Noorsy Ingatkan Indonesia di Ambang Krisis Kedaulatan Akibat Tekanan Global dan Krisis Moral

Jakarta, 7 Januari 2026 — Pengamat ekonomi-politik Ichsanudin Noorsy menilai Indonesia tengah memasuki fase genting yang mengancam kedaulatan nasional.

Ia menyebut bangsa ini sedang berada dalam situasi “kejutan sistemik” yang bekerja secara senyap namun terstruktur, melalui tekanan ekonomi global sekaligus kerusakan nilai-nilai moral di dalam negeri. Menurutnya, jika kondisi ini tidak disadari sejak dini, Indonesia berisiko kehilangan kendali atas arah ekonomi dan politiknya sendiri.

Noorsy menguraikan bahwa bentuk tekanan eksternal saat ini tidak lagi mengandalkan kekuatan militer terbuka, melainkan melalui mekanisme finansial global. Instrumen seperti nilai tukar, utang, obligasi, hingga penilaian lembaga pemeringkat internasional dipandang sebagai alat kendali baru yang efektif menundukkan negara berkembang.

Ia mencontohkan dinamika geopolitik global awal 2026 sebagai sinyal keras bahwa hukum kekuatan masih menjadi penentu utama, sementara prinsip keadilan internasional semakin terpinggirkan.

Dalam konteks Indonesia, ketergantungan pada sistem keuangan dan pembayaran asing dinilai sebagai titik lemah yang serius. Noorsy menilai dominasi dolar dan tata kelola energi global telah menciptakan ruang sempit bagi kemandirian ekonomi nasional. Kondisi ini membuat Indonesia rentan terhadap guncangan eksternal yang sewaktu-waktu dapat melumpuhkan stabilitas domestik.

Ancaman lain yang tak kalah berbahaya justru datang dari dalam negeri. Noorsy menyoroti juga etika publik, baik di tingkat masyarakat maupun elite kekuasaan. Ia mengkritik menguatnya budaya saling menjatuhkan, rusaknya solidaritas sosial, serta perilaku akumulasi kekayaan tanpa batas yang mengabaikan kepentingan bersama.

Situasi tersebut, menurutnya, telah menggerus modal sosial bangsa dan memicu krisis kepercayaan publik.

Ia menilai perlambatan pertumbuhan ekonomi yang bertahan di kisaran lima persen bukan semata persoalan teknis ekonomi atau kehati-hatian sektor perbankan. Lebih dari itu, angka tersebut mencerminkan kegagalan kebijakan publik dalam menghadirkan keadilan, pemerataan, dan martabat bagi rakyat.

“Ketimpangan yang terus dibiarkan justru memperbesar potensi ketidaktaatan sosial”

Noorsy juga mengingatkan soal kerentanan kedaulatan di tengah meningkatnya mobilitas warga asing dalam situasi geopolitik global yang tidak stabil. Ia mempertanyakan apakah kebijakan tersebut murni bersifat administratif atau justru bagian dari skema yang lebih besar. Di sisi lain, praktik politisasi dan komersialisasi hukum dinilai semakin menjauhkan negara dari prinsip kedaulatan substantif.

Sebagai jalan keluar, Noorsy menekankan pentingnya pembenahan menyeluruh yang tidak hanya bertumpu pada pendekatan teknokratis. Ia menyerukan kebangkitan kedisiplinan moral dan spiritual sebagai fondasi perlawanan bangsa. Momentum menjelang bulan suci Ramadan dipandang sebagai kesempatan untuk melakukan refleksi kolektif melalui penyucian niat, ucapan, dan tindakan.

Menurutnya, Indonesia tidak akan mampu berdiri tegak secara ekonomi dan politik tanpa lebih dahulu membangun kedaulatan batin dan etika publik. Mandat konstitusi untuk melindungi seluruh rakyat dan membebaskan bangsa dari kemiskinan serta ketertindasan, kata Noorsy, hanya dapat terwujud jika nilai-nilai kebenaran dan keadaban kembali menjadi pijakan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sumber opini Ichsanudin Noorsy

Editor – Ray