Breaking News
light_mode

WKS Tolak Paruman di Kantor LPD, Soroti Tekanan Soal Banten Guru Piduka

  • account_circle Admin
  • calendar_month Minggu, 20 Jul 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DENPASAR — Warga Desa Adat Pemogan, yang dikenal dengan inisial WKS, kembali menegaskan sikapnya terhadap undangan Paruman Wicara Adat yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 20 Juli pukul 19.00 WITA, di kantor LPD.

WKS menyatakan hanya akan hadir jika paruman dilakukan di tempat yang dianggap netral, seperti Balai Kerta Adyaksa di kantor desa atau kecamatan.

“Saya sudah sampaikan dengan jelas alasan ketidakhadiran saya. Kantor LPD bukan ruang netral, dan saya pribadi memiliki trauma karena pernah mengalami perundungan di sana,” ujarnya.

Berita sebelumnya klik untuk link,

Soroti Tata Kelola Dana Adat, WKS Minta Mediasi Dilakukan di Lokasi Netral

WKS yang saat ini tengah menempuh studi doktoral Ilmu Agama Hindu juga menyoroti tekanan agar dirinya segera menghaturkan Banten Guru Piduka.

Ia mengutip isi Lontar Dewa Tatwa yang menyatakan bahwa upacara tersebut sejatinya ditujukan sebagai bentuk permohonan maaf kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa atau leluhur atas pelanggaran yang tergolong sebagai penistaan terhadap tempat suci atau simbol agama.

“Memberikan kritik terhadap Jro Bendesa berdasarkan data dan fakta bukanlah bentuk penistaan agama,” tegasnya.

Menurut WKS, tekanan dari Jro Bendesa agar ia melakukan ritual Banten Guru Piduka dianggap tidak sesuai konteks. Ia juga menyuarakan harapan agar tidak ada lagi diskriminasi terhadap dirinya maupun warga lain di Desa Adat Pemogan, sembari menekankan pentingnya evaluasi awig-awig secara menyeluruh sebelum melakukan ritual bersama.

“Setelah kita memperbarui awig-awig dan mengevaluasinya secara terbuka, barulah kita bisa bersama-sama menghaturkan Banten Guru Piduka dan sembahyang,” lanjutnya.

Dari informasi yang beredar di lingkungan desa, jika WKS tetap menolak ritual tersebut, ia terancam dikenai sanksi kesepekang (pengucilan) dalam tiga bulan ke depan, dan berlanjut ke sanksi dikanorayang (penghilangan hak adat).

Kasus dugaan perundungan dan perlakuan diskriminatif yang dialami WKS masih menjadi perhatian publik. Tagar “#JroBendesaKKN (Kanggo Keneh Nira)” bahkan sempat menjadi trending topik di media sosial.

Sementara itu, Perbekel Desa Pemogan yang dihubungi media menyampaikan bahwa menurut Jro Bendesa, wacana sanksi kesepekang belum menjadi keputusan resmi.

“Tidak ada keputusan kesepekang saat ini. Itu masih jauh,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya menghubungi Kelihan Adat Banjar tempat WKS berdomisili untuk mengklarifikasi pernyataan tersebut. (Tim)

Penulis

Pesonamu Inspirasiku

Komentar (5)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • BPK Temukan Potensi Kelebihan Bayar Rp2,69 Miliar dalam Proyek Turyapada Tower

    BPK Temukan Potensi Kelebihan Bayar Rp2,69 Miliar dalam Proyek Turyapada Tower

    • calendar_month Selasa, 9 Jun 2026
    • account_circle Admin
    • 1Komentar

    DENPASAR – Proyek pembangunan Turyapada Tower yang digadang-gadang menjadi ikon baru Kabupaten Buleleng mendapat sorotan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025, BPK menemukan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan swakelola jasa Manajemen Konstruksi (MK) yang berpotensi menimbulkan kelebihan pembayaran hingga Rp2,69 […]

