KSAD Tegaskan Tato Adat Bukan Penghalang Daftar TNI

JAKARTA — Masyarakat yang memiliki tato sebagai bagian dari tradisi adat tetap memiliki kesempatan untuk mendaftar menjadi prajurit TNI. Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan, tato yang dibuat karena alasan adat tidak menjadi persoalan dalam proses penerimaan prajurit.

Penegasan tersebut disampaikan Maruli seusai rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (31/8/2026). Ia menyebut ketentuan mengenai tato yang berkaitan dengan tradisi adat sebenarnya telah berlaku sejak lama.

“Memang dari dulu juga sudah boleh, memang nggak ada masalah itu. Dulu dibuatnya kalau punya tato karena tradisi ya diizinkan,” kata Maruli.

Pernyataan KSAD tersebut sekaligus menjawab aspirasi masyarakat Suku Dayak se-Kalimantan yang sebelumnya bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu aspirasi yang disampaikan adalah agar masyarakat Dayak, khususnya yang memiliki tato sebagai bagian dari tradisi, tetap dapat mengikuti proses rekrutmen TNI.

TNI Pastikan Kesempatan Terbuka bagi Putra-Putri Daerah

Maruli mengatakan pihaknya sejauh ini belum mengetahui apakah sudah terdapat calon prajurit dengan tato tradisional yang mengikuti proses pendaftaran. Namun, TNI akan mengecek dan memastikan apabila ada masyarakat yang berminat.

“Kan suku Dayak nggak semua bertato, jadi sebenarnya nggak ada masalah sih. Yang berminat kita belum tahu, nanti kita cari lagi lah. Kita pastikan,” ujarnya.

Menurut Maruli, TNI justru mengharapkan adanya keterwakilan masyarakat dari berbagai daerah dan suku di Indonesia. Terlebih, TNI saat ini tengah melakukan penambahan jumlah personel.

“Karena kita juga senang kalau ada semua perwakilan daerah seluruh Indonesia, apalagi sekarang kita menambah personel, kalau bisa lebih banyak, lebih bagus,” kata Maruli.

Sebelumnya, perwakilan masyarakat Dayak juga menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Presiden Prabowo. Selain persoalan rekrutmen TNI, aspirasi tersebut mencakup pembangunan infrastruktur jalan di wilayah pedalaman, pengembangan Sekolah Rakyat dan pemberian beasiswa, serta pembangunan rumah adat Dayak.

Dalam pertemuan tersebut, persoalan perekrutan masyarakat Dayak pedalaman menjadi prajurit TNI juga menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian pemerintah. Presiden Prabowo sebelumnya meminta adanya penyesuaian persyaratan terkait keinginan masyarakat Dayak pedalaman untuk mengabdi sebagai prajurit TNI.

Dengan penegasan KSAD tersebut, tato yang merupakan bagian dari tradisi adat tidak secara otomatis menutup peluang masyarakat untuk mengikuti seleksi TNI. Calon prajurit tetap harus mengikuti dan memenuhi ketentuan lain yang berlaku dalam proses penerimaan.

Sumber: ANTARA, diolah