Breaking News
light_mode

Prabowo Teken Piagam Board of Peace di Davos, Komitmen Global Dipuji, Kritik Anggaran dan Legitimasi Menguat

  • account_circle Admin
  • calendar_month Kamis, 12 Feb 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DAVOS/JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menandatangani Piagam Board of Peace (BoP) pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss. Penandatanganan tersebut menandai dimulainya operasional lembaga internasional yang dibentuk untuk mengawal proses transisi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pascakonflik.

Pemerintah menyatakan, langkah Indonesia bergabung dalam BoP merupakan wujud politik luar negeri bebas aktif sekaligus komitmen menjaga ketertiban dunia. Dalam pernyataannya, Prabowo menyebut partisipasi Indonesia sebagai “kesempatan bersejarah” untuk mendorong tercapainya perdamaian berkelanjutan, dengan tetap mengarah pada solusi dua negara (two-state solution).

BoP diinisiasi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sebagai bagian dari rencana komprehensif penghentian konflik Gaza. Lembaga ini disebut memperoleh dukungan melalui Resolusi 2803 (2025) Dewan Keamanan PBB dan diberi mandat mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, stabilisasi keamanan, serta rekonstruksi wilayah terdampak perang.

Menurut pemerintah, kehadiran Indonesia di dalam struktur BoP diharapkan menjadi penyeimbang moral dan politik agar proses transisi tetap selaras dengan prinsip hukum internasional dan menjamin hak-hak rakyat Palestina.

Indonesia juga menegaskan komitmennya mendorong penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, dan pembukaan akses kemanusiaan.

Namun, keputusan tersebut memicu kritik dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang beranggotakan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Imparsial, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dan Amnesty International Indonesia.

Dalam siaran pers 5 Februari 2026, koalisi menolak rencana penggunaan anggaran negara sebesar Rp16,7 triliun hingga Rp17 triliun untuk keanggotaan permanen Indonesia di BoP. Mereka menilai alokasi tersebut tidak rasional di tengah kebutuhan pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan penanganan bencana ekologis.

Selain aspek anggaran, koalisi menyoroti struktur BoP yang dinilai terlalu terpusat pada figur ketua dewan. Dalam piagamnya, ketua disebut memiliki kewenangan luas yang dianggap tidak lazim dalam praktik organisasi internasional.

Mereka juga mempertanyakan tidak adanya penyebutan eksplisit mengenai Palestina serta minimnya keterlibatan otoritas Palestina dalam dokumen pendirian lembaga tersebut.

Kritik juga datang dari akun media sosial Greenpeace Indonesia yang mempertanyakan urgensi pembentukan BoP tanpa melibatkan Palestina secara langsung. Dalam unggahannya, Greenpeace menilai partisipasi Indonesia sebagai pemborosan anggaran di tengah kebijakan efisiensi fiskal, sekaligus berpotensi bertentangan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan penolakan terhadap segala bentuk penjajahan.

Koalisi masyarakat sipil berpendapat, keterlibatan Indonesia berisiko mengaburkan sikap historis Indonesia yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina sejak awal kemerdekaan.

Mereka mendorong pemerintah lebih mengutamakan mekanisme hukum internasional seperti International Criminal Court (ICC) dalam menangani dugaan kejahatan perang, ketimbang bergabung dalam badan yang dinilai belum memiliki kerangka hukum dan tata kelola yang jelas.

Selain itu, koalisi mendesak DPR menggunakan kewenangannya sesuai Pasal 11 UUD 1945 apabila keikutsertaan Indonesia dalam BoP memerlukan persetujuan parlemen. Tanpa mekanisme ratifikasi, mereka menilai komitmen tersebut berpotensi tidak memiliki kekuatan hukum dalam sistem nasional.

Hingga kini, pemerintah belum merinci skema pembiayaan maupun mekanisme keanggotaan yang dipilih Indonesia. Namun, pemerintah menegaskan partisipasi dalam BoP tetap berada dalam koridor konstitusi dan bertujuan memperjuangkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina.

Perbedaan pandangan ini memperlihatkan perdebatan yang kian menguat di dalam negeri: antara upaya memperluas peran diplomatik Indonesia di panggung global dan tuntutan akuntabilitas anggaran serta konsistensi terhadap prinsip konstitusi dan hukum internasional.

