Breaking News
light_mode

Mahasabha V MWBW Dirangkaikan HUT Ke-95 Kemoncolan, Alit Widana Kembali Terpilih 

  • account_circle Admin
  • calendar_month Minggu, 12 Okt 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DENPASAR – Maha Warga Bhujangga Waisnawa (MWBW) menggelar Mahasabha V di Gedung SPB/IPBI, Jalan Kecak No. 12, Gatot Subroto, Denpasar, Minggu (12/10/2025).

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan peringatan HUT ke-95 MWBW, yang dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah, seperti Bali, NTB, Lampung, dan Sulawesi.

Mahasabha V mengusung tema “Melalui Mahasabha V Moncol Pusat Maha Warga Bhujangga Waisnawa, Kita Tingkatkan Kinerja Organisasi Menuju Maha Warga Bhujangga Waisnawa Santhi dan Jagadhita”.

Secara resmi dibuka oleh Ketua Umum Moncol Pusat MWBW masa bakti 2021–2025, Guru Gede Alit Widana, serta dihadiri oleh Panglingsir Puri Klungkung, Ida Dalem Semara Putra.

Dalam forum tertinggi organisasi ini, Alit Widana yang juga mantan Wakapolda Bali, kembali terpilih untuk menakhodai MWBW periode 2025–2030.

Selain di organisasi pasemetonan, Alit Widana saat ini juga ikut ngayah di Pengurus Pusat PHDI Pemurnian sebagai Ketua Sabha Walaka dan di Forum Gerakan Adat Se-Nusantara (Forgas) sebagai salah satu pembina.

 

Sejarah Singkat Kemoncolan

Organisasi Kemoncolan Bhujangga Waisnawa berdiri pada tahun 1930. Dalam perjalanannya, organisasi ini sempat mengalami perubahan nama.

Melalui Mahasabha I yang digelar pada 25 September 2005, disepakati nama baru organisasi ini menjadi Maha Warga Bhujangga Waisnawa (MWBW) sebagai kelanjutan dari Keluarga Besar Bhujangga Waisnawa (KBBW).

Sejak saat itu, MWBW berperan sebagai wadah koordinatif bagi keluarga Bhujangga Waisnawa di berbagai daerah, serta aktif dalam kegiatan keagamaan, pengembangan pasraman, pelatihan pemangku, dan penguatan kemoncolan di berbagai wilayah.

Ketua Umum Moncol Pusat MWBW, Guru Gede Alit Widana, dalam sambutannya menyampaikan bahwa MWBW kini telah resmi terdaftar sebagai organisasi masyarakat di Indonesia, ditandai dengan terbitnya Administrasi Hukum Umum (AHU) dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Menurutnya, sistem kepemimpinan MWBW bersifat kolektif-kolegial dan ngayah, sehingga program kerja Moncol Pusat harus dijalankan secara sinergis oleh Moncol Provinsi dan Moncol Kabupaten/Kota. Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan organisasi harus sejalan dengan keputusan Moncol Pusat.

“Moncol Pusat melaksanakan bhisama dan kebijakan dari Ida Rsi Bhujangga Waisnawa melalui Sabha Ida Rsi. Tidak boleh bertindak sendiri, terutama dalam penyelenggaraan diksa pariksa. Moncol di tingkat kabupaten/kota wajib tunduk pada keputusan Sabha Ida Rsi yang tertuang dalam bentuk bhisama,” tegas Alit Widana.

 

Pesan dari Penglingsir Puri Klungkung

Dalam kesempatan tersebut, Ida Dalem Semara Putra menyampaikan rasa haru dan kebanggaannya dapat hadir dalam Mahasabha MWBW.

Ia menuturkan bahwa keberadaan Puri Klungkung memiliki keterkaitan erat dengan Rsi Bhujangga sebagai bhagawanta pertama Ida Dalem di Bali, sebuah ikatan sejarah yang tidak dapat dihapuskan.

