Breaking News
light_mode

DPP ARUN Dukung Riset SPPG, Negara Diminta Tak Kalah oleh Kartel

  • account_circle Admin
  • calendar_month Rabu, 12 Agt 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DPP ARUN mendukung riset dan program live in mahasiswa di SPPG untuk mengawal implementasi Pasal 33 UUD 1945, memperkuat UMKM lokal, serta memastikan manfaat program Makan Bergizi Gratis dirasakan masyarakat.

JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara (DPP ARUN) menyatakan dukungan terhadap riset dan program live in yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Menjawab (AMM) di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dukungan tersebut disampaikan setelah forum diskusi bertajuk “Pemaparan Hasil Pra Riset Live In di Dapur SPPG Mekar Baru Tangerang & Diskusi Implementasi Pasal 33 UUD 1945” yang digelar bersama sejumlah unsur terkait, termasuk LBH Tridharma Indonesia, pengelola SPPG, pelaku UMKM rantai pasok, BUMDes, tenaga lapangan, serta perwakilan yayasan pengelola SPPG.

Ketua Umum DPP ARUN, Dr. Bob Hasan, S.H., M.H., menilai riset mahasiswa terhadap tata kelola SPPG penting untuk memastikan program pemerintah tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

“ARUN secara penuh memberikan dukungan moril atas gerakan akademis yang berpihak pada rakyat ini,” tegas Bob Hasan di Kantor DPP ARUN Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Menurut ARUN, keterlibatan mahasiswa melalui riset dan live in dapat menjadi instrumen untuk melihat secara langsung bagaimana program SPPG berjalan di lapangan, termasuk pola penyerapan produk UMKM, tenaga kerja lokal, serta dampaknya terhadap daya beli masyarakat.

Soroti Peran UMKM dalam Rantai Pasok SPPG

Sekretaris Jenderal DPP ARUN, Bungas T. Fernando Duling atau Nando, mengatakan hasil pra-riset AMM di SPPG Mekar Baru, Tangerang, menunjukkan adanya potensi besar program SPPG dalam mendorong pertumbuhan ekonomi mikro apabila tata kelolanya berjalan sesuai ketentuan.

“Adanya penyerapan UMKM sebagai rantai pasok dan pelibatan tenaga kerja lokal sebagai relawan dapur terbukti mampu meningkatkan daya beli masyarakat setempat,” kata Nando.

ARUN menilai implementasi program tersebut perlu terus dikawal agar manfaat ekonomi tidak berhenti pada satu mata rantai, tetapi menyebar kepada UMKM, koperasi, petani, peternak, pekerja lokal, hingga masyarakat penerima manfaat.

Hal itu dinilai sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan perekonomian sebagai usaha bersama serta menekankan prinsip kemakmuran rakyat.

ARUN Dorong Sinkronisasi Tiga Data

Ketua Srikandi DPP ARUN, Linda Kartika Dewi, menyoroti pentingnya keterbukaan dan sinkronisasi data dalam mengevaluasi keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Linda, sedikitnya terdapat tiga kelompok data yang perlu diperhatikan, yakni capaian pertumbuhan gizi penerima manfaat, penyerapan rantai pasok dari UMKM, koperasi, petani dan peternak lokal, serta perkembangan daya beli masyarakat yang muncul dari penyerapan tenaga kerja dan relawan dapur.

“Bila ketiga data tersebut dapat tersinkronisasi dengan baik, maka akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan serta maksimalnya peran Koperasi Desa Merah Putih sebagai pilar ekonomi di tingkat akar rumput,” ujar Linda.

ARUN berpandangan keterbukaan data menjadi penting agar evaluasi program MBG tidak hanya mengukur jumlah makanan yang tersalurkan, tetapi juga dampaknya terhadap kualitas gizi dan perekonomian masyarakat.

Siapkan Riset Lanjutan di Sejumlah Daerah

DPP ARUN juga menyatakan dukungan terhadap agenda riset lanjutan AMM yang akan menyasar sejumlah SPPG di Jawa Barat, Banten, Riau dan Papua.

Riset tersebut dijadwalkan berlangsung dalam rangkaian agenda yang disebut “September Sejarah Emas” pada 19 Agustus hingga 6 September 2026. DPP ARUN dijadwalkan melepas peserta riset pada 18 Agustus 2026.

Lokasi riset meliputi tiga SPPG di Kuningan, satu di Bandung dan satu di Bogor, Jawa Barat. Di Banten terdapat dua SPPG di Kabupaten Tangerang, termasuk SPPG Mekar Baru. Sementara di luar Jawa, riset direncanakan berlangsung di Bengkalis, Riau, dan Merauke, Papua.

Nando mengatakan ARUN tidak ingin berhenti pada dukungan moral, tetapi menyiapkan langkah organisasi untuk mengawal implementasi Pasal 33 UUD 1945.

“Melihat situasi dan keadaan hari ini, Dewan Pimpinan Pusat DPP Advokasi Rakyat untuk Nusantara (ARUN) akan mengambil langkah-langkah gerakan nyata dengan membentuk ‘Kabinet Tantangan’. Pokok utama dari gerakan ini ditujukan untuk mengawal dan menegakkan kembali amanat Pasal 33 UUD 1945, demi terwujudnya kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Nando.

Tekankan Koridor Hukum dan Etika Akademik

Sementara itu, Ketua Harian DPP ARUN, Johnny Situwanda, S.H., M.H., mengingatkan agar aktivitas riset dan live in mahasiswa tetap dilakukan dalam koridor akademis, etika, dan hukum.

