Harga BBM Singapura Tembus Rp58 Ribu per Liter, Indonesia Tahan Harga di Tengah Ancaman Jebolnya APBN

JAKARTA –  Lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) di Singapura yang menembus SGD 3,45–3,47 per liter atau setara Rp58.000–58.500 menjadi sinyal kuat tekanan energi global yang kini ikut membayangi Indonesia. Di tengah kenaikan tajam tersebut, pemerintah Indonesia masih menahan harga BBM subsidi demi menjaga stabilitas ekonomi domestik.

Kenaikan harga BBM di Singapura hingga 20–30 persen dalam sebulan terakhir dipicu eskalasi konflik di Timur Tengah yang mengganggu pasokan minyak dunia, khususnya di jalur strategis Selat Hormuz. Kondisi ini berdampak luas karena jalur tersebut menjadi salah satu titik distribusi utama energi global.

Sebagai negara net importir minyak, Indonesia tidak luput dari tekanan tersebut. Kenaikan harga minyak dunia berpotensi langsung meningkatkan biaya impor energi dan memperbesar beban subsidi BBM dalam APBN.

Pemerintah sejauh ini masih mempertahankan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Namun, langkah ini membawa konsekuensi fiskal yang tidak ringan.

Sejumlah ekonom memperkirakan, setiap kenaikan harga minyak mentah sebesar 1 dolar AS per barel di atas asumsi APBN dapat menambah beban negara hingga sekitar Rp10 triliun. Jika harga minyak terus merangkak naik akibat konflik berkepanjangan, tekanan terhadap APBN bisa mencapai ratusan triliun rupiah.

Di sisi lain, harga BBM non-subsidi di Indonesia mulai mengalami penyesuaian mengikuti mekanisme pasar. Kenaikan ini menjadi indikasi awal bahwa tekanan global mulai merembet ke dalam negeri.

Dampak lanjutan juga mengintai sektor ekonomi. Kenaikan harga energi berpotensi memicu inflasi, terutama dari biaya logistik dan bahan baku industri. Pelemahan nilai tukar rupiah akibat ketidakpastian global turut memperbesar risiko tersebut.

Sementara itu, pengalaman Singapura menunjukkan bagaimana lonjakan harga BBM dapat berdampak langsung ke sektor transportasi, logistik, hingga harga makanan. Pemerintah negara kota tersebut bahkan harus menggelontorkan subsidi besar untuk menahan tarif transportasi publik dan mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik.

Indonesia kini berada di persimpangan kebijakan: mempertahankan subsidi untuk melindungi masyarakat atau melakukan penyesuaian harga demi menjaga kesehatan fiskal negara.

Jika ketegangan global, khususnya di Selat Hormuz, tidak segera mereda, tekanan terhadap APBN Indonesia diperkirakan akan semakin berat, dan opsi penyesuaian harga BBM menjadi tantangan yang sulit dihindari.

Editor – Ray