AHY Komandoi Sinergi Maritim, Target Pelabuhan Terintegrasi 2028

Menko AHY menegaskan pembangunan pelabuhan dan relokasi kapal perikanan harus berjalan terpadu, berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan lingkungan dan kearifan lokal.

DENPASAR, Bali – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur maritim nasional tidak lagi dapat dijalankan secara sektoral.

Dalam kunjungan kerja ke kawasan operasional Pelindo di Bali, Senin (21/7/2026), AHY menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat transformasi sektor maritim menuju target operasional penuh pada 2028.

Di hadapan jajaran PT Pelindo, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta pemangku kepentingan lainnya, AHY menyampaikan bahwa pemerintah akan berperan sebagai fasilitator yang memastikan seluruh regulasi, tata ruang, hingga iklim investasi berjalan selaras.

“Pembangunan infrastruktur maritim harus dilakukan secara terintegrasi. Sinergi lintas sektor menjadi kunci agar target operasional pada 2028 dapat tercapai sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas AHY.

Menurut AHY, pemerintah tidak hanya berfokus pada percepatan pembangunan fisik, tetapi juga menyempurnakan regulasi, mempercepat penyelesaian tata ruang melalui RTRW dan RDTR, serta menciptakan kepastian investasi agar proyek strategis nasional dapat berjalan tanpa hambatan birokrasi.

Salah satu agenda yang menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut adalah rencana relokasi kapal perikanan yang disiapkan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan. Langkah itu dinilai sebagai bagian dari penataan kawasan pelabuhan agar aktivitas logistik, pelayaran, dan sektor perikanan dapat berjalan lebih efektif.

AHY menegaskan, penataan tersebut harus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan.

“Transformasi ini harus mampu meningkatkan aktivitas ekonomi tanpa mengorbankan masyarakat lokal. Karena itu, koordinasi antarlembaga menjadi sangat penting agar setiap kebijakan berjalan seimbang,” ujarnya.

Selain aspek ekonomi, AHY mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur maritim harus tetap berlandaskan prinsip keberlanjutan. Menurutnya, perlindungan lingkungan, pelestarian ekosistem pesisir, dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan.

“Prinsip keberlanjutan, keasrian alam, dan kearifan lokal harus tetap menjadi pijakan dalam setiap proyek pembangunan infrastruktur,” kata AHY.

Pernyataan tersebut dinilai relevan, khususnya bagi Bali yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap sektor pariwisata dan kelestarian kawasan pesisir. Pembangunan pelabuhan maupun fasilitas maritim lainnya diharapkan tetap memperhatikan kajian lingkungan dan aspirasi masyarakat.

Kunjungan kerja ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat koordinasi antarinstansi dalam pembangunan infrastruktur nasional. Melalui pendekatan terpadu, pemerintah berharap berbagai proyek strategis dapat diselesaikan tepat waktu, memberikan kepastian bagi investor, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan target operasional penuh pada 2028, pemerintah kini dihadapkan pada tantangan besar untuk memastikan seluruh proses penataan kawasan pelabuhan, relokasi aktivitas perikanan, hingga penyelarasan regulasi dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan konflik sosial maupun dampak negatif terhadap lingkungan.

Editor – Ray