Breaking News
light_mode

Pengadilan Putuskan Pembubaran Yayasan Anak Bali Luih, Kejari Tabanan Jadi Likuidator

  • account_circle Admin
  • calendar_month Senin, 22 Sep 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

TABANAN – Pengadilan Negeri Tabanan resmi memutuskan pembubaran Yayasan Anak Bali Luih setelah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Putusan dengan nomor perkara 264/Pdt.G/2025/PN Tab tersebut dibacakan pada Kamis (4/9/2025) melalui sidang terbuka untuk umum.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tabanan, Zainur Arifin Syah, S.H., M.H., dalam konferensi pers, Senin (22/9/2025), menegaskan bahwa pembubaran ini merupakan tindak lanjut dari kasus hukum yang melibatkan Ketua Pengurus Yayasan Anak Bali Luih, I Made Aryadana, yang sebelumnya telah divonis bersalah dalam perkara tindak pidana perdagangan anak oleh Pengadilan Negeri Depok dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

“Putusan pengadilan menyatakan yayasan tersebut bubar demi hukum, kepengurusan diberhentikan, serta Kejaksaan Negeri Tabanan ditetapkan sebagai likuidator. Ini adalah langkah hukum untuk melindungi kepentingan umum dan mencegah penyalahgunaan badan hukum yayasan,” ujar Zainur.

Berdasarkan amar putusan, selain dibubarkan, para pengurus yayasan juga dicabut hak keperdataannya untuk kembali mendirikan yayasan di masa mendatang. Majelis hakim juga menghukum pihak tergugat membayar biaya perkara senilai Rp1.594.000.

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Tabanan, Mayang Tari, S.H., menambahkan, gugatan pembubaran ini diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) setelah dilakukan kajian hukum bersama sejumlah instansi terkait, termasuk Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali serta Dinas Sosial Kabupaten Tabanan.

“Dari hasil koordinasi dan pemeriksaan dokumen, jelas bahwa tujuan yayasan tidak tercapai dan aktivitasnya justru melanggar kesusilaan serta ketertiban umum. Itu menjadi dasar yuridis kuat untuk mengajukan pembubaran ke pengadilan,” jelasnya.

Meski telah diputus verstek karena pihak tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, Kejari Tabanan menyebut para tergugat masih memiliki hak hukum untuk mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggat 14 hari setelah menerima pemberitahuan resmi putusan.

Dengan adanya pembubaran ini, Kejari Tabanan berharap publik lebih waspada terhadap lembaga berbadan hukum yang mengatasnamakan kegiatan sosial, namun ternyata menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. (Tim)

Editor : Ray

Penulis

Pesonamu Inspirasiku

Komentar (6)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Akad Massal 1.000 UMKM di Bali, Cak Imin Dorong Akses Permodalan dan Perlindungan Pelaku Usaha

    Akad Massal 1.000 UMKM di Bali, Cak Imin Dorong Akses Permodalan dan Perlindungan Pelaku Usaha

    • calendar_month Rabu, 13 Mei 2026
    • account_circle Ray
    • 4Komentar

    BADUNG – Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Bali memperkuat komitmen pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui kegiatan Akad Massal 1.000 UMKM Ekonomi Kreatif dan Bursa Wirausaha Unggulan yang digelar di Gedung Auditorium Widya Sabha, Universitas Udayana, Jimbaran, Badung, Rabu (13/5/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri UMKM Maman […]

  • Dosen Warmadewa Gagas Taman Anti Nyamuk di Kawasan Pariwisata Bali

    Dosen Warmadewa Gagas Taman Anti Nyamuk di Kawasan Pariwisata Bali

    • calendar_month Kamis, 6 Nov 2025
    • account_circle Ray
    • 1Komentar

    NUSA DUA, BALI — Upaya pencegahan demam berdarah dengue (DBD) di Bali kini mendapat sentuhan inovatif dari kalangan akademisi. Tim dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa (FKIK Unwar) menginisiasi program edukasi bertajuk “Edukasi Pencegahan Dengue dan Pemanfaatan Tanaman Pengusir Nyamuk bagi Pekerja Pertamanan Hotel di Kawasan Pariwisata.” Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, 13 […]

  • Gerakan Langit Biru Partai Demokrat Bali, Made Mudarta Pimpin Aksi Bersih-Bersih Pura Dalem Kahyangan Badung

    Gerakan Langit Biru Partai Demokrat Bali, Made Mudarta Pimpin Aksi Bersih-Bersih Pura Dalem Kahyangan Badung

    • calendar_month Sabtu, 11 Jul 2026
    • account_circle Ray
    • 3Komentar

    DENPASAR – Partai Demokrat Provinsi Bali adakan aksi “ngayah” Bersih – bersih di Pura Dalem Kahyangan Badung, Desa Adat Denpasar. Aksi ini dilakukan dalam kegiatan serangkaian HUT Partai Demokrat yang ke-25. I Made Mudarta selaku Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali, terjun langsung bersama beberapa kader serta simpatisan Partai Demokrat untuk melakukan kegiatan gotong royong […]

  • Penegakan Hukum Efisien dan Perlindungan Hukum Berkeadilan, Pilar Kepastian di Negara Hukum

    Penegakan Hukum Efisien dan Perlindungan Hukum Berkeadilan, Pilar Kepastian di Negara Hukum

    • calendar_month Kamis, 20 Nov 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    DENPASAR – Penguatan penegakan hukum dan perlindungan hukum yang efisien menjadi fondasi utama bagi terciptanya ketertiban, keamanan, serta jaminan keadilan di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Ramses Terry, praktisi hukum yang aktif di berbagai lembaga profesi seperti Indonesian Mining Lawyer Legal Consultant Association, Indonesian Mining Experts Association, Wakil Ketua Komite Hukum dan Investasi DPN Peradi, […]

  • Bupati Paulus Henuk Optimalkan Manajemen Kepegawaian Lewat Baperjakat dan Open Bidding

    Bupati Paulus Henuk Optimalkan Manajemen Kepegawaian Lewat Baperjakat dan Open Bidding

    • calendar_month Selasa, 12 Agt 2025
    • account_circle Admin
    • 3Komentar

    Rote Ndao, NTT – Pemerintah Kabupaten Rote Ndao di bawah kepemimpinan Bupati Paulus Henuk terus memacu peningkatan kualitas manajemen kepegawaian. Melalui pelaksanaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang tengah berjalan, Pemkab mempersiapkan proses open bidding atau seleksi terbuka untuk mengisi sejumlah jabatan strategis. Baperjakat memiliki peran sentral dalam menilai dan memberikan rekomendasi terkait pengangkatan, […]

  • Bambang Widjojanto Awasi Praperadilan Kakanwil BPN Bali, Uji Wajah Penegakan Hukum

    Bambang Widjojanto Awasi Praperadilan Kakanwil BPN Bali, Uji Wajah Penegakan Hukum

    • calendar_month Jumat, 30 Jan 2026
    • account_circle Ray
    • 14Komentar

    DENPASAR — Sidang praperadilan terhadap Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali, I Made Daging A. PTNH., S.H., kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Jumat (30/1/2026). Perkara ini menyita perhatian publik karena dinilai menyentuh jantung persoalan kepastian hukum dalam penanganan sengketa pertanahan, khususnya yang melibatkan pejabat publik. Sidang tersebut turut dipantau langsung […]

expand_less