WHAT’s NEXT, MR. PRESIDENT ?

JAKARTA – Saya pernah mendukung mantan Presiden Joko Widodo – yang pernah mengunjungi kediaman saya saat berkampanye menjadi Gubernur DKI tahun 2012 – tahun 2014, meski tidak mencoblos karena ketidakpercayaan saya dengan sistem demokrasi liberal kebablasaan. Namun belum satu tahun Jokowi memerintah, pupus harapan saya terhadap beliau karena dilanggarnya beberapa “pakem” seorang satria yang saya anggap cukup mendasar.

Sumber Instagram @iqbal_amartha

Oleh karenanya, melalui sahabat saya, alm. Mayjen Judi Magio Jusuf (menantu Jend. Ahmad Yani) yang merupakan salah satu sahabat dekat Prabowo Subianto (08), saya meminta waktu bertemu dengan beliau (08) di bulan Juni 2015, yang akhirnya diselenggarakan di tempat netral pada sebuah hotel di bilangan Jakarta Selatan. Saya hadir bersama dua orang kolega, sedangkan beliau membawa sekitar 20 orang terdekat untuk berdiskusi 2 jam lebih tentang bagaimana mewujudkan Indonesia yang tidak hanya merdeka, namun juga tetap bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Meskipun kagum dengan semangat dan jiwa ksatria beliau saat berdiskusi langsung, namun pada akhirnya saya memutuskan untuk tetap di “tengah” dan “mandito” dari politik praktis hingga saat ini. Akan tetapi gerakan rakyat melawan arogansi dan kemewahan hidup pejabat, yang terjadi baru-baru ini hampir di seantero kota NKRI, membuat hati saya terusik.

Sumber foto @iqbal_amartha

Oleh karenanya, Pak Presiden Prabowo, sebagaimana yang sering Anda nyatakan saat kita berdiskusi, “What’s next?”, maka izinkan saya mengemukakan pendapat dan memberikan masukan demi menyelamatkan bangsa dan negara sehingga tidak terjadi lagi demonstrasi massal seperti minggu lalu, serta menjadikan Indonesia lebih berdaulat, adil dan makmur di periode pemerintahan Anda.

Saya istilahkan pendapat dan masukan jangka pendek dan menengah ini sebagai 4 sehat, 5 sempurna, yaitu.

1. Honeymoon is over. Waktu balas budi telah selesai.

Menjalankan roda pemerintahan di negara sebesar Indonesia perlu pendelegasian. Dan mereka yang didelegasikan tak hanya harus mempunyai semangat yang sama, namun juga kapabilitas dan kompetensi. Segera ganti pembantu-pembantu Anda yang tidak mempunyai kapabilitas dan kompetensi di pelbagai kementerian dan lembaga karena “jatah partai” atau “balas budi”. Pun tetap harus mengakomodir partai dan oligarki, minta mereka mengusulkan pembantu Anda dari kalangan profesional dan lakukan _reshuffle_ kabinet sesegera mungkin. Anda bukan superman, Anda perlu superteam!

2. Hindari _garbage in garbage out_.

Sebagai seorang pemimpin, Anda perlu mendapatkan data dan informasi sesuai realitas, yang kemudian diolah, dianalisis dan dievaluasi oleh mereka yang kompeten dan terpercaya, sebagai bahan masukan bagi Anda dalam membuat suatu perencanaan dan kebijakan yang tepat sasaran, tepat utuh dan tepat guna bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Berhati-hatilah, orang yang paling banyak meluangkan waktu menemani dan membuat Anda senang, biasanya merekalah yang paling banyak memberikan masukan “sampah”. Adakan dialog rutin dengan pemred, forum rektor dan ilmuwan, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Kelilingi diri Anda dengan mereka yang berlatar belakang intelstrat dan memahami geopolitik.

3. Vox Populi Vox Dei dalam bentuk Demokrasi Pancasila.

Suara rakyat adalah suara Tuhan. Namun, di era demokrasi liberal kebablasan saat ini dengan sistem one man one vote, suara rakyat melalui perwakilan, baik di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif, nampaknya telah menjadi suara Setan. Tatkala menjadi bupati membutuhkan puluhan milyar untuk membeli dukungan partai dan kampanye, maka pastilah korupsi menjadi keniscayaan, baik dalam bentuk korupsi APBN/D maupun pemberian lisensi dan konsesi bisnis untuk oligarki agar balik modal plus keuntungan berpuluh kali lipat. Pesta pora di atas derita jelata kan terus terjadi. Mohon hentikan polah oligarki yang memerihkan masyarakat sekarang juga! Apalagi yang saat ini membuat harga beras dan kebutuhan bahan pokok lainnya naik. Dan berikhtiarlah secara perlahan namun pasti untuk mewujudkan demokrasi berdasarkan Pancasila, terutama sila ke 4, yang akan sulit diintervensi oleh money politik para oligarki. Saya akan sampaikan bagaimananya dalam kesempatan terpisah.

4. Fiat justitia ruat caelum.

Biarlah keadilan ditegakkan meskipun langit runtuh. Dimulai dengan membersihkan aparat penegak hukum dibawah cabang kekuasaan eksekutif, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Sudah menjadi rahasia umum akan banyaknya oknum di kedua institusi tersebut mempermainkan hukum dan mencederai rasa keadilan demi gepokan kertas-kertas berangka. Dan menjadi rahasia umum juga bagaimana oknum-oknum aparat penegak hukum tersebut melindungi bisnis-bisnis hitam yang merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara seperti narkotika, judi online, perusakan lingkungan, dan lain sebagainya. Caranya, perluas kewenangan Kompolnas dan Komjak serta isi dengan tokoh-tokoh masyarakat dan militer terpercaya. Contohnya, beri komisi-komisi tersebut kewenangan untuk melakukan sidak, mengawasi dan turut menyetujui proses perekrutan calon taruna Akpol dan pegawai kejaksaan hingga kenaikan pangkat di tingkat menengah dan tinggi. Ini juga demi kedua institusi tersebut, sehingga tidak terjadi kembali demonstrasi seperti yang menyasar institusi Polri seperti baru-baru ini. Dan demi rasa keadilan dan kedamaian, bebaskan para pengunjuk rasa yang saat ini ditahan sebagai bentuk islah nasional.

5. Dan akan sempurna apabila Presiden Prabowo dapat menyelami, memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang pernah diterapkan Maha Patih Gajah Mada, yaitu Asta Dasa Paramiteng Prabu, serta menghayati pengetahuan tentang kebijaksanaan dan budi pekerti pemimpin yang sempurna, yaitu *Wahyu Makutharama* atau yang dikenal sebagai Hasta Brata. Saya yakin dengan ini Presiden Prabowo akan menjadi Presiden yang akan menempatkan sudut kepresidenan di hati rakyat dan menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur untuk mewujudkan jangka Indonesia sebagai Pusat Peradaban Dunia di era peradaban baru paska perang dunia ketiga yang seyogyanya akan terjadi paling lambat tahun 2030 nanti. Demi tegaknya Ketuhanan, Keadilan, dan Kemanusiaan di muka bumi…

Sumber Instagram @iqbal_amartha

Salam Indonesia, Jakarta, 3 September 2025

M. Iqbal

Tirta Amarta Paripurna