Indonesia Siapkan 8.000 Prajurit TNI untuk Misi Stabilisasi Gaza, Menlu Jelaskan Skema Pendanaan
- account_circle Ray
- calendar_month 8 jam yang lalu
- print Cetak
Menteri Luar Negeri Sugiono.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA – Pemerintah