Tanyakan Solusi Darurat Sampah? Negara Sediakan TPST Ratusan Miliar yang Terancam Jadi Monumen Usang

DENPASAR – Di tengah situasi darurat sampah yang kian terasa di Kota Denpasar, publik justru dihadapkan pada ironi besar. Sejumlah fasilitas pengolahan sampah modern yang dibangun dengan anggaran sangat besar dari pemerintah pusat hingga kini tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Tiga fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yakni TPST Tahura Ngurah Rai, TPST Kesiman Kertalangu dan TPST Padangsambian Kaja, menjadi contoh bagaimana investasi negara berpotensi tidak memberikan manfaat optimal apabila tidak segera dioperasikan secara penuh atau sudah mangkrak tak berfungsi.

Fasilitas tersebut dibangun dengan nilai investasi mencapai ratusan miliar rupiah sebagai bagian dari program nasional penguatan sistem pengelolaan sampah di daerah. Bahkan peresmian fasilitas tersebut dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo sebagai simbol komitmen pemerintah dalam menjawab krisis sampah yang melanda berbagai kota di Indonesia, termasuk Denpasar.

*Presiden Joko Widodo meresmikan TPST Kesiman Kertalangu, Denpasar, Bali, pada 13 Maret 2023, sebagai model pengelolaan sampah terpadu yang sederhana, konkret, dan bernilai ekonomi. 

Namun realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang jauh dari harapan. Mesin-mesin pengolahan sampah yang seharusnya bekerja setiap hari untuk mengurangi beban sampah kota, hingga kini tidak beroperasi sama sekali.

Apabila situasi ini terus berlanjut, infrastruktur modern yang telah dibangun dengan teknologi pengolahan sampah tersebut berpotensi hanya menjadi bangunan fisik tanpa fungsi nyata.

Tidak sedikit pihak yang khawatir fasilitas bernilai ratusan miliar rupiah itu justru akan berubah menjadi monumen usang. Kondisi ini semakin kontras jika melihat realitas pengelolaan sampah di Denpasar saat ini.

Produksi sampah kota yang mencapai ratusan ton setiap hari masih sangat bergantung pada TPA Suwung, yang kapasitasnya sudah lama berada di titik kritis, yang dari kementerian Lingkungan Hidup (LH) terus menekan harus ditutup.

Truk-truk pengangkut sampah banyak parkir menunggu giliran menuju lokasi pembuangan akhir, sementara solusi teknologi yang telah dibangun justru tidak dimanfaatkan secara optimal untuk mengurangi beban tersebut.

Situasi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai mengapa fasilitas yang telah tersedia, siapa yang bertanggung jawab untuk hal ini. Siapa yang menyebabkan uang pajak rakyat digunakan tanpa kajian dan serampangan.

Dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan infrastruktur hanyalah tahap awal dari sebuah solusi. Setelah fasilitas selesai dibangun dan diserahkan, tahapan berikutnya adalah memastikan operasionalnya berjalan efektif.

Pada titik ini, peran pemerintah daerah menjadi sangat menentukan. Kota Denpasar sebenarnya tidak kekurangan fasilitas pengolahan sampah. Yang dibutuhkan adalah keputusan, manajemen, serta konsistensi dalam mengoperasikan sistem tersebut secara berkelanjutan.

Lebih dari sekadar persoalan teknis, situasi ini juga menyangkut akuntabilitas publik. Setiap rupiah yang digunakan untuk membangun fasilitas pengolahan sampah berasal dari uang negara yang pada akhirnya merupakan uang rakyat.

Sebagai ibu kota Provinsi Bali, Denpasar tidak hanya menjadi pusat pemerintahan tetapi juga wajah Pulau Dewata di mata dunia. Persoalan sampah yang tidak tertangani dengan baik bukan hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga berpotensi memengaruhi citra Bali sebagai destinasi pariwisata internasional.

Karena itu, keberadaan TPST yang telah dibangun tidak boleh dibiarkan menjadi simbol kegagalan tata kelola. Sebaliknya, fasilitas tersebut harus segera dioperasikan secara maksimal sebagai bagian dari solusi nyata untuk mengatasi krisis sampah yang dihadapi kota ini.

Tanpa langkah operasional yang jelas dan konsisten, investasi besar tersebut berisiko hanya menjadi catatan anggaran tanpa dampak nyata bagi lingkungan maupun masyarakat.

Editor – Ray