Breaking News
light_mode

Badung Berlakukan Denda Rp25 Juta bagi Pembuang Sampah Sembarangan, Pengawasan Diperketat dari Sumber

  • account_circle Admin
  • calendar_month Senin, 6 Apr 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BADUNG — Pemerintah Kabupaten Badung akhirnya mengambil langkah tegas dalam menangani persoalan sampah yang selama ini menjadi polemik serius di Bali, bahkan mendapat sorotan dunia internasional.

Melalui kebijakan terbaru, Pemkab Badung resmi menerapkan sanksi berat bagi pelanggar yang kedapatan membuang sampah sembarangan. Tidak tanggung-tanggung, pelanggar dapat dikenakan denda hingga Rp25 juta.

Kebijakan ini diberlakukan sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, sekaligus menekan volume sampah yang selama ini menjadi persoalan lingkungan di wilayah tersebut.

Selain sanksi administratif berupa denda, pemerintah juga membuka kemungkinan penerapan sanksi pidana berupa kurungan bagi pelanggar. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah tidak lagi mentoleransi perilaku membuang sampah sembarangan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Badung, I Gusti Agung Ketut Suryanegara, menegaskan bahwa pihaknya telah mulai melakukan pengawasan secara intensif, terutama terkait pengolahan sampah dari sumbernya.

Menurutnya, masyarakat kini diwajibkan untuk melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga serta mengelola sampah secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi beban tempat pembuangan akhir sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

“Pengawasan sudah mulai kami lakukan, khususnya terkait bagaimana masyarakat mengelola sampah dari sumber. Ini menjadi kunci utama dalam penanganan sampah di Badung,” ujarnya.

Langkah tegas ini diharapkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, seiring meningkatnya perhatian global terhadap isu sampah di Bali.

Editor – Ray

Penulis

Pesonamu Inspirasiku

Komentar (1)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dugaan Monopoli Pertambangan di Rote Ndao, Bupati Diminta Bertindak Tegas

    Dugaan Monopoli Pertambangan di Rote Ndao, Bupati Diminta Bertindak Tegas

    • calendar_month Kamis, 11 Sep 2025
    • account_circle Deda Henukh
    • 2Komentar

    Rote Ndao – Muncul dugaan serius terkait praktik monopoli sektor pertambangan di Kabupaten Rote Ndao oleh oknum tertentu, yang disinyalir tanpa sepengetahuan Bupati. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan dampak negatif terhadap masyarakat dan tata kelola sumber daya alam daerah. CV-CV tertentu diduga kuat berupaya memonopoli seluruh aktivitas pertambangan di wilayah Kabupaten Rote Ndao. Ada indikasi […]

  • KSP Kori Arta Sejahtera Resmi Dibuka, Potong Tumpeng Tandai Langkah Baru Menuju Kesejahteraan Anggota

    KSP Kori Arta Sejahtera Resmi Dibuka, Potong Tumpeng Tandai Langkah Baru Menuju Kesejahteraan Anggota

    • calendar_month Kamis, 1 Okt 2026
    • account_circle Ray
    • 3Komentar

    Dinas Dagperinkopukm Buleleng Dorong KSP Kori Arta Sejahtera Tumbuh Sesuai Regulasi dan Berorientasi pada Kesejahteraan Anggota BULELENG – Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kori Arta Sejahtera (KAS) hadir membawa semangat pelayanan keuangan yang terpercaya, profesional dan transparan untuk membuka akses ekonomi serta mendorong kesejahteraan anggota. KSP Kori Arta Sejahtera resmi membuka kegiatan operasionalnya melalui sebuah acara […]

  • Sungguh Miris Nasib Nyoman dan Ketut Diujung Kepunahan, Ditindas Program KB

    Sungguh Miris Nasib Nyoman dan Ketut Diujung Kepunahan, Ditindas Program KB

    • calendar_month Senin, 27 Apr 2026
    • account_circle Ray
    • 4Komentar

    DENPASAR – Sungguh sangat nikmat menyeruput kopi hitam disaat senja, sambil ditemani godoh maupun jajanan Bali, apalagi sambil mendengarkan lagu pop Bali masa kini “Emoni”, dengan judul Ketut Garing. Tetapi dalam perjalanan lagu tersebut, sontak saja terpikir nama Nyoman dan Ketut di Bali bisa punah oleh Program Keluarga Berencana (KB) milik pemerintah. Disinilah para Krama Bali […]

  • Warga Temukan Pos Jaga Mewah Normalisasi Tukad Ngenjung, Dugaan Buat Kontrol Keluar Masuk 

    Warga Temukan Pos Jaga Mewah Normalisasi Tukad Ngenjung, Dugaan Buat Kontrol Keluar Masuk 

    • calendar_month Rabu, 3 Des 2025
    • account_circle Ray
    • 1Komentar

    DENPASAR – “Ini plang bodoh, plang bodoh dan tolol” begitu kira – kira bahasa yang dilontarkan oleh seorang Pengamat Kebijakan Publik AA Gede Agung Aryawan, ST., (Gung De) terhadap keberadaan Proyek Normalisasi Tukad (Sungai) Ngenjung di Desa Sidakarya. Bunyi plang itu, DILARANG !! MELAKUKAN AKTIFITAS DALAM BENTUK APAPUN DIDALAM KAWASAN HUTAN TAHURA NGURAH RAI TANPA […]

  • Nikah Siri dan Poligami Ilegal Terancam Pidana 6 Tahun dalam KUHP Baru

    Nikah Siri dan Poligami Ilegal Terancam Pidana 6 Tahun dalam KUHP Baru

    • calendar_month Rabu, 7 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 1Komentar

    DENPASAR – Pemerintah resmi menetapkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang mengatur sanksi pidana terhadap praktik nikah siri dan poligami tanpa izin resmi negara. Aturan ini menjadi bagian dari upaya negara memperkuat perlindungan hukum, khususnya bagi perempuan dan anak, sekaligus menertibkan administrasi perkawinan di Indonesia. Dalam ketentuan tersebut, setiap perkawinan diwajibkan untuk […]

  • DPR Semprot Menteri ATR/BPN Soal Sengketa Lahan 16,4 Ha, Soroti Pernyataan yang Dinilai Pertontonkan Kelalaian Negara

    DPR Semprot Menteri ATR/BPN Soal Sengketa Lahan 16,4 Ha, Soroti Pernyataan yang Dinilai Pertontonkan Kelalaian Negara

    • calendar_month Selasa, 25 Nov 2025
    • account_circle Admin
    • 17Komentar

    DENPASAR – Komisi II DPR RI menegur keras Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid terkait pernyataannya mengenai sengketa lahan 16,4 hektare antara PT Hadji Kalla—perusahaan milik Jusuf Kalla—dan PT GMTD yang berafiliasi dengan Lippo Group. Dalam rapat kerja, DPR menilai pengakuan Nusron soal adanya kelalaian internal BPN tidak pantas disampaikan secara terbuka karena menyangkut wibawa negara. […]

expand_less