Tanpa Pendidikan dan Kesejahteraan, Demokrasi Jadi Alat Manipulasi Kekuasaan

Tanpa masyarakat yang terdidik dan sejahtera, demokrasi berisiko kehilangan substansi dan berubah menjadi sekadar prosedur politik.

JAKARTA — Demokrasi kerap dipuji sebagai sistem yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Namun, demokrasi tidak selalu otomatis menghadirkan keadilan. Ketika pendidikan dan kesejahteraan masyarakat belum menjadi fondasi yang kuat, demokrasi justru berpotensi berubah menjadi arena perebutan kekuasaan semata.

Pandangan tersebut disampaikan Tantowi Yahya, penyanyi, pembawa acara televisi, aktor, dan politikus Indonesia, dalam sebuah pernyataan yang diunggah melalui video di TikTok.

Menurut Tantowi, demokrasi memiliki hubungan erat dengan kualitas pendidikan dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Demokrasi, menurutnya, baru dapat berjalan secara baik dan berkeadilan apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang memadai serta kehidupan ekonomi yang cukup.

“Demokrasi itu linear dengan pendidikan dan kesejahteraan.”

Pernyataan tersebut menjadi kritik sekaligus refleksi terhadap praktik demokrasi yang tidak cukup hanya diukur dari terselenggaranya pemilu, banyaknya partai politik, atau kebebasan masyarakat menentukan pilihan politik.

Bagi Tantowi, demokrasi membutuhkan masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memahami pilihan, menilai informasi, serta menentukan keputusan politik secara sadar dan rasional.

Demokrasi Bisa Kehilangan Makna

Persoalan muncul ketika masyarakat berada dalam kondisi rentan secara ekonomi dan lemah dalam literasi politik.

Dalam situasi demikian, suara rakyat dapat dengan mudah diperlakukan sebagai komoditas. Pilihan politik bukan lagi semata-mata lahir dari pertimbangan program, gagasan, rekam jejak, atau visi tentang masa depan, melainkan dapat dipengaruhi oleh kebutuhan sesaat.

Tantowi bahkan memberikan peringatan lebih keras.

“Tanpa itu demokrasi hanya akan menjadi alat bagi seseorang atau kelompok-kelompok tertentu dalam merebut dan melanggengkan kekuasaan.”

Kalimat tersebut menyentuh sisi paling sensitif dari demokrasi: ketika prosedur demokratis tetap berjalan, tetapi substansi kedaulatan rakyat perlahan kehilangan maknanya.

Pemilu bisa tetap digelar. Kampanye bisa berlangsung meriah. Surat suara tetap dihitung. Pemenang tetap ditetapkan.

Namun, pertanyaan yang lebih mendasar adalah: seberapa bebas rakyat menentukan pilihannya?

Ketika Suara Rakyat Bisa Dibeli

Tantowi juga menyoroti potensi demokrasi berubah menjadi instrumen transaksi politik.

“Demokrasi menjadi alat untuk membeli suara. Demokrasi menjadi alat untuk memanipulasi.”

Di titik inilah demokrasi menghadapi paradoks.

Secara prosedural, rakyat memang diberikan hak untuk memilih. Tetapi secara substantif, pilihan tersebut dapat terdistorsi ketika kemiskinan, ketimpangan akses informasi, rendahnya literasi politik, dan ketergantungan ekonomi membuat masyarakat lebih mudah dipengaruhi.

Suara rakyat akhirnya tidak lagi dipandang sebagai ekspresi kedaulatan, tetapi sebagai angka yang dapat dihitung, dipetakan, bahkan diperebutkan dengan berbagai cara.

Demokrasi pun berisiko mengalami pergeseran: dari kompetisi gagasan menjadi kompetisi sumber daya.

Legal Belum Tentu Etis

Bagian lain dari pernyataan Tantowi yang patut direnungkan adalah ketika ia menyebut demokrasi dapat menjadi alat untuk “melakukan segala cara yang terdengar legal.”

Ungkapan tersebut membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai hubungan antara hukum, etika, dan kekuasaan.

Sesuatu yang secara formal diperbolehkan belum tentu selalu mencerminkan semangat demokrasi. Sebab demokrasi bukan hanya tentang mengikuti prosedur, tetapi juga tentang memastikan bahwa prosedur tersebut menghasilkan keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat rakyat.

Di sinilah kualitas institusi demokrasi diuji.

Apakah hukum hanya menjadi pagar formal bagi perebutan kekuasaan, atau benar-benar menjadi instrumen untuk memastikan kekuasaan digunakan bagi kepentingan publik?

Pendidikan Adalah Benteng Demokrasi

Gagasan Tantowi pada akhirnya membawa diskusi kembali pada persoalan yang lebih fundamental: pendidikan.

Masyarakat yang terdidik tidak berarti seluruhnya harus memiliki gelar akademik tinggi. Lebih jauh dari itu, pendidikan membentuk kemampuan untuk berpikir kritis, memeriksa informasi, memahami konsekuensi pilihan, serta tidak mudah menyerahkan keputusan politik kepada propaganda dan transaksi sesaat.

Demokrasi yang sehat membutuhkan warga negara yang tidak sekadar memiliki hak pilih, tetapi juga memahami nilai dari hak pilih tersebut.

Sementara kesejahteraan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menggunakan hak politiknya tanpa tekanan kebutuhan hidup yang ekstrem.

Dengan kata lain, demokrasi membutuhkan rakyat yang cukup kuat untuk mengatakan “tidak” ketika suara mereka hendak dibeli.

Demokrasi Bukan Sekadar Soal Menang dan Kalah

Pada akhirnya, demokrasi seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam sebuah kontestasi politik.

Demokrasi seharusnya berbicara tentang bagaimana kekuasaan diperoleh, bagaimana kekuasaan digunakan, dan untuk siapa kekuasaan itu bekerja.

Pernyataan Tantowi Yahya menjadi relevan untuk direnungkan bukan semata-mata sebagai kritik terhadap praktik politik, tetapi sebagai pertanyaan kepada seluruh masyarakat: apakah demokrasi kita sudah benar-benar memperkuat rakyat, atau justru rakyat yang terus-menerus menjadi objek dalam permainan kekuasaan?

Sebab demokrasi yang hanya memberikan rakyat hak untuk memilih, tetapi tidak memberikan mereka pendidikan, kesejahteraan, informasi yang sehat, dan kebebasan dari tekanan ekonomi, berisiko hanya menyisakan kulit dari demokrasi itu sendiri.

Demokrasi yang matang bukan sekadar tentang satu orang, satu suara. Lebih jauh, demokrasi adalah tentang memastikan bahwa setiap suara memiliki kesadaran, kebebasan, dan martabat.

Demokrasi Tanpa Kesejahteraan Berisiko Menjadi Sekadar Prosedur Politik. Ketika Suara Rakyat Menjadi Komoditas dalam Kontestasi Kekuasaan.

Editor – Ray