Dibalik Kesan Lambatnya Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Kadek TA, Polres Tabanan Sebut Baru Terima Dua Alat Bukti

Kuasa hukum korban mendesak kepastian hukum, sementara polisi menyatakan masih membutuhkan minimal dua alat bukti dan baru menerima hasil pemeriksaan psikologis korban pada Rabu (11/11/2026).

TABANAN – Penanganan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap perempuan berinisial Kadek TA (22) di Kabupaten Tabanan masih menjadi perhatian. Setelah lebih dari empat bulan sejak laporan polisi dibuat, penyidik Satreskrim Polres Tabanan belum menetapkan tersangka. Kepolisian menyebut masih membutuhkan minimal dua alat bukti sebelum mengambil keputusan tersebut.

Klarifikasi itu disampaikan Kasi Humas Polres Tabanan, Iptu Ni Luh Putu Wiwik Endrayani, S.H., setelah pihaknya melakukan konfirmasi kepada Kasat Reskrim Polres Tabanan terkait perkembangan penanganan perkara yang diduga melibatkan oknum di lingkungan PT Sri Dewi Baruna.

Dalam keterangannya, Kasi Humas menjelaskan bahwa salah satu dokumen yang menjadi perhatian dalam proses penyidikan, yakni hasil pemeriksaan psikologis korban, baru diterima penyidik pada Rabu (11/11/2026).

” Sebelum menetapkan tersangka dibutuhkan minimal 2 alat bukti. Hasil Psikologi baru diterima Rabu kemarin, Bapak/Ibu. Sekiranya mohon waktu nggih, jika ada perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan. Matur suksma, salam Rahayu,” demikian pernyataan Kasi Humas Polres Tabanan setelah berkoordinasi dengan Kasat Reskrim.

Penjelasan kepolisian tersebut menjadi respons atas sorotan kuasa hukum korban, I Made Nistra, S.H., yang sebelumnya mempertanyakan lambatnya perkembangan penanganan perkara, meskipun laporan telah berjalan lebih dari empat bulan.

Kasus ini tercatat dalam laporan polisi Nomor STP/213.a/VII/2026/SPKT/POLRES TBN/POLDA BALI tertanggal 3 Juli 2026. Sementara itu, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) disebut telah diterbitkan pada 5 Oktober 2026.

Sebelumnya, Nistra menyampaikan bahwa pihak korban telah menyerahkan sejumlah barang bukti kepada penyidik. Sejumlah saksi juga disebut telah memberikan keterangan, sementara hasil pemeriksaan psikologis korban telah diterima pihak penyidik.

Atas dasar itu, kuasa hukum meminta kepolisian memberikan kepastian hukum dan tidak membiarkan perkara tersebut berlarut-larut.

“Kami meminta Polres Tabanan tidak membiarkan perkara ini berlarut-larut. Korban sudah memberikan keterangan, alat bukti sudah diserahkan, saksi sudah diperiksa, dan perkara sudah naik ke tahap penyidikan. Kami hanya menginginkan proses hukum berjalan secara serius dan korban mendapatkan keadilan,” tegas Nistra dalam keterangannya sebelumnya.

Di sisi lain, penjelasan kepolisian mengenai kebutuhan minimal dua alat bukti menjadi bagian penting untuk memahami proses penetapan tersangka. Namun, hal tersebut juga menimbulkan harapan agar penyidik dapat segera memberikan perkembangan yang transparan kepada pihak korban, terutama setelah hasil pemeriksaan psikologis diterima.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), penanganan perkara kekerasan seksual harus memperhatikan hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan.

Pasal 23 UU TPKS juga menegaskan bahwa perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Sementara itu, Pasal 24 UU TPKS mengatur berbagai jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian perkara kekerasan seksual, termasuk keterangan saksi, informasi elektronik, dokumen elektronik, surat keterangan psikolog klinis, rekam medis, serta hasil pemeriksaan forensik.

Dengan adanya klarifikasi tersebut, perhatian kini tertuju pada langkah lanjutan penyidik Polres Tabanan setelah menerima hasil pemeriksaan psikologis korban. Kepastian mengenai kecukupan alat bukti dan perkembangan pemeriksaan menjadi hal yang dinantikan pihak korban maupun kuasa hukumnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Polres Tabanan belum menyampaikan perkembangan lebih lanjut mengenai penetapan tersangka. Kepolisian melalui Kasi Humas meminta waktu dan menyatakan akan menyampaikan informasi apabila terdapat perkembangan berikutnya.

Editor – Ray

Catatan Redaksi:

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Polres Tabanan, pihak PT Sri Dewi Baruna, maupun pihak-pihak terkait lainnya guna memastikan pemberitaan berjalan secara berimbang, akurat, dan sesuai dengan kaidah jurnalistik.