Breaking News
light_mode

DPR Semprot Menteri ATR/BPN Soal Sengketa Lahan 16,4 Ha, Soroti Pernyataan yang Dinilai Pertontonkan Kelalaian Negara

  • account_circle Admin
  • calendar_month Selasa, 25 Nov 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DENPASAR – Komisi II DPR RI menegur keras Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid terkait pernyataannya mengenai sengketa lahan 16,4 hektare antara PT Hadji Kalla—perusahaan milik Jusuf Kalla—dan PT GMTD yang berafiliasi dengan Lippo Group.

Dalam rapat kerja, DPR menilai pengakuan Nusron soal adanya kelalaian internal BPN tidak pantas disampaikan secara terbuka karena menyangkut wibawa negara. DPR menegaskan bahwa persoalan pertanahan adalah urusan serius yang harus dijaga kehormatannya, bukan dijadikan tontonan publik.

Anggota Komisi II, Muhammad Khozin, menyoroti pentingnya negara menunjukkan ketegasan dan profesionalitas dalam menangani konflik tanah. Ia mengapresiasi langkah BPN memperbaiki sistem pertanahan dan mencegah tumpang tindih sertifikat di masa depan, namun menegaskan bahwa transparansi tidak boleh dilakukan dengan cara mengumbar kelemahan institusi negara.

DPR meminta pembenahan administrasi dilakukan secara internal, terukur, dan tanpa menimbulkan kegaduhan.

Menanggapi kritik tersebut, Nusron Wahid menjelaskan bahwa sengketa lahan ini merupakan persoalan lama yang sudah berlangsung puluhan tahun sebelum ia menjabat. Ia memaparkan adanya dua dasar hak di atas lahan tersebut, yakni HGB atas nama PT Hadji Kalla dan HPL atas nama PT GMTD.

Ia menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN bersikap netral, fokus pada penertiban legalitas, serta menjamin kepastian hukum. Nusron juga mengungkap adanya oknum BPN pada masa lalu yang berperan dalam munculnya tumpang tindih sertifikat.

Sebagai langkah reformasi, Nusron menyatakan BPN akan memperkuat digitalisasi data pertanahan, menata ulang regulasi, serta memastikan tidak ada lagi sertifikat ganda diterbitkan.

Ia berharap upaya pembenahan menyeluruh ini mampu menghadirkan sistem pertanahan yang lebih transparan, kuat, dan berkeadilan bagi masyarakat maupun pelaku usaha. (Tim)

Penulis

Pesonamu Inspirasiku

Komentar (6)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Warga Keluhkan Shelter Tampung Anjing Liar 50an Ekor, Diduga tak Miliki Izin 

    Warga Keluhkan Shelter Tampung Anjing Liar 50an Ekor, Diduga tak Miliki Izin 

    • calendar_month Selasa, 24 Feb 2026
    • account_circle Ray
    • 1Komentar

    DENPASAR – Keluhan warga masyarakat di lingkungan Desa Adat Pohgading, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara terhadap keberadaan shelter yang diduga tak berizin diantara pemukiman penduduk mendapat sorotan. Awak media mendatangi rumah yang dimaksud tersebut mendapatkan keterangan dari penjaga rumah yang dijadikan sheter anjing tersebut. Rumah itu dengan ciri – ciri berlantai 2 dengan bangunan […]

  • 26 Tahun Sengketa Tanah Pura Dalam Balangan, Pengempon Pertanyakan Ketegasan Negara Usut Kasus Ini

    26 Tahun Sengketa Tanah Pura Dalam Balangan, Pengempon Pertanyakan Ketegasan Negara Usut Kasus Ini

    • calendar_month Minggu, 15 Mar 2026
    • account_circle Ray
    • 0Komentar

    BADUNG – Sengketa tanah yang melibatkan kawasan sakral Pura Dalam Balangan, Jimbaran, kembali mencuat setelah pengempon pura mempertanyakan lambannya penyelesaian kasus yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade. Kuasa hukum pengempon pura menilai negara seharusnya tidak kalah menghadapi dugaan praktik semacam ini, terutama ketika bukti-bukti hukum yang diajukan dinilai sangat kuat. Perkara ini berkaitan […]

  • Dari Sensasi Medsos ke Guncangan Geopolitik, Penangkapan Nicolás Maduro Mengubah Peta Politik Amerika Latin

    Dari Sensasi Medsos ke Guncangan Geopolitik, Penangkapan Nicolás Maduro Mengubah Peta Politik Amerika Latin

    • calendar_month Rabu, 21 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 11Komentar

    DENPASAR – Dunia internasional dikejutkan oleh kabar penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro dalam sebuah operasi militer Amerika Serikat yang berlangsung cepat dan tertutup di Caracas. Informasi itu sempat memicu kebingungan global setelah media sosial dibanjiri spekulasi, lelucon, hingga narasi menyesatkan yang mengaburkan substansi peristiwa. Isu-isu remeh, termasuk soal perubahan penampilan fisik, sempat viral dan menutupi […]

  • Pansus Trap Temui BTID! Bendesa Serangan Malah Tuding Pansus Trap Tak Gubris Pengkavlingan kawasan LNG

    Pansus Trap Temui BTID! Bendesa Serangan Malah Tuding Pansus Trap Tak Gubris Pengkavlingan kawasan LNG

    • calendar_month Senin, 2 Feb 2026
    • account_circle Ray
    • 3Komentar

    DENPASAR – Tim Panitia Khusus (Pansus) Penegakan Peraturan Daerah Terkait Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali bertandang ke PT Bali Turtle Island Development (BTID) untuk menanyakan laporan masyarakat dan ramainya media tentang pernyataan sebanyak 82 hektar hutan mangrove Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai diduga telah beralih penguasaan ke PT Bali […]

  • Kementerian UMKM Luncurkan Entrepreneur Hub di Unud, Dorong Kolaborasi dan Inovasi Mahasiswa

    Kementerian UMKM Luncurkan Entrepreneur Hub di Unud, Dorong Kolaborasi dan Inovasi Mahasiswa

    • calendar_month Kamis, 24 Jul 2025
    • account_circle Ray
    • 1Komentar

    JIMBARAN – Universitas Udayana menjadi lokasi peluncuran program Entrepreneur Hub yang digagas Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Kamis (24/7/2025). Bertempat di Auditorium Widya Sabha Kampus Jimbaran, kegiatan ini menggandeng berbagai mitra strategis, di antaranya PT Pos Indonesia, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, serta Dekranasda Provinsi Bali. Wakil Menteri UMKM RI, Helvi Moraza, hadir […]

  • Hak Bicara Nadiem Dipersoalkan, Pembatasan Akses Media dan Pengawalan TNI Jadi Sorotan

    Hak Bicara Nadiem Dipersoalkan, Pembatasan Akses Media dan Pengawalan TNI Jadi Sorotan

    • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
    • account_circle Ray
    • 7Komentar

    Jakarta — Pembatasan akses komunikasi terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim memantik perhatian publik. Nadiem dilaporkan tidak diperkenankan menyampaikan keterangan kepada wartawan, bahkan disebut mendapat pengawalan ketat aparat TNI saat menghadiri agenda persidangan, kondisi yang memunculkan pertanyaan serius terkait hak bicara dan prinsip keterbukaan informasi. Sejumlah jurnalis yang bertugas di […]

expand_less