Ecosystem Reengineering, Kalibrasi Ulang Tata Ruang KEK Kura Kura Bali Menuju Pembangunan Harmonis

DENPASAR – Polemik tata ruang dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali kembali mengemuka di tengah tarik-menarik kepentingan investasi dan kelestarian lingkungan. Di tengah dinamika tersebut, pendekatan Ecosystem Reengineering dinilai dapat menjadi solusi terintegrasi untuk menyelaraskan ambisi pertumbuhan ekonomi nasional dengan kedaulatan spasial daerah serta perlindungan ekologi Bali.

Agung Wirapramana, VP Business Development APAC dengan pengalaman di sektor energi, perbankan, operation, engineering, IT, pariwisata, dan consulting, menilai pembangunan ekonomi di era volatilitas global tidak lagi bisa diselesaikan dengan pendekatan linier yang semata mengejar angka pertumbuhan.

“Kasus KEK Kura Kura Bali adalah cerminan tantangan besar negara berkembang. Kita tidak bisa terus terjebak pada dikotomi pro-investasi atau pro-lingkungan. Keduanya harus direkayasa ulang dalam satu ekosistem yang terintegrasi,” ujarnya, merujuk pada pengembangan kawasan yang dikelola oleh PT Bali Turtle Island Development (BTID).

Tantangan Arsitektur Kebijakan

Menurut Agung, resentralisasi perizinan melalui sistem OSS memang menghadirkan efisiensi birokrasi. Namun percepatan tanpa sinkronisasi dengan tata ruang daerah berpotensi menimbulkan “patahan” kebijakan.

“Kecepatan tanpa akurasi faktual dapat menciptakan konflik zonasi. Ketika izin pusat berbenturan dengan realitas RTRW daerah, yang dipertaruhkan bukan hanya administrasi, tetapi juga ekosistem mangrove Bali Selatan,” katanya.

Ia menegaskan, secara legal formal BTID memiliki landasan hukum yang sah, termasuk pengakuan hak dan status KEK. Namun legalitas, menurutnya, harus berjalan selaras dengan legitimasi sosial dan tanggung jawab ekologis.

Tiga Pilar Ecosystem Reengineering

Agung menawarkan rekayasa ulang ekosistem pembangunan dengan mengintegrasikan tiga pilar utama:

1. Human (Human-First Engagement)

Transformasi harus menempatkan manusia sebagai pusat. Aspirasi desa adat dan masyarakat lokal tidak boleh diposisikan sebagai hambatan, melainkan fondasi keberlanjutan.

“Teknologi boleh menjadi penggerak, tetapi manusia harus tetap menjadi jantungnya. Pendekatan partisipatif harus melampaui formalitas,” tegasnya.

2. Process (Synchronized Governance)

Sinkronisasi tata kelola antara pusat dan daerah menjadi kunci. Rekomendasi Pansus Tata Ruang DPRD Bali dinilai sebagai instrumen korektif demi memperkuat validitas jangka panjang proyek dan mencegah residu hukum di masa depan.

3. Technology (Digital Spatial Trust)

Ia mendorong implementasi Digital Spatial Clearance yang mengintegrasikan data OSS dengan peta RTRW daerah secara real time. Data harus menjadi “penjaga gerbang” untuk memastikan presisi ekologis sekaligus kepastian hukum bagi investor.

Momentum Kalibrasi Ulang

Lebih jauh, Agung mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan polemik ini sebagai momentum reflektif.

“Mari kita berhenti sejenak dari dikotomi biner. Ini adalah titik mulai yang baru. Saatnya melakukan kalibrasi ulang dan merakit kembali banyak mimpi di kawasan ini dalam satu orkestrasi yang harmonis,” ujarnya.

Ia meyakini bahwa dengan pemetaan spasial yang akurat, kepastian hukum yang terjaga, dan pendekatan yang memanusiakan, KEK Kura Kura Bali dapat menjadi bukti bahwa kemajuan ekonomi dan kelestarian alam mampu berjalan dalam satu tarikan napas pembangunan.

Menurutnya, rekayasa ulang ekosistem ini bukan untuk saling menjatuhkan, melainkan untuk saling menguatkan—antara pemerintah pusat, daerah, investor, dan masyarakat adat.

“Jika sinergi terbangun dengan integritas dan transparansi, kawasan ini bisa menjadi warisan kesejahteraan bagi generasi mendatang. Bukan sekadar proyek investasi, tetapi model pembangunan resilien Indonesia,” pungkasnya.

Editor – Ray

*Dapat digunakan sebagai referensi awak media dalam artikelnya.