Penglingsir Puri Klungkung juga berpesan kepada seluruh semeton Bhujangga Waisnawa agar senantiasa eling ring bhatara kawitan — selalu ingat dan berbakti kepada leluhur, mempererat pasemetonan, serta menjaga keharmonisan di antara semeton Bhujangga, baik di Bali maupun di luar Bali.

Ida Dalem juga berpesan, “Dengan kemajuan iptek, hendaknya kita semakin mantap dalam melestarikan adat, budaya, dan ajaran agama warisan Ida Rsi Bhujangga. Hidup modern dan maju, tanpa meninggalkan budaya Bali.”

Mahasabha V ditutup oleh Ketua Umum Moncol Pusat terpilih periode 2025–2030. Kemudian acara dilanjutkan dengan perayaan HUT ke-95 Kemoncolan Bhujangga Waisnawa, yang berlangsung hangat dan penuh rasa syukur, ditandai dengan pemotongan tumpeng.

 

Penghargaan untuk Tokoh Pembaharu

Sebagai bentuk apresiasi, Moncol Pusat MWBW juga menganugerahkan penghargaan dan kenang-kenangan kepada para tokoh pembaharu Kemoncolan Bhujangga Waisnawa atas dedikasi dan pengabdian mereka.

Sebanyak 14 tokoh pembaharu kemoncolan menerima penghargaan tersebut, masing-masing: Ida Rsi BW Nabe Istri Netri, Ida Rsi BW Dwija Harimurthi, Ida Rsi BW Kerthananda, Ida Rsi BW Putra Wirya Ardanareswara.

Selanjutnya, Guru I Nyoman Sugitha, Guru Putu Suasta, Guru I Made Raka Metra, Guru Made Raka Sudirga, Guru Gede Raka Lingga, Guru Made Gede Subagia, Guru Putu Gede Yadnya, Guru Putu Suanda, Guru Putu Nurita, dan Guru I Nyoman Gede Yustina.

Selain itu, penghargaan khusus juga diberikan kepada para Ketua Umum Moncol Pusat terdahulu, yakni: Guru Ketut Wirdhana (Moncol Ke-1, 2005–2010), Guru I Nyoman Sugitha (Moncol Ke-2, 2010–2015), Guru Made Gede Subagia (Moncol Ke-3, 2015–2020), dan Guru Gede Alit Widana (Moncol Ke-4, 2021–2025).

Guru I Nyoman Sugitha turut mengenang proses pembaharuan organisasi. Ia menjelaskan bahwa bersama belasan tokoh lainnya, dirinya menjadi bagian dari tim pendiri MWBW yang mendeklarasikan perubahan nama dari KBBW menjadi MWBW pada 25 September 2005 melalui Mahasabha I.

“Saat itu kami, generasi muda, ingin memperbarui cara memilih moncol. Dulu, ketua moncol selalu dipegang secara tradisional dan tanpa batas waktu menjabat. Kami menginginkan sistem yang lebih demokratis, transparan, dan musyawarah,” kenang Guru Sugitha.

Ia menambahkan, Letjen TNI (Purn) Putu Soekreta Soeranta kala itu berperan penting dalam mendamaikan generasi tua dan muda, hingga Mahasabha I dapat terselenggara dengan baik. (*)

Penulis

Pesonamu Inspirasiku

Komentar (2)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Diduga Terjerat Mafia Tanah, Warga Kuta Pertanyakan Keabsahan Sertifikat Pengganti

    Diduga Terjerat Mafia Tanah, Warga Kuta Pertanyakan Keabsahan Sertifikat Pengganti

    • calendar_month 6 jam yang lalu
    • account_circle Ray
    • 1Komentar

    BADUNG — Sengketa tanah yang diduga melibatkan praktik mafia tanah kembali mencuat di Bali. Seorang warga Kuta, Ibu Indrawati, melalui kuasa hukumnya dari Kantor Hukum The Somya Internasional, mengungkap sejumlah kejanggalan dalam proses penerbitan sertifikat tanah yang kini disengketakan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Badung. Kuasa hukum Indrawati, Made Somya Putra bersama Nyoman Suarta, menjelaskan […]

  • Dugaan Penyelewengan BBM Subsidi Melalui SPBU 56 Siluman di Rote Ndao, Siapa Dalang di Balik Kelangkaan?

