DPR Dukung KEK Kura Kura Bali, Tekankan Lingkungan, Budaya, dan Peran Warga Lokal

DENPASAR, BALI – Komisi VII DPR RI menyatakan dukungan terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali, namun menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan, pelestarian budaya Bali, serta keterlibatan aktif masyarakat lokal.

Dukungan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI yang berlangsung di Gedung UID Bali Campus, Senin (4/5). Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, perwakilan Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi Bali, serta awak media.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty yang memimpin rombongan menilai KEK Kura Kura Bali memiliki potensi besar sebagai model pengembangan kawasan terpadu di Indonesia. Menurutnya, proyek ini mencerminkan arah pembangunan ekonomi yang terintegrasi dan visioner.

Pandangan serupa disampaikan anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini yang mengapresiasi konsep besar dan ekosistem yang tengah dibangun. Ia menyebut KEK tersebut sebagai representasi cita-cita besar Indonesia dalam mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Meski demikian, Komisi VII menegaskan bahwa dukungan terhadap investasi harus berjalan seiring dengan komitmen menjaga lingkungan dan kearifan lokal. Bali sebagai wajah pariwisata nasional dinilai memiliki posisi strategis yang tidak boleh mengabaikan aspek keberlanjutan.

Komisi VII juga meminta PT Bali Turtle Island Development (BTID) sebagai pengelola kawasan untuk tetap berpegang pada filosofi Tri Hita Karana dalam setiap tahapan pembangunan, guna menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam.

Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal menjadi sorotan utama. DPR menilai integrasi antara pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif harus menjadi bagian dari ekosistem KEK, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh warga Bali.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Direktur BTID Tuti Hadiputranto menegaskan bahwa prinsip keseimbangan menjadi dasar pengembangan kawasan. Ia menyebut seluruh perencanaan telah melalui kalkulasi matang dengan proyeksi jangka panjang hingga 30 tahun ke depan.

Dalam kesempatan itu, Evita Nursanty juga menyoroti persoalan birokrasi perizinan yang dinilai masih menjadi hambatan bagi investor. Ia mendorong adanya sinkronisasi antara aturan pusat dan daerah agar iklim investasi menjadi lebih kondusif.

“Ketidaksinkronan regulasi berpotensi membuat investor mundur. Ke depan, perlu ada penyelarasan, termasuk dalam tata ruang,” ujarnya.

Diskusi turut menyinggung kunjungan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama sejumlah pejabat terkait, yang meninjau potensi KEK Kura Kura Bali sebagai lokasi Indonesia Financial Center atau KEK sektor keuangan.

Sekda Bali, Dewa Made Indra, menegaskan bahwa pengembangan sektor tersebut harus tetap memberikan manfaat bagi masyarakat Bali serta selaras dengan konsep green tourism dan keberlanjutan budaya.

“Pada prinsipnya harus memberi keuntungan bagi Bali dan tetap menjaga keseimbangan alam serta budaya,” katanya.

Diskusi ditutup oleh Presiden Komisaris BTID Tantowi Yahya yang mengapresiasi masukan DPR sebagai bentuk evaluasi objektif. Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha mampu memastikan KEK Kura Kura Bali tidak hanya berhasil secara investasi, tetapi juga membawa dampak sosial dan budaya yang berkelanjutan bagi Bali.

Editor – Ray