Lawsuit (CLS) terhadap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atas bencana banjir besar yang melanda Bali pada September 2025 dan menelan 18 […]

expand_less