    Dugaan Penyelewengan BBM Subsidi Melalui SPBU 56 Siluman di Rote Ndao, Siapa Dalang di Balik Kelangkaan?

    • calendar_month Rabu, 3 Sep 2025
    • account_circle Deda Henukh
    • 5Komentar

    Rote Ndao, – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang melanda Kabupaten Rote Ndao dalam beberapa minggu terakhir memicu tanda tanya besar. Diduga, SPBU 5685128 menjadi pusat penampungan yang mengendalikan distribusi BBM subsidi secara tidak transparan. Lantas, siapa yang bertanggung jawab atas praktik yang merugikan masyarakat ini? Dugaan Penyelewengan BBM Subsidi Melalui SPBU 56 Siluman […]

  • Wilson Lalengke Ambil Kartu Pass Masuk Gedung PBB, Siap Berpidato di Forum Internasional

    Wilson Lalengke Ambil Kartu Pass Masuk Gedung PBB, Siap Berpidato di Forum Internasional

    • calendar_month Rabu, 8 Okt 2025
    • account_circle Admin
    • 4181Komentar

    New York — Aktivis HAM dan tokoh pers Indonesia, Wilson Lalengke, resmi mengambil kartu pass masuk Gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pagi ini sebagai bagian dari persiapan menjelang pidatonya di forum internasional bergengsi tersebut. Langkah ini menandai momen penting dalam keterlibatan Indonesia di panggung diplomasi global. Wilson dijadwalkan menyampaikan pidato yang akan menyoroti isu-isu terkait kekerasan […]

  • Putusan Kasus Tom Lembong Dinilai Menyimpang, Advokat Eko Haridani: Bisa Jadi Preseden Kriminalisasi Pejabat!

    Putusan Kasus Tom Lembong Dinilai Menyimpang, Advokat Eko Haridani: Bisa Jadi Preseden Kriminalisasi Pejabat!

    • calendar_month Senin, 28 Jul 2025
    • account_circle Ray
    • 9Komentar

    JAKARTA – Advokat Eko Haridani Sembiring, SH, menyoroti tajam putusan pengadilan dalam perkara korupsi impor gula yang menjerat eks Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong. Menurutnya, vonis terhadap Tom cacat secara prinsipil dan jauh menyimpang dari dasar hukum pidana yang berlaku. “Bagi saya, putusan soal perkara Tom Lembong tidak memiliki landasan prinsip hukum […]

  • Digitalisasi Keuangan Desa, Peran Strategis BPD Dorong Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel

    Digitalisasi Keuangan Desa, Peran Strategis BPD Dorong Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel

    • calendar_month Kamis, 7 Agt 2025
    • account_circle Ray
    • 3Komentar

    Yogyakarta – Digitalisasi sistem keuangan desa menjadi fokus utama dalam Seminar Nasional Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia (BPDSI) yang digelar di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Kamis (7/8/2025). Acara ini diselenggarakan oleh Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) dan Bank BPD DIY dengan mengusung tema “Implementasi Sistem Keuangan Desa Melalui BPDSI untuk Mendukung Tata Kelola Keuangan Desa.” Ketua […]

  • Ibadah Jumat Agung Terhenti, Penyegelan Gereja di Teluknaga Picu Sorotan Publik

    Ibadah Jumat Agung Terhenti, Penyegelan Gereja di Teluknaga Picu Sorotan Publik

    • calendar_month Sabtu, 4 Apr 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Tangerang – Peristiwa penyegelan tempat ibadah kembali menjadi sorotan setelah jemaat Gereja POUK Tesalonika di Teluknaga, Kabupaten Tangerang, tidak dapat melanjutkan ibadah Jumat Agung pada 3 April 2026. Ibadah yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari suci umat Kristen tersebut terhenti menyusul tindakan penyegelan yang melibatkan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kejadian ini […]

expand_less