Editor – Ray

Penulis

Pesonamu Inspirasiku

Komentar (315)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Penjelasan Suwirta Dinilai Makin Tegaskan Kesalahan, Pengamat Gusti Putu Artha Beri Kritik Telak

    Penjelasan Suwirta Dinilai Makin Tegaskan Kesalahan, Pengamat Gusti Putu Artha Beri Kritik Telak

    • calendar_month Selasa, 25 Nov 2025
    • account_circle Admin
    • 8Komentar

    KLUNGKUNG — Pernyataan mantan Bupati Klungkung Nyoman Suwirta mengenai polemik proyek lift kaca Pantai Kelingking justru dinilai membuka ruang lebih besar atas dugaan kelalaian kewenangan. Pengamat sosial politik, I Gusti Putu Artha, SP, M.Si., menegaskan bahwa klarifikasi Suwirta bukan meredam kritik, tetapi makin memperlihatkan adanya kesalahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan dan perizinan pada masa […]

  • Nuanu Creative City Angkat Perspektif Seniman Perempuan Lewat Pameran “Semburat Bali”

    Nuanu Creative City Angkat Perspektif Seniman Perempuan Lewat Pameran “Semburat Bali”

    • calendar_month Jumat, 13 Mar 2026
    • account_circle Ray
    • 0Komentar

    BADUNG, BALI — Nuanu Creative City menyoroti peran penting seniman perempuan dalam membangun ekosistem seni yang inklusif melalui pameran bertajuk “Semburat Bali” yang digelar di Labyrinth Art Gallery hingga 22 Maret 2026. Sebagai kawasan kreatif yang menggabungkan seni, inovasi, dan kolaborasi lintas disiplin, Nuanu menghadirkan ruang bagi para kreator untuk bereksperimen, mengekspresikan gagasan, serta berinteraksi […]

  • Kemasan 1 Liter Hanya Himbauan, Jangan Jadikan Rakyat Bali Korban Kegagalan TPST 400 Miliar Rupiah

    Kemasan 1 Liter Hanya Himbauan, Jangan Jadikan Rakyat Bali Korban Kegagalan TPST 400 Miliar Rupiah

    • calendar_month Sabtu, 25 Okt 2025
    • account_circle Admin
    • 2Komentar

    DENPASAR – Polemik Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah terus menuai kecaman. Aturan yang melarang produksi dan penjualan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) berukuran di bawah satu liter itu dinilai tidak bijak dan tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat luas. Alih-alih menyelesaikan persoalan sampah, kebijakan ini justru menekan […]

  • Robot Magnetik Mikro “Ferrobot” Siap Revolusi Pengobatan Batu Ginjal

    Robot Magnetik Mikro “Ferrobot” Siap Revolusi Pengobatan Batu Ginjal

    • calendar_month Kamis, 28 Agt 2025
    • account_circle Admin
    • 6Komentar

    DENPASAR – Sebuah terobosan medis terbaru lahir dari kolaborasi ilmuwan Korea Selatan dan Amerika Serikat. Mereka berhasil mengembangkan robot magnetik berukuran mikroskopis yang mampu masuk ke saluran kemih dan menghancurkan batu ginjal tanpa prosedur bedah atau terapi kejut gelombang (shockwave therapy) yang biasanya menimbulkan rasa sakit. Robot inovatif ini dinamakan “ferrobot”, dengan ukuran hanya beberapa […]

  • Bali Bersih? Jaksa Agung Syok, Hanya Tiga Kasus Korupsi Setahun

    Bali Bersih? Jaksa Agung Syok, Hanya Tiga Kasus Korupsi Setahun

    • calendar_month Jumat, 19 Sep 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    DENPASAR – Bali memang lihai soal kebersihan. Jalanan ditata, pantai dipoles, sampah visual di trotoar cepat lenyap. Tapi bagaimana dengan sampah korupsi? Bersih betulan atau hanya bersih di laporan? Pertanyaan itu menyeruak ketika Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, dibuat terperangah: sepanjang 2025, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali hanya menangani tiga kasus korupsi. “Innalillahi, hanya tiga saja?” […]

  • Man Tayax Bicara Lantang: Megawati–Soeharto Bukan Sekadar Dendam, Ini Luka Bangsa yang Belum Sembuh

    Man Tayax Bicara Lantang: Megawati–Soeharto Bukan Sekadar Dendam, Ini Luka Bangsa yang Belum Sembuh

    • calendar_month Rabu, 26 Nov 2025
    • account_circle Admin
    • 4Komentar

    DENPASAR — Pemikir kritis Bali, I Nyoman Sukataya alias Man Tayax, angkat bicara soal polemik reaksi keras Megawati Soekarnoputri terhadap penetapan Jenderal Besar H. Mohamad Soeharto sebagai pahlawan nasional oleh pemerintahan Prabowo–Gibran. Menurutnya, publik keliru jika melihat ini hanya sebagai drama politik atau dendam personal. Ia menegaskan bahwa satu generasi bangsa membawa luka sejarah yang […]

expand_less