Tere Liye Bela Alumni LPDP di Tengah Polemik Paspor Anak WNA: “Apa Dosanya?”

JAKARTA – Polemik mengenai unggahan paspor warga negara asing (WNA) milik anak seorang alumni Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berbuntut panjang di media sosial. Penulis novel ternama, Tere Liye, angkat bicara membela Dwi Sasetyaningtyas yang menjadi sasaran hujatan warganet dalam beberapa hari terakhir.

Melalui akun Facebook pribadinya, Tere Liye mempertanyakan dasar kemarahan publik terhadap Dwi. Ia menilai reaksi yang muncul cenderung berlebihan dan tidak proporsional.

“Apa sih dosa dari orang ini saat anaknya jadi WNA? Dia mencuri? Dia korup? Dia zalim?” tulisnya. Ia menegaskan, selama tidak ada tindak pidana atau pelanggaran hukum, persoalan tersebut tidak layak dibesar-besarkan apalagi dijadikan bahan perundungan.

Tere Liye juga menyinggung fakta bahwa Dwi merupakan penerima beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Namun menurutnya, status sebagai alumni beasiswa negara tidak otomatis membuat seseorang kehilangan hak pribadi dalam menentukan pilihan hidup, termasuk terkait kewarganegaraan anak.

“Yang menjelekkan Indonesia itu yang korupsi, menyuap, menyogok,” tegasnya, menyiratkan bahwa persoalan moral bangsa seharusnya difokuskan pada pelanggaran hukum dan etika publik, bukan pada keputusan personal yang sah secara hukum.

Awal Mula Polemik

Kontroversi bermula dari unggahan Dwi di Instagram dan Threads yang memperlihatkan surat dari otoritas Inggris mengenai status anak keduanya sebagai British citizen. Unggahan tersebut kemudian viral dan menuai kritik, terutama karena Dwi diketahui sebagai penerima beasiswa LPDP yang bersumber dari dana publik.

Sebagian warganet mempertanyakan komitmen penerima beasiswa negara terhadap Indonesia apabila anggota keluarganya memiliki kewarganegaraan asing. Namun hingga kini, tidak ada informasi resmi yang menyatakan adanya pelanggaran kontrak beasiswa oleh Dwi.

Rekam Jejak Akademik dan Pengabdian

Dwi Sasetyaningtyas merupakan lulusan Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung dan meraih gelar magister di Delft University of Technology, Belanda, pada 2017 melalui program LPDP.

Dalam masa pengabdian 2017–2023, ia menginisiasi gerakan penanaman 10.000 mangrove sebagai bagian dari kontribusinya terhadap lingkungan dan masyarakat. Rekam jejak tersebut turut menjadi sorotan warganet yang membela, menilai bahwa kontribusinya tidak bisa diabaikan hanya karena polemik kewarganegaraan anak.

Ruang Privat dan Batas Penghakiman Publik

Polemik ini kembali memunculkan perdebatan mengenai batas antara ruang privat dan kepentingan publik, terutama bagi individu yang pernah menerima fasilitas negara. Di satu sisi, publik merasa berhak mengawasi penggunaan dana pendidikan. Di sisi lain, keputusan personal yang sah secara hukum dinilai tidak semestinya menjadi dasar penghakiman massal.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak LPDP terkait polemik tersebut. Namun perdebatan di media sosial masih terus bergulir, memperlihatkan betapa isu nasionalisme, dana publik, dan pilihan pribadi kerap beririsan secara sensitif di ruang digital.

Editor – Ray