AWDI Perkuat Peran Jurnalis dan Advokasi Publik di Era Digital

Jakarta, 10 April 2026 — Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran jurnalis sekaligus meningkatkan fungsi advokasi masyarakat, dalam acara silaturahmi dan Halal Bihalal yang digelar di kantor pusat DPP AWDI, Jumat (10/4).

Ketua Umum AWDI, Budi Wahyudin Syamsu, dalam pernyataannya menyampaikan bahwa sejak hasil kongres terakhir, organisasi ini terus berkembang dan menunjukkan kiprah nyata melalui berbagai kegiatan edukatif dan sosial di berbagai daerah.

“AWDI tidak hanya fokus pada penguatan internal organisasi, tetapi juga aktif dalam kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat, mulai dari diklat Uji Kompetensi Wartawan (UKW), sarasehan, hingga kegiatan sosial bersama pemerintah daerah,” ujarnya.

Hingga saat ini, AWDI tercatat telah berkembang di 14 provinsi dengan 38 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di tingkat kabupaten/kota, serta memiliki hampir 1.000 anggota resmi yang terdata secara administratif.

Di tingkat internasional, AWDI juga menunjukkan kepeduliannya melalui pemberitaan kemanusiaan, termasuk konflik di Gaza sebagai bentuk solidaritas terhadap jurnalis yang menjadi korban. Selain itu, organisasi ini turut membantu penyelesaian kasus tenaga kerja Indonesia (TKI) di Damaskus, Suriah, yang mengalami penahanan gaji. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan KJRI dan Kementerian Ketenagakerjaan hingga pekerja tersebut dapat kembali ke tanah air dan memperoleh haknya.

Di dalam negeri, DPP AWDI menerima berbagai laporan masyarakat, mulai dari persoalan hukum perdata hingga pidana seperti pemalsuan, maladministrasi, dan sengketa pertanahan. Organisasi ini menindaklanjuti setiap laporan melalui mekanisme hukum maupun pendekatan non-litigasi seperti mediasi dan advokasi.

“Jika kasusnya masuk ranah hukum, kami serahkan kepada lembaga hukum. Namun jika bisa diselesaikan melalui mediasi, kami hadir mendampingi masyarakat secara profesional, termasuk melalui jalur pemberitaan,” jelas Budi.

Selain itu, AWDI juga aktif melakukan korespondensi dengan instansi pemerintah, termasuk kementerian dan lembaga negara, guna mendorong penyelesaian berbagai persoalan yang diadukan masyarakat. Menurutnya, komunikasi tersebut selama ini mendapatkan respons positif dari pihak terkait.

Dalam kesempatan tersebut, AWDI juga menyoroti masih maraknya kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap jurnalis di berbagai daerah. Organisasi ini menegaskan sikap tegas untuk membela wartawan yang mengalami perlakuan tersebut, tanpa memandang afiliasi media.

“Bukan hanya anggota AWDI, tetapi semua jurnalis yang teraniaya dalam menjalankan tugas akan kami bela sebagai bagian dari solidaritas profesi,” tegasnya.

Lebih lanjut, AWDI menilai perkembangan pesat dunia digital turut membawa tantangan besar bagi industri media. Banyak perusahaan media mengalami penurunan hingga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), sementara arus informasi di media sosial semakin tidak terkendali.

Fenomena ini diperparah dengan maraknya konten hoaks dan manipulatif, termasuk yang dihasilkan teknologi kecerdasan buatan (AI), yang berpotensi menyesatkan publik dan memicu perpecahan.

“Di era digital ini, insan pers harus mampu menjadi filter informasi. Jangan sampai kita ikut menyebarkan konten yang belum terverifikasi kebenarannya,” kata Budi.

AWDI mengajak seluruh jurnalis dan masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial serta mengedepankan prinsip verifikasi dalam setiap penyebaran informasi.

Acara Halal Bihalal ini juga menjadi momentum refleksi bagi seluruh anggota AWDI untuk memperkuat integritas, profesionalisme, serta komitmen dalam menjaga kualitas jurnalisme di tengah disrupsi digital.

“Dunia digital membawa kemudahan sekaligus tantangan. Karena itu, kita harus tetap waras, kritis, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada publik,” pungkasnya.

Editor -Ray