Breaking News
light_mode

Putusan Kasus Tom Lembong Dinilai Menyimpang, Advokat Eko Haridani: Bisa Jadi Preseden Kriminalisasi Pejabat!

  • account_circle Ray
  • calendar_month Senin, 28 Jul 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Advokat Eko Haridani Sembiring, SH, menyoroti tajam putusan pengadilan dalam perkara korupsi impor gula yang menjerat eks Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong. Menurutnya, vonis terhadap Tom cacat secara prinsipil dan jauh menyimpang dari dasar hukum pidana yang berlaku.

“Bagi saya, putusan soal perkara Tom Lembong tidak memiliki landasan prinsip hukum yang kuat. Ia divonis tanpa adanya bukti bahwa ia memiliki mens rea (niat jahat) dalam hukum pidana,” ujar Eko.

Ia menegaskan bahwa dalam hukum pidana dikenal asas nullum crimen sine culpa atau tidak ada pidana tanpa kesalahan. Dalam konteks ini, kata Eko, unsur dolus atau kesengajaan harus dibuktikan terlebih dahulu, apalagi vonis dijatuhkan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang secara eksplisit mensyaratkan adanya kesengajaan.

Tom Lembong.

“Jika dolus tidak terbukti, maka mens rea-nya otomatis tidak ada. Prinsipnya jelas, tiada pidana tanpa kesalahan,” kata Eko.

Ia memperingatkan bahwa jika putusan tersebut tidak segera dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi, maka ini bisa menjadi preseden berbahaya yang membuka ruang kriminalisasi terhadap pejabat publik dalam pengambilan keputusan konkret.

Lebih lanjut, Eko mengkritisi cara penanganan perkara yang menurutnya menyisakan kejanggalan serius. Penetapan tersangka terhadap Tom Lembong dilakukan bahkan sebelum kerugian negara dihitung.

“Bagaimana mungkin seseorang ditetapkan sebagai pelaku korupsi sementara kerugian negaranya saja belum dihitung saat itu? Ini jelas inkonsistensi dalam proses penegakan hukum,” ujarnya.

Menurut Eko, kasus ini juga menyingkap ketimpangan serius dalam penegakan hukum. Ia mempertanyakan mengapa para pejabat lain yang meneruskan kebijakan impor serupa tidak turut dimintai pertanggungjawaban.

“Ini menunjukkan ada dugaan kuat politisasi hukum. Penegakan hukum seharusnya objektif, bukan selektif,” pungkasnya.

Dengan mempertimbangkan seluruh kejanggalan ini, Eko mendesak agar putusan terhadap Tom Lembong dikaji ulang di tingkat yang lebih tinggi. Bila tidak, kata dia, ini bukan hanya soal satu orang, tapi soal masa depan kepastian hukum bagi seluruh pejabat dan warga negara. (Ray)

Ray

Penulis

Jurnalis! Ajang silahturahmi dengan segala elemen.

Komentar (10)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Evakuasi Dramatis di Yahukimo, TNI Selamatkan Puluhan Guru dan Nakes Usai Serangan OPM

    Evakuasi Dramatis di Yahukimo, TNI Selamatkan Puluhan Guru dan Nakes Usai Serangan OPM

    • calendar_month Senin, 23 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • 1Komentar

    Yahukimo – Tentara Nasional Indonesia (TNI) bergerak cepat mengevakuasi puluhan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dari wilayah Yahukimo, Papua Pegunungan, menyusul serangan brutal yang diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM), Minggu (23/3/2025). Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Kristomei Sianturi, menegaskan bahwa TNI berkomitmen melindungi masyarakat sipil, khususnya tenaga pengajar dan tenaga kesehatan […]

  • Prabowo Paparkan Capaian Indonesia di WEF Davos 2026, Tegaskan Dialog dan Kerja Sama Global

    Prabowo Paparkan Capaian Indonesia di WEF Davos 2026, Tegaskan Dialog dan Kerja Sama Global

    • calendar_month Jumat, 23 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 5Komentar

    DENPASAR – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pandangan Indonesia dalam forum World Economic Forum (WEF) 2026 yang digelar di Davos, Swiss. Melalui unggahan di akun Facebook pribadinya, Prabowo menyebut keikutsertaannya dalam forum global tersebut sebagai sebuah kehormatan, sekaligus momentum penting untuk memperkuat dialog internasional di tengah dinamika geopolitik dunia yang semakin kompleks. Forum WEF […]

  • Pembubaran KASN! Putusan MK Buka Babak Baru, Pengawasan ASN di Ujung Ujian

    Pembubaran KASN! Putusan MK Buka Babak Baru, Pengawasan ASN di Ujung Ujian

    • calendar_month Selasa, 31 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • 1Komentar

    DENPASAR — Pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menyisakan tanda tanya serius di ruang publik. Di tengah kekhawatiran melemahnya pengawasan sistem merit, Mahkamah Konstitusi (MK) justru memerintahkan pembentukan lembaga baru. Publik kini menunggu: pengawasan aparatur sipil negara akan diperkuat, atau justru semakin longgar? Selama ini, KASN dikenal sebagai lembaga independen nonstruktural yang dibentuk melalui Undang-Undang […]

  • Kritik Sistem UKW dan Verifikasi Media, Majelis Pers Serukan Dewan Pers Kembali ke Koridor Regulasi

    Kritik Sistem UKW dan Verifikasi Media, Majelis Pers Serukan Dewan Pers Kembali ke Koridor Regulasi

    • calendar_month Senin, 28 Jun 2021
    • account_circle Admin
    • 1Komentar

    BOGOR — Sejumlah pimpinan organisasi kewartawanan nasional mendorong penguatan kembali peran Majelis Pers sebagai wadah pemersatu sekaligus pengontrol kinerja Dewan Pers. Seruan tersebut mengemuka dalam Temu Wicara dan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Jurnalis yang digelar Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Indonesia di Wisma Arga Muncar, Ciawi, Bogor, 27 Juni 2021. Kegiatan yang diinisiasi FWJ Indonesia bersama […]

  • Bawa Kamera Marah-Marah Tegakkan Aturan, Wamenaker Immanuel Ebenezer eh Justru Terjaring OTT KPK

    Bawa Kamera Marah-Marah Tegakkan Aturan, Wamenaker Immanuel Ebenezer eh Justru Terjaring OTT KPK

    • calendar_month Kamis, 21 Agt 2025
    • account_circle Ray
    • 6Komentar

    JAKARTA – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (21/8/2025). Penangkapan dilakukan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan dan dibenarkan langsung oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto. “Benar, ada giat tangkap tangan,” ujar Fitroh singkat. Meski begitu, KPK belum membeberkan secara detail kasus […]

  • Pansus TRAP Lalai Soroti Aset Pemprov Untuk India Cultural Centre Bali Yang Mangkrak 22 Tahun

    Pansus TRAP Lalai Soroti Aset Pemprov Untuk India Cultural Centre Bali Yang Mangkrak 22 Tahun

    • calendar_month Senin, 1 Jun 2026
    • account_circle Admin
    • 4Komentar

    DENPASAR – Pansus TRAP (Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan) DPRD Bali lupa menggeruduk aset Provinsi Bali yang rencananya digunakan untuk pembangunan India Cultural Centre Bali (ICCB) atau Pusat Kebudayan India di Jl. Tantular yang mangkrak sejak tahun 2004. 22 tahun aset ini terlihat terbengkalai tanpa sentuhan berarti lagi. Ide bagus pertukaran aset Provinsi […]

expand_less