Kapal Induk Indonesia Habiskan BBM Rp1,8 Miliar Sehari, DPR Peringatkan Beban Anggaran

Biaya operasional kapal induk hibah Italia menjadi sorotan. Selain bahan bakar, pemerintah harus menyiapkan anggaran retrofit, pemeliharaan, personel, dan kesiapan operasional jangka panjang.

JAKARTA – Rencana pengoperasian kapal induk pertama Indonesia mulai menghadapi sorotan serius, terutama terkait besarnya kebutuhan anggaran. Kapal perang bekas Italia, Giuseppe Garibaldi, yang disiapkan untuk memperkuat armada TNI Angkatan Laut, diperkirakan membutuhkan biaya bahan bakar hingga Rp1,8 miliar per hari.

Estimasi tersebut menjadi perhatian karena kebutuhan operasional kapal induk tidak hanya berhenti pada konsumsi bahan bakar. Pemerintah juga harus memperhitungkan biaya pemeliharaan, perbaikan mesin, suku cadang, logistik, personel, pelatihan awak, hingga kesiapan fasilitas pendukung.

Berdasarkan sejumlah analisis yang dikutip media, konsumsi bahan bakar kapal induk diperkirakan berada pada kisaran Rp1,2 miliar hingga Rp1,8 miliar per hari, bergantung pada kecepatan, intensitas pelayaran, kondisi mesin, dan pola operasional.

Jika kapal berlayar aktif selama 30 hari, kebutuhan bahan bakar saja berpotensi mencapai Rp36 miliar hingga Rp54 miliar. Sementara itu, estimasi keseluruhan biaya operasional dan pemeliharaan dapat mencapai Rp1 triliun hingga Rp1,3 triliun per tahun.

Namun, angka tersebut merupakan proyeksi analis, bukan angka final yang telah ditetapkan Kementerian Pertahanan maupun TNI. Besaran sesungguhnya akan bergantung pada konfigurasi kapal, intensitas penggunaan, serta hasil perhitungan kebutuhan operasional.

Sorotan terhadap kemampuan anggaran negara juga datang dari DPR RI. Anggota Komisi I DPR RI Mulyadi sebelumnya mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan besarnya biaya yang harus ditanggung setelah kapal diterima.

“Yang penting waktu itu saya ingatkan, jangan sampai beban operasional ini terlalu besar,” kata Mulyadi kepada Parlementaria di Padang, Sumatera Barat, Jumat (4/9/2026).

Ia menilai pemerintah perlu menghitung secara cermat kebutuhan renovasi, peningkatan kemampuan kapal, persenjataan, serta biaya operasional sebelum kapal benar-benar dioperasikan.

Kekhawatiran serupa disampaikan anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin. Ia menyoroti usia kapal yang telah mencapai sekitar 40 tahun dan potensi besarnya biaya pemeliharaan serta modernisasi.

Dalam keterangannya kepada Parlementaria pada 5 Mei 2026, TB Hasanuddin mengingatkan bahwa pengadaan kapal tersebut tidak boleh hanya dilihat dari status hibah, tetapi juga harus memperhitungkan konsekuensi anggaran dalam jangka panjang.

“Jangan sampai terlihat menguntungkan di awal, tetapi justru menjadi beban di kemudian hari,” tegasnya.

Persoalan anggaran semakin penting karena kapal induk tersebut membutuhkan penyesuaian teknologi dan sistem agar sesuai dengan kebutuhan pertahanan Indonesia. Sebelumnya, DPR juga menyoroti kebutuhan retrofit yang diperkirakan berada pada kisaran Rp7,2 triliun hingga Rp16,8 triliun, bergantung pada spesifikasi dan hasil penyesuaian teknis.

Di sisi lain, pemerintah memiliki alasan strategis dalam mengoperasikan kapal induk tersebut. Kapal berukuran besar ini berpotensi menjadi pangkalan bergerak untuk mendukung operasi militer, patroli maritim, pengangkutan helikopter, serta misi kemanusiaan ketika terjadi bencana alam.

Kapal juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung distribusi logistik ke wilayah terpencil, operasi pemadaman kebakaran, hingga pelayanan kesehatan melalui fasilitas rumah sakit lapangan.

Meski demikian, manfaat tersebut harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, dukungan armada pengawal, fasilitas pangkalan, serta ketersediaan anggaran pemeliharaan secara berkelanjutan.

Kajian S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) pada 4 Maret 2026 turut menekankan bahwa tantangan terbesar pengoperasian kapal induk bukan semata-mata penguasaan teknologi, melainkan kemampuan Indonesia membiayai operasional, pelatihan, dan pemeliharaan dalam jangka panjang.

Dengan demikian, persoalan kapal induk Indonesia bukan sekadar keberhasilan memiliki kapal perang berukuran besar. Lebih jauh, pemerintah harus membuktikan bahwa aset tersebut benar-benar mampu memberikan manfaat pertahanan yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Publik pun berhak mengetahui secara transparan berapa total anggaran yang dibutuhkan, bagaimana skema pembiayaannya, berapa lama kapal dapat dioperasikan, serta apa indikator keberhasilan penggunaannya.

Sebab, status hibah tidak serta-merta berarti bebas biaya. Ketika biaya operasional mencapai miliaran rupiah per hari, pertanyaan mendasarnya adalah apakah kapal induk tersebut menjadi investasi strategis bagi pertahanan maritim Indonesia atau justru berpotensi menjadi beban baru bagi keuangan negara.

Editor – Ray