  • Wacana Penertiban Pengamat oleh Presiden Prabowo Tuai Kritik, Dinilai Berpotensi Menggerus Ruang Demokrasi

    Wacana Penertiban Pengamat oleh Presiden Prabowo Tuai Kritik, Dinilai Berpotensi Menggerus Ruang Demokrasi

    • calendar_month Senin, 16 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • 5Komentar

    Jakarta — Pernyataan Prabowo Subianto terkait rencana menertibkan sejumlah pengamat yang dianggap tidak menyukai keberhasilan pemerintahannya memicu sorotan dari kalangan akademisi dan pengamat politik. Wacana tersebut dinilai berpotensi tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang menjunjung kebebasan berpendapat dan ruang kritik terhadap pemerintah. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jumat […]

  • BTID Salurkan Hewan Kurban di Serangan, Tradisi Toleransi Antarumat Kembali Menguat saat Idul Adha

    BTID Salurkan Hewan Kurban di Serangan, Tradisi Toleransi Antarumat Kembali Menguat saat Idul Adha

    • calendar_month Kamis, 28 Mei 2026
    • account_circle Admin
    • 3Komentar

    DENPASAR – Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimaknai sebagai ajang mempererat kebersamaan dan toleransi antarumat beragama di Desa Serangan, Denpasar. PT Bali Turtle Island Development (BTID) kembali menyalurkan bantuan hewan kurban kepada Masjid As-Syuhada Kampung Bugis, Desa Serangan. Pada perayaan Idul Adha tahun ini, BTID menyerahkan satu ekor sapi dan satu ekor kambing […]

  • UHA HR Gathering #2 Bahas Kebijakan Ketenagakerjaan, Perkuat Sinergi Industri Hospitality dan Pemerintah

    UHA HR Gathering #2 Bahas Kebijakan Ketenagakerjaan, Perkuat Sinergi Industri Hospitality dan Pemerintah

    • calendar_month Senin, 24 Agt 2026
    • account_circle Ray
    • 4Komentar

    Sekitar 70 profesional HR hotel di Ubud mengikuti forum “HR Meets Government” untuk memperbarui pemahaman regulasi, perizinan, hubungan industrial, hingga perlindungan tenaga kerja. UBUD, BALI — Ubud Hotels Association (UHA) kembali memperkuat komunikasi antara industri perhotelan dan pemerintah melalui HR Gathering #2 bertajuk “HR Meets Government”. Forum ini menjadi ruang bagi para profesional Human Resources […]

  • Putu Gde Novyartha Resmi Pimpin PN Denpasar, Tegaskan Tak Ada Transaksional dalam Persidangan

    Putu Gde Novyartha Resmi Pimpin PN Denpasar, Tegaskan Tak Ada Transaksional dalam Persidangan

    • calendar_month Selasa, 1 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • 2Komentar

    DENPASAR — Putu Gde Novyartha resmi menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri (PN) Denpasar menggantikan Iman Luqmanul Hakim yang kini dipercaya sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Barat. Pelantikan, pengambilan sumpah jabatan, dan serah terima jabatan (sertijab) Ketua PN Denpasar berlangsung di Denpasar, Selasa (1/9/2026). Usai dilantik, Novyartha langsung menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan memperkuat kepercayaan […]

  • DPR Dukung KEK Kura Kura Bali, Tekankan Lingkungan, Budaya, dan Peran Warga Lokal

    DPR Dukung KEK Kura Kura Bali, Tekankan Lingkungan, Budaya, dan Peran Warga Lokal

    • calendar_month Selasa, 5 Mei 2026
    • account_circle Ray
    • 2Komentar

    DENPASAR, BALI – Komisi VII DPR RI menyatakan dukungan terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali, namun menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan, pelestarian budaya Bali, serta keterlibatan aktif masyarakat lokal. Dukungan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI yang berlangsung di Gedung UID Bali Campus, Senin (4/5). Kegiatan ini dihadiri […]

expand_less