Breaking News
light_mode

Indonesia Siapkan 8.000 Prajurit TNI untuk Misi Stabilisasi Gaza, Menlu Jelaskan Skema Pendanaan

  • account_circle Ray
  • calendar_month Minggu, 22 Feb 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Pemerintah Indonesia menyatakan kesiapan mengirimkan hingga 8.000 prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk bergabung dalam misi stabilisasi internasional di Gaza. Keputusan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam mendukung upaya perdamaian dan kemanusiaan di wilayah konflik tersebut.

Rencana pengiriman pasukan itu memunculkan pertanyaan publik, terutama terkait sumber pendanaan di tengah kondisi ekonomi global yang menantang. Menanggapi hal tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penjelasan saat berada di Washington DC.

Menurut Sugiono, pendanaan operasional misi tidak sepenuhnya ditanggung oleh Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa sembilan negara, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Kuwait, telah berkomitmen menyediakan dukungan dana dengan total mencapai 7 miliar dolar AS untuk menopang operasional pasukan internasional.

“Indonesia tidak menyetorkan dana ke Board of Peace (BoP). Kontribusi utama kita adalah personel dan kesiapan pasukan sebagai bagian dari International Stabilization Force (ISF),” ujar Sugiono.

Meski demikian, ia mengakui bahwa sebagai negara pengirim pasukan, Indonesia tetap menanggung biaya internal, terutama terkait persiapan, pelatihan, dan kebutuhan logistik awal prajurit sebelum diberangkatkan ke wilayah misi.

Presiden Prabowo juga memberi sinyal bahwa pengiriman kelompok awal atau advance team dapat dilakukan dalam waktu relatif dekat, diperkirakan satu hingga dua bulan ke depan, tergantung pada perkembangan situasi dan koordinasi internasional.

Rencana ini disebut sebagai salah satu langkah diplomasi dan kemanusiaan paling signifikan dalam sejarah keterlibatan Indonesia di kancah global. Pemerintah menegaskan bahwa partisipasi TNI bertujuan mendukung stabilitas, perlindungan warga sipil, serta membuka ruang bagi proses perdamaian yang lebih luas di Gaza.

Namun demikian, sejumlah kalangan mengingatkan pentingnya jaminan keamanan bagi prajurit yang akan bertugas, mengingat situasi di Gaza masih dinamis dan berisiko tinggi. Pemerintah memastikan seluruh aspek keselamatan dan aturan pelibatan (rules of engagement) akan menjadi prioritas sebelum pasukan diberangkatkan.

Editor – Ray

Ray

Penulis

Jurnalis! Ajang silahturahmi dengan segala elemen.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Milad ke-6, Ponpes Harfan Mafatihil Billad Jembrana Gelar Haflatul Imtihan dan Santunan Yatim

    Milad ke-6, Ponpes Harfan Mafatihil Billad Jembrana Gelar Haflatul Imtihan dan Santunan Yatim

    • calendar_month Minggu, 15 Feb 2026
    • account_circle Ray
    • 7Komentar

    JEMBRANA – Pondok Pesantren Tahfidz Quran Yayasan Harfan Mafatihil Billad menggelar tasyakuran dan Haflatul Imtihan dalam rangka Milad ke-6, Sabtu (14/2/2026) sore. Kegiatan yang berlangsung di lingkungan ponpes, Banjar Teluk Limo, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, itu dirangkaikan dengan pemberian santunan sembako bagi santri yatim/piatu, ustaz pengasuh, serta wali santri dan warga […]

  • Menhub Angkat Tangan Soal Pajak Kapal Asing, Bola Panas Dilempar ke Kemenkeu

    Menhub Angkat Tangan Soal Pajak Kapal Asing, Bola Panas Dilempar ke Kemenkeu

    • calendar_month Kamis, 29 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 1Komentar

    Jakarta — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa Kementerian Perhubungan tidak memiliki kewenangan untuk menarik pajak dari kapal-kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia. Penegasan ini disampaikan menyusul pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengancam akan memangkas anggaran Kemenhub apabila persoalan pajak kapal asing tidak menunjukkan perbaikan dalam waktu tiga bulan. Menurut Dudy, urusan […]

  • Risiko Sudah Tertulis, Mangrove Terlanjur Terbelah, Dokumen FSRU LNG Sidakarya Bongkar Fakta yang Tak Lagi Bisa Ditutup

    Risiko Sudah Tertulis, Mangrove Terlanjur Terbelah, Dokumen FSRU LNG Sidakarya Bongkar Fakta yang Tak Lagi Bisa Ditutup

    • calendar_month Rabu, 18 Mar 2026
    • account_circle Ray
    • 21Komentar

    DENPASAR — Apa yang selama ini tampak samar dari citra satelit kini menemukan pijakan resminya. Koridor sepanjang sekitar 835 meter hingga 1 kilometer yang membelah kawasan mangrove Sidakarya bukan sekadar dugaan aktivitas biasa. Berita sebelumnya: Monitor Langit Terkuak! Koridor 835 Meter Belah Mangrove Sidakarya, Akses Adat atau Jejak Proyek Energi? Dokumen lingkungan proyek FSRU LNG […]

  • Demer Ingatkan Pansus TRAP Jangan Ganggu Iklim Investasi, Soroti Surat Protes Kamar Dagang China ke Presiden Prabowo

    Demer Ingatkan Pansus TRAP Jangan Ganggu Iklim Investasi, Soroti Surat Protes Kamar Dagang China ke Presiden Prabowo

    • calendar_month Senin, 18 Mei 2026
    • account_circle Admin
    • 4Komentar

    DENPASAR — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Dapil Bali, sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, Gde Sumarjaya Linggih atau yang akrab disapa Demer mengingatkan agar kerja Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali tidak menimbulkan ketakutan di kalangan investor dan memperburuk iklim investasi di Indonesia, […]

  • Kuasa Hukum Ungkap Dugaan Penggelembungan Luas Tanah Yang dilakukan Mantan BPN Badung

    Kuasa Hukum Ungkap Dugaan Penggelembungan Luas Tanah Yang dilakukan Mantan BPN Badung

    • calendar_month Senin, 23 Feb 2026
    • account_circle Admin
    • 11Komentar

    DENPASAR – Terungkap sudah, kasus yang menyeret mantan kepala BPN Kabupaten Badung yang santer pemberitaan di media dalam persidangan Pra Peradilan beberapa waktu yang lalu, untuk memenuhi unsur keadilan (cover both side) awak media menemui kuasa hukum Harmaini Idris Hasibuan SH., ia merupakan kuasa hukum dari Pengempon Pura Dalam Balangan, di salah satu kedai makanan […]

  • Kekayaan Instan dan Jejak Uang Kotor yang Tak Pernah Hilang

    Kekayaan Instan dan Jejak Uang Kotor yang Tak Pernah Hilang

    • calendar_month Kamis, 15 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 4Komentar

    DENPASAR – Kekayaan yang melonjak secara tiba-tiba kerap mengusik nalar publik. Bukan karena lahir dari terobosan usaha atau akumulasi kerja panjang, melainkan karena muncul tanpa penjelasan yang sepadan dengan riwayat pekerjaan, kewajiban pajak, maupun aktivitas ekonomi yang diketahui. Dalam situasi seperti ini, persoalan utama bukan bagaimana uang digunakan, melainkan bagaimana asal-usulnya dapat dipertanggungjawabkan. Markas Melawan […]

expand_less