Kritik MBG Menguat, Presiden Dinilai Gunakan Logika Dikotomis dalam Menjawab Publik

Jakarta – Pernyataan Presiden terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai kritik setelah dianggap menyederhanakan persoalan menjadi dua pilihan ekstrem. Dalam sebuah wawancara bersama jurnalis Najwa Shihab, Presiden menyatakan akan mempertahankan program MBG “daripada uang-uang dikorupsi, lebih baik rakyat bisa makan.”

Sejumlah pengamat menilai pernyataan tersebut menghadirkan dikotomi yang tidak sepenuhnya tepat. Kritik publik menyebut masih terdapat opsi lain, seperti melakukan perbaikan desain program agar lebih terukur, efisien, dan tepat sasaran, khususnya bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin. Selain itu, sebagian kalangan mengusulkan agar sebagian anggaran dialihkan untuk pembenahan sanitasi dan akses air bersih yang selama ini dinilai berkontribusi besar terhadap masalah stunting.

Dalam analisis yang berkembang, pendekatan Presiden juga dinilai cenderung menutup ruang kritik dengan membangun narasi berbasis empati, seperti menyoroti kondisi anak-anak stunting. Meski dinilai manusiawi, pendekatan tersebut dianggap tidak cukup kuat sebagai landasan utama dalam perumusan kebijakan publik yang berskala nasional.

Di sisi lain, Presiden sebelumnya juga mengakui adanya persoalan klasik dalam birokrasi, seperti budaya Asal Bapak Senang (ABS), kebocoran anggaran, hingga gaya hidup pejabat yang tidak sederhana. Namun, kritik muncul karena implementasi MBG dinilai justru berpotensi menciptakan titik-titik baru kerawanan, terutama dengan rencana pembangunan puluhan ribu dapur MBG serta puluhan ribu Koperasi Merah Putih (KMP) di berbagai daerah.

Pengamat menilai, perluasan skala program secara masif tanpa penguatan sistem pengawasan berpotensi meningkatkan risiko inefisiensi. Kompleksitas distribusi dan logistik di tingkat nasional juga dinilai berbeda jauh dengan keberhasilan program serupa dalam skala kecil atau percontohan desa.

Selain itu, klaim mengenai dampak ekonomi melalui efek pengganda (multiplier effect) turut menjadi sorotan. Beberapa pihak menilai asumsi penciptaan lapangan kerja dan perputaran ekonomi dari MBG perlu diuji secara lebih realistis, mengingat tantangan distribusi dan integritas aparat di lapangan.

Kritik juga diarahkan pada penggunaan referensi global dalam mendukung program MBG. Meski lembaga internasional kerap menyebut program makan bergizi sebagai investasi berdampak tinggi, para pengamat mengingatkan pentingnya penyesuaian dengan konteks lokal Indonesia, termasuk kondisi rantai pasok dan tata kelola birokrasi.

Di tengah perdebatan tersebut, muncul pula perbandingan gaya kepemimpinan Presiden dengan tokoh sejarah seperti Napoleon Bonaparte. Namun, sebagian pihak menilai analogi tersebut tidak relevan dan justru berpotensi memicu persepsi negatif terhadap sensitivitas pemerintah dalam menangani kebijakan publik.

Perdebatan mengenai MBG menunjukkan pentingnya ruang dialog yang terbuka antara pemerintah dan publik. Pengamat menekankan bahwa kebijakan berskala besar memerlukan evaluasi berkelanjutan, transparansi, serta kesiapan sistem pengawasan agar tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara efektif.

Menutup pernyataannya, sejumlah pihak tetap mengajak masyarakat menjaga suasana kebersamaan, khususnya dalam momentum Hari Raya Idulfitri, sembari berharap perumusan kebijakan publik ke depan semakin inklusif dan berbasis data.

Editor – Ray