Breaking News
light_mode

Anggaran Polri Melejit! DPR Setujui Tambahan Rp63,7 Triliun, Total Jadi Fantastis Rp173,4 Triliun di 2026

  • account_circle Admin
  • calendar_month Minggu, 13 Jul 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk tahun 2026 dipastikan melonjak tajam setelah Komisi III DPR RI menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp63,7 triliun. Dengan persetujuan ini, total anggaran yang diajukan Polri menjadi Rp173,4 triliun—naik drastis dari pagu tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp126,6 triliun.

Persetujuan tersebut diumumkan dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama jajaran Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (7/7/2025). Dalam rapat yang dihadiri oleh Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri, Komjen Pol. Prof Chryshnanda Dwilaksana, serta Asisten Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Anggaran, Komjen Wahyu Hadiningrat, Polri memaparkan rincian kebutuhan anggaran yang mengalami lonjakan hampir 37 persen.

Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri, Komjen Pol. Prof Chryshnanda Dwilaksana menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Senin (26/5/2025). (Istimewa)

Komjen Wahyu menjelaskan bahwa pengajuan anggaran sebesar Rp173,4 triliun telah disampaikan ke Kementerian Keuangan dan Bappenas. Namun, pemerintah baru menetapkan pagu indikatif sebesar Rp109,6 triliun, meninggalkan celah kekurangan anggaran senilai Rp63,7 triliun.

Anggaran tambahan tersebut rencananya akan digunakan untuk:

Belanja Pegawai: Rp64,9 triliun (naik 9,32%)

Belanja Barang: Rp47,6 triliun (naik 39,74%)

Belanja Modal: Rp60,8 triliun (naik 83,89%)

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati, menegaskan komitmen lembaganya untuk memperjuangkan kekurangan anggaran tersebut dalam Badan Anggaran DPR RI. “Kami telah menerima dan menyetujui pemaparan dari Polri. Tambahan ini akan kami sinkronisasikan sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku,” ucapnya.

Menurut Sari, fokus anggaran akan diarahkan pada penguatan kinerja kelembagaan dan kesejahteraan personel, termasuk penambahan gaji untuk rekrutmen baru, peningkatan tunjangan kinerja ASN dan anggota Polri hingga 80 persen, serta penguatan infrastruktur teknologi informasi dan alat operasional.

Dengan persetujuan ini, tahun 2026 akan menjadi salah satu momen dengan anggaran tertinggi yang pernah dicapai oleh institusi kepolisian Indonesia—mengundang sorotan publik terkait efektivitas penggunaannya ke depan. (Ray)

Penulis

Pesonamu Inspirasiku

Komentar (22)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Puluhan Bhikkhu Singgah di Kedhaton Ambarrukmo, Tebarkan Pesan Damai Menuju Waisak 2026

    Puluhan Bhikkhu Singgah di Kedhaton Ambarrukmo, Tebarkan Pesan Damai Menuju Waisak 2026

    • calendar_month Senin, 25 Mei 2026
    • account_circle Admin
    • 3Komentar

    YOGYAKARTA – Suasana khidmat dan penuh ketenangan menyelimuti Pendopo Agung Kedhaton Ambarrukmo, Senin (25/5/2026), saat puluhan Bhikkhu singgah dalam rangkaian perjalanan spiritual Indonesia Walk for Peace 2026 menuju perayaan Hari Raya Waisak di Candi Borobudur, Kabupaten Magelang. Kedatangan para Bhikkhu disambut langsung oleh General Manager Royal Ambarrukmo Yogyakarta, I Gede Sujana, bersama jajaran manajemen hotel. […]

  • Noorsy Ingatkan Indonesia di Ambang Krisis Kedaulatan Akibat Tekanan Global dan Krisis Moral Play Button

    Noorsy Ingatkan Indonesia di Ambang Krisis Kedaulatan Akibat Tekanan Global dan Krisis Moral

    • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
    • account_circle Ray
    • 10Komentar

    Jakarta, 7 Januari 2026 — Pengamat ekonomi-politik Ichsanudin Noorsy menilai Indonesia tengah memasuki fase genting yang mengancam kedaulatan nasional. Ia menyebut bangsa ini sedang berada dalam situasi “kejutan sistemik” yang bekerja secara senyap namun terstruktur, melalui tekanan ekonomi global sekaligus kerusakan nilai-nilai moral di dalam negeri. Menurutnya, jika kondisi ini tidak disadari sejak dini, Indonesia […]

  • Ketua Harian Dekopin Bali Nyoman Suwirta: Koperasi Tangguh dan Unggul Harus Perkuat Kemitraan

    Ketua Harian Dekopin Bali Nyoman Suwirta: Koperasi Tangguh dan Unggul Harus Perkuat Kemitraan

    • calendar_month Kamis, 12 Feb 2026
    • account_circle Budi Susilawarsa
    • 3Komentar

    Denpasar – Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Suwirta, S.Pd., M.M., resmi dilantik sebagai Ketua Harian Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Provinsi Bali periode 2026–2030. Pelantikan berlangsung di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Rabu (11/2/2026). Nyoman Suwirta menegaskan, untuk mewujudkan koperasi yang tangguh, unggul, dan berdaya saing di tengah masyarakat, diperlukan penguatan kemitraan dengan […]

  • Kuasa Hukum Ungkap Dugaan Penggelembungan Luas Tanah Yang dilakukan Mantan BPN Badung

    Kuasa Hukum Ungkap Dugaan Penggelembungan Luas Tanah Yang dilakukan Mantan BPN Badung

    • calendar_month Senin, 23 Feb 2026
    • account_circle Admin
    • 11Komentar

    DENPASAR – Terungkap sudah, kasus yang menyeret mantan kepala BPN Kabupaten Badung yang santer pemberitaan di media dalam persidangan Pra Peradilan beberapa waktu yang lalu, untuk memenuhi unsur keadilan (cover both side) awak media menemui kuasa hukum Harmaini Idris Hasibuan SH., ia merupakan kuasa hukum dari Pengempon Pura Dalam Balangan, di salah satu kedai makanan […]

  • Papua dan Emas yang Tak Pernah Ramah pada Pemiliknya

    Papua dan Emas yang Tak Pernah Ramah pada Pemiliknya

    • calendar_month Senin, 2 Feb 2026
    • account_circle Admin
    • 4Komentar

    PAPUA – Papua bukan tanah miskin. Papua dibuat miskin. Di jantung Pegunungan Sudirman, emas dan tembaga bernilai ribuan triliun rupiah digali tanpa henti sejak puluhan tahun lalu. Namun ironi paling pahit justru berdiri di sekitar lubang tambang itu sendiri: rakyat Papua hidup dalam kemiskinan struktural, konflik bersenjata, dan kerusakan ekologis yang nyaris mustahil dipulihkan. Tambang […]

  • Prabowo Buka Ruang Reformasi Polri, Abraham Samad: Tak Ada yang Mustahil Termasuk Opsi di Bawah Kementerian

    Prabowo Buka Ruang Reformasi Polri, Abraham Samad: Tak Ada yang Mustahil Termasuk Opsi di Bawah Kementerian

    • calendar_month Senin, 2 Feb 2026
    • account_circle Admin
    • 514Komentar

    Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disebut menunjukkan sikap terbuka terhadap berbagai masukan publik terkait reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), termasuk kemungkinan penataan ulang struktur kelembagaannya. Sikap tersebut terungkap dalam pertemuan Presiden dengan sejumlah tokoh nasional, sebagaimana disampaikan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad. Abraham Samad mengungkapkan bahwa dalam forum tersebut […]

expand_less