Breaking News
light_mode

Kejagung Sita Dokumen, Usut Dugaan Korupsi Tata Kelola Sawit 2015-2024

  • account_circle Admin
  • calendar_month Sabtu, 14 Feb 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dalam penggeledahan rumah mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar. Langkah itu merupakan bagian dari penyidikan dugaan praktik lancung dalam tata kelola kebun dan industri sawit periode 2015-2024.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan barang bukti yang diamankan berupa dokumen dan perangkat elektronik yang dinilai berkaitan dengan perkara.

“Saya belum dapat info update terkait penyitaan uang tunai. Namun yang jelas ada dokumentasi yang diambil termasuk juga alat bukti elektronik,” ujar Anang kepada awak media, Jumat (13/2/2026).

Menurut Anang, penyidik masih terus mendalami perkara dengan mengumpulkan alat bukti dan memeriksa saksi-saksi. Hingga kini, lebih dari 20 orang saksi telah diperiksa, baik dari unsur penyelenggara negara maupun pihak swasta.

Siti Nurbaya

Ia menambahkan, penyidik belum dapat memastikan jadwal pemanggilan terhadap Siti Nurbaya. Meski demikian, proses penelusuran tidak hanya berfokus pada mantan pejabat tersebut, melainkan juga terhadap pihak-pihak lain yang diduga mengetahui atau terlibat dalam dugaan penyimpangan tata kelola sawit tersebut.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi, membenarkan adanya penggeledahan di enam lokasi pada 28 dan 29 Januari 2026. Lokasi tersebut tersebar di dalam dan luar wilayah DKI Jakarta.

“Memang ada penggeledahan beberapa waktu lalu di beberapa tempat. Salah satunya di rumah yang disebutkan tadi,” kata Syarief, Jumat (30/1/2026).

Kejagung menyatakan penyidikan perkara ini telah dimulai sejak tahun lalu. Kasus tersebut diduga berkaitan dengan praktik tidak sesuai ketentuan dalam tata kelola kebun dan industri sawit sepanjang 2015-2024, periode yang bersinggungan dengan masa jabatan Siti Nurbaya sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Hingga saat ini, penyidik masih mendalami peran masing-masing pihak serta menelusuri kemungkinan adanya kerugian negara dalam perkara tersebut.

Editor – Ray

Penulis

Pesonamu Inspirasiku

Komentar (1)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Rieke Ingatkan RUU Perampasan Aset Bisa Jadi Celah KKN dan TPPU Baru

    Rieke Ingatkan RUU Perampasan Aset Bisa Jadi Celah KKN dan TPPU Baru

    • calendar_month Kamis, 27 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • 3Komentar

    JAKARTA — Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mengingatkan agar pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak hanya memperkuat kewenangan negara dalam merampas aset hasil tindak pidana. Menurutnya, pembenahan tata kelola aset yang telah dikuasai negara harus menjadi bagian penting dalam regulasi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Rieke melalui akun Facebook pribadinya di tengah […]

  • Giri Prasta Pimpin KONI Bali Secara Aklamasi, Dorong Pembinaan Berbasis Data Menuju PON 2028

    Giri Prasta Pimpin KONI Bali Secara Aklamasi, Dorong Pembinaan Berbasis Data Menuju PON 2028

    • calendar_month Selasa, 24 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    DENPASAR – I Nyoman Giri Prasta resmi terpilih sebagai Ketua Umum KONI Bali masa bakti 2026–2030 melalui Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) yang digelar di Denpasar. Ia terpilih secara aklamasi setelah mendapat dukungan penuh dari seluruh pemilik suara. Dalam pidato perdananya, Giri Prasta menekankan pentingnya menjaga soliditas organisasi tanpa terjebak dalam sekat politik. Ia menegaskan bahwa […]

  • Gugatan Rp25 Miliar ke Media Jangan Dimediasi, Putu Artha: UU Pers Harus Diuji di Pengadilan

    Gugatan Rp25 Miliar ke Media Jangan Dimediasi, Putu Artha: UU Pers Harus Diuji di Pengadilan

    • calendar_month Kamis, 23 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • 1Komentar

    Penyelesaian Melalui Mediasi Dinilai Membuat Kepastian Hukum Tetap Abu-Abu DENPASAR – Tokoh pers Bali sekaligus mantan Anggota KPU Bali, I Gusti Putu Artha, menilai gugatan perdata senilai Rp25 miliar terhadap empat perusahaan media di Bali sebaiknya tidak diselesaikan melalui jalur mediasi. Menurutnya, perkara yang menyangkut produk jurnalistik harus diputus melalui mekanisme hukum agar memberikan kepastian […]

  • Kuasa Hukum Nilai Replik JPU Penuh Kelemahan, Siap Sajikan Duplik Balasan

    Kuasa Hukum Nilai Replik JPU Penuh Kelemahan, Siap Sajikan Duplik Balasan

    • calendar_month Jumat, 15 Agt 2025
    • account_circle Ray
    • 16Komentar

    DENPASAR – Sidang lanjutan perkara Anak Agung Ngurah Oka di Pengadilan Negeri Denpasar pada Kamis (14/8/2025) memanas setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan replik atau tanggapan atas nota pembelaan terdakwa. Pihak pembela menilai isi replik tersebut justru memperlihatkan kelemahan argumentasi jaksa dan tidak selaras dengan fakta persidangan. I Made Somya Putra, kuasa hukum Ngurah Oka, […]

  • Ketika Kejujuran Dianggap Gangguan dan Kemunafikan Dipersepsikan sebagai Kesantunan

    Ketika Kejujuran Dianggap Gangguan dan Kemunafikan Dipersepsikan sebagai Kesantunan

    • calendar_month Minggu, 31 Mei 2026
    • account_circle Ray
    • 2Komentar

    BOGOR – Wakil Ketua Umum Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI), Vaza Fernantha, melontarkan kritik tajam terhadap fenomena yang menurutnya masih mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, yakni budaya kemunafikan yang kerap dianggap sebagai bentuk kesantunan dan cara aman untuk bertahan dalam lingkungan sosial. Dalam sebuah pandangan yang disampaikan pada 31 Mei 2026, Vaza menilai kemunafikan […]

  • BPN Badung Disorot, Sertifikat Pengganti Tanah Indrawati Diduga Penuh Kejanggalan

    BPN Badung Disorot, Sertifikat Pengganti Tanah Indrawati Diduga Penuh Kejanggalan

    • calendar_month Kamis, 10 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • 1Komentar

    BADUNG — Sengketa tanah yang telah berlangsung puluhan tahun di Kabupaten Badung kembali menjadi sorotan. Kali ini, persoalan tersebut menyeret dugaan kejanggalan dalam proses penerbitan sertifikat pengganti yang berkaitan dengan tanah yang selama ini dikuasai seorang perempuan bernama Indrawati sejak 1985. Persoalan tersebut menjadi perhatian setelah pihak Indrawati mempertanyakan proses administrasi pertanahan di Kantor Pertanahan […]

expand_less