Breaking News
light_mode

DPR Semprot Menteri ATR/BPN Soal Sengketa Lahan 16,4 Ha, Soroti Pernyataan yang Dinilai Pertontonkan Kelalaian Negara

  • account_circle Admin
  • calendar_month Selasa, 25 Nov 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DENPASAR – Komisi II DPR RI menegur keras Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid terkait pernyataannya mengenai sengketa lahan 16,4 hektare antara PT Hadji Kalla—perusahaan milik Jusuf Kalla—dan PT GMTD yang berafiliasi dengan Lippo Group.

Dalam rapat kerja, DPR menilai pengakuan Nusron soal adanya kelalaian internal BPN tidak pantas disampaikan secara terbuka karena menyangkut wibawa negara. DPR menegaskan bahwa persoalan pertanahan adalah urusan serius yang harus dijaga kehormatannya, bukan dijadikan tontonan publik.

Anggota Komisi II, Muhammad Khozin, menyoroti pentingnya negara menunjukkan ketegasan dan profesionalitas dalam menangani konflik tanah. Ia mengapresiasi langkah BPN memperbaiki sistem pertanahan dan mencegah tumpang tindih sertifikat di masa depan, namun menegaskan bahwa transparansi tidak boleh dilakukan dengan cara mengumbar kelemahan institusi negara.

DPR meminta pembenahan administrasi dilakukan secara internal, terukur, dan tanpa menimbulkan kegaduhan.

Menanggapi kritik tersebut, Nusron Wahid menjelaskan bahwa sengketa lahan ini merupakan persoalan lama yang sudah berlangsung puluhan tahun sebelum ia menjabat. Ia memaparkan adanya dua dasar hak di atas lahan tersebut, yakni HGB atas nama PT Hadji Kalla dan HPL atas nama PT GMTD.

Ia menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN bersikap netral, fokus pada penertiban legalitas, serta menjamin kepastian hukum. Nusron juga mengungkap adanya oknum BPN pada masa lalu yang berperan dalam munculnya tumpang tindih sertifikat.

Sebagai langkah reformasi, Nusron menyatakan BPN akan memperkuat digitalisasi data pertanahan, menata ulang regulasi, serta memastikan tidak ada lagi sertifikat ganda diterbitkan.

Ia berharap upaya pembenahan menyeluruh ini mampu menghadirkan sistem pertanahan yang lebih transparan, kuat, dan berkeadilan bagi masyarakat maupun pelaku usaha. (Tim)

Penulis

Pesonamu Inspirasiku

Komentar (6)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Usai BBTF 2026, Royal Ambarrukmo Yogyakarta Bidik Wisatawan Eropa Lewat Kunjungan Agen Perjalanan Slovakia

    Usai BBTF 2026, Royal Ambarrukmo Yogyakarta Bidik Wisatawan Eropa Lewat Kunjungan Agen Perjalanan Slovakia

    • calendar_month Sabtu, 6 Jun 2026
    • account_circle Ray
    • 11Komentar

    YOGYAKARTA – Partisipasi dalam ajang Bali & Beyond Travel Fair (BBTF) 2026 mulai membuahkan hasil bagi Royal Ambarrukmo Yogyakarta. Hotel heritage luxury yang menjadi ikon pariwisata Yogyakarta itu menerima kunjungan sejumlah agen perjalanan (travel agent) asal Slovakia dalam rangkaian program familiarization trip guna memperkenalkan potensi wisata dan layanan hospitality Indonesia kepada pasar Eropa Tengah. Kunjungan […]

  • Aparat Polda Bali Disorot Keras! Mangkir Sidang Praperadilan, Tim Hukum Nilai Tak Hormati Pengadilan

    Aparat Polda Bali Disorot Keras! Mangkir Sidang Praperadilan, Tim Hukum Nilai Tak Hormati Pengadilan

    • calendar_month Jumat, 23 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 1Komentar

    DENPASAR – Sikap aparat Polda Bali dalam perkara praperadilan yang diajukan Made Daging, Kepala Kantor Wilayah BPN Bali yang telah ditetapkan sebagai tersangka, menuai kritik tajam. Tim kuasa hukum menilai ketidakhadiran aparat kepolisian dalam sidang praperadilan sebagai bentuk nyata ketidakpatuhan terhadap proses hukum dan pelecehan terhadap institusi peradilan. Pernyataan keras itu disampaikan Ariel Suardana, SH, […]

  • Semangat Kartini, PKK Banjar Kemenuh Kangin Gelar Tirtayatra ke Tiga Pura di Bali Barat

    Semangat Kartini, PKK Banjar Kemenuh Kangin Gelar Tirtayatra ke Tiga Pura di Bali Barat

    • calendar_month Minggu, 26 Apr 2026
    • account_circle Admin
    • 3Komentar

    GIANYAR – Memperingati Hari Kartini Tahun 2026, PKK Banjar Kemenuh Kangin, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar menggelar kegiatan tirtayatra ke sejumlah pura di Bali Barat, Sabtu (25/4/2026). Kegiatan ini diikuti ratusan peserta sebagai bentuk refleksi spiritual sekaligus mempererat kebersamaan warga banjar. Rangkaian tirtayatra diawali dengan persembahyangan di Pura Luhur Srijong yang terletak di Desa […]

  • Konflik AS–Israel–Iran Memecah Dunia! Ketika Tujuan Keamanan Justru Memperuncing Ketidakstabilan Global

    Konflik AS–Israel–Iran Memecah Dunia! Ketika Tujuan Keamanan Justru Memperuncing Ketidakstabilan Global

    • calendar_month Selasa, 3 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • 3Komentar

    Jakarta, 4 Maret 2026 — Ketegangan bersenjata antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran yang meledak sejak akhir Februari 2026 telah menciptakan krisis baru dalam dinamika keamanan global. Sentimen pembelahan dunia ini bukan hanya soal militer di Timur Tengah, tetapi juga memantik kritik tajam terhadap global security — keamanan global yang justru retak karena konflik […]

  • Sari Galung Berharap Pelaksanaan BBB Ke-VIII Tahun 2026 Lebih Berkarakter dan Bermakna

    Sari Galung Berharap Pelaksanaan BBB Ke-VIII Tahun 2026 Lebih Berkarakter dan Bermakna

    • calendar_month Sabtu, 31 Jan 2026
    • account_circle Budi Susilawarsa
    • 11Komentar

    Denpasar — Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bali, Ni Wayan Sari Galung, S.Sos., berharap pelaksanaan Bulan Bahasa Bali (BBB) Ke-VIII Tahun 2026 dapat berlangsung lebih berkarakter dan bermakna dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut disampaikannya menanggapi pelaksanaan Bulan Bahasa Bali Ke-VIII yang akan berlangsung pada 1–28 Februari 2026 dengan mengusung tema “Atma Kerthi Udiana Purnaning Jiwa”. […]

  • Menhub Angkat Tangan Soal Pajak Kapal Asing, Bola Panas Dilempar ke Kemenkeu

    Menhub Angkat Tangan Soal Pajak Kapal Asing, Bola Panas Dilempar ke Kemenkeu

    • calendar_month Kamis, 29 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 1Komentar

    Jakarta — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa Kementerian Perhubungan tidak memiliki kewenangan untuk menarik pajak dari kapal-kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia. Penegasan ini disampaikan menyusul pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengancam akan memangkas anggaran Kemenhub apabila persoalan pajak kapal asing tidak menunjukkan perbaikan dalam waktu tiga bulan. Menurut Dudy, urusan […]

expand_less