PDIP Larang Kader Terlibat Bisnis Program Makan Bergizi Gratis, DPP Keluarkan Instruksi Resmi
- account_circle Admin
- calendar_month 15 jam yang lalu
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA – Partai berlambang banteng moncong putih, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), akhirnya mengambil langkah tegas terhadap kadernya yang terlibat dalam bisnis Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui instruksi resmi Dewan Pimpinan Pusat (DPP), seluruh kader diminta tidak bermain dalam kegiatan usaha yang berkaitan dengan program pemerintah tersebut.
Sekretaris DPD PDIP Kalimantan Barat, Sujiwo, menegaskan kader partai yang sudah terlibat dalam kepemilikan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diminta segera mengundurkan diri.
Instruksi tersebut tertuang dalam surat DPP PDIP bernomor 940/IN/DPP/II/2026 tertanggal 24 Februari 2026. Surat itu ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bersama Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun.
“Kalau sudah instruksi dari DPP partai, itu wajib dipatuhi. Mereka harus taat dan harus mundur teratur,” kata Sujiwo, Kamis (5/3/2026).
Ia menjelaskan, instruksi tersebut berlaku untuk seluruh kader PDIP tanpa pengecualian. Mulai dari anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, hingga kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP.
Menurut Sujiwo yang juga menjabat sebagai Bupati Kubu Raya, kader partai yang memegang jabatan publik harus menjaga etika politik dan menghindari potensi konflik kepentingan dalam program negara.
“Sebagai kader dan pejabat negara kita tidak boleh ikut bermain dalam lingkaran itu,” tegasnya.
Meski melarang kadernya terlibat dalam bisnis MBG, Sujiwo memastikan dukungan PDIP terhadap program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut tetap berjalan.
Ia menegaskan pemerintah daerah tetap berkewajiban mendukung pelaksanaan program MBG, namun dalam posisi sebagai penyelenggara dan pengawas kebijakan, bukan sebagai pihak yang mengambil keuntungan bisnis.
“Program MBG adalah program Presiden, jadi kita wajib mendukung. Tapi dukungannya dalam bentuk memastikan program berjalan baik, bukan ikut bermain di dalamnya,” ujarnya.
Langkah PDIP ini dinilai sebagai upaya menjaga batas antara kekuasaan politik dan kepentingan bisnis dalam pelaksanaan program strategis nasional. Namun di tengah kebijakan tersebut, publik kini mulai mempertanyakan sejauh mana keterlibatan kader yang telah lebih dulu masuk dalam pengelolaan dapur MBG di berbagai daerah.
Editor – Ray
Saat ini belum ada komentar