“Kami membersamai semangat ‘Rapat Ikada’ ini. Namun, kami mengingatkan dan memastikan agar adik-adik mahasiswa tetap menjaga etika, berkomunikasi, bersosialisasi, serta berkoordinasi secara aktif dengan pihak kampus masing-masing,” ujar Johnny.

DPP ARUN menyatakan rangkaian riset dan live in akan mendapatkan pendampingan dari LBH Tridharma Indonesia. Pendampingan tersebut diarahkan untuk memastikan kegiatan berlangsung tertib, aman dan sesuai ketentuan hukum.

Bagi ARUN, pengawasan terhadap tata kelola SPPG bukan semata persoalan teknis penyediaan makanan bergizi. Program tersebut dinilai memiliki dimensi ekonomi dan sosial yang lebih luas, terutama dalam memastikan anggaran dan aktivitas program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta tidak dikuasai oleh kepentingan tertentu.

Editor – Ray

Penulis

Pesonamu Inspirasiku

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Polda Sumsel Raih Kompolnas Award, Kapolda Dilaporkan ke Propam Terkait Kasus Tongkang Rp30 Miliar

    Polda Sumsel Raih Kompolnas Award, Kapolda Dilaporkan ke Propam Terkait Kasus Tongkang Rp30 Miliar

    • calendar_month Rabu, 23 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • 5Komentar

    Penghargaan Polda Terbaik 2026 disorot setelah PPWI melaporkan Kapolda dan tiga pejabat Polda Sumsel ke Divpropam terkait penanganan perkara tongkang dan dugaan pemerasan Rp75 juta. PALEMBANG — Penghargaan Polda Terbaik dalam Kompolnas Awards 2026 yang diraih Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) kini menjadi sorotan. Penghargaan tersebut diberikan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dalam malam penganugerahan […]

  • Dari Hening ke Kanvas! “Vernal Artistic” Hidupkan Musim Semi Kreativitas di Santrian Gallery

    Dari Hening ke Kanvas! “Vernal Artistic” Hidupkan Musim Semi Kreativitas di Santrian Gallery

    • calendar_month Jumat, 8 Mei 2026
    • account_circle Admin
    • 1Komentar

    DENPASAR – Setelah melewati fase perenungan dan pengendapan gagasan, empat perupa Bali kembali menampilkan denyut kreativitas mereka melalui pameran seni rupa bertajuk “Vernal Artistic” di Santrian Gallery, Sanur, Denpasar. Pameran yang berlangsung mulai 8 Mei hingga 26 Juni 2026 itu menghadirkan karya-karya terbaru dari Putu Edi Asparanggi, I Gede Sugiada “Anduk”, Ida Bagus Suryantara “Cooh”, […]

  • Gema 21 Tahun Ubud Hotel Association! Kolaborasi, Olahraga, dan Harapan Baru untuk Masa Depan Ubud

    Gema 21 Tahun Ubud Hotel Association! Kolaborasi, Olahraga, dan Harapan Baru untuk Masa Depan Ubud

    • calendar_month Minggu, 14 Des 2025
    • account_circle Admin
    • 13Komentar

    Ubud, Desember 2025 — Ubud Hotel Association (UHA) menandai perjalanan 21 tahun kiprahnya sebagai wadah kolaborasi lebih dari 130 hotel dan properti akomodasi di kawasan Ubud. Sejak berdiri pada 2004, asosiasi nirlaba dan non-pemerintah ini konsisten menjadi motor penggerak peningkatan kualitas pariwisata Ubud melalui penguatan sumber daya manusia, promosi bersama, advokasi kebijakan, hingga pelestarian budaya […]

  • 28 Pegiat Medsos Ditangkap Polda Metro Jaya, 10 Jadi Tersangka Hoaks

    28 Pegiat Medsos Ditangkap Polda Metro Jaya, 10 Jadi Tersangka Hoaks

    • calendar_month Jumat, 7 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • 3Komentar

    Polisi masih mendalami motif dan kemungkinan jaringan penyebaran informasi palsu melalui berbagai platform media sosial. JAKARTA – Polda Metro Jaya menangkap 28 pegiat media sosial yang diduga terlibat dalam penyebaran berita bohong atau hoaks selama dua bulan terakhir. Dari jumlah tersebut, 10 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penindakan dilakukan kepolisian sebagai bagian dari upaya menjaga […]

  • Dari Ruang Paripurna ke Evakuasi Monyet Lepas, Kresna Budi Buktikan Pengabdian Tak Kenal Situasi

    Dari Ruang Paripurna ke Evakuasi Monyet Lepas, Kresna Budi Buktikan Pengabdian Tak Kenal Situasi

    • calendar_month Minggu, 21 Jun 2026
    • account_circle Ray
    • 3Komentar

    BULELENG, Gatra Dewata – Tugas seorang wakil rakyat tidak selalu berkutat pada pembahasan kebijakan, pengawasan anggaran, maupun dinamika politik. Wakil Ketua DPRD Bali, Ida Gede Komang Kresna Budi, bahkan harus turun tangan membantu warga menangani monyet peliharaan yang lepas dari kandang dan dikhawatirkan mengganggu lingkungan sekitar. Peristiwa unik tersebut terjadi pada Minggu (21/6/2026) di Banjar […]

  • Bahayanya Pemblokiran Cloudflare oleh Komdigi

    Bahayanya Pemblokiran Cloudflare oleh Komdigi

    • calendar_month Selasa, 9 Des 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    DENPASAR – Isu ancaman pemblokiran layanan Cloudflare oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memicu kegelisahan di kalangan pengguna internet dan pelaku industri teknologi pada November 2025. Pemerintah menekan perusahaan asal Amerika Serikat tersebut karena belum memenuhi kewajiban pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Meski jarang disadari publik, Cloudflare adalah fondasi penting bagi jutaan situs yang […]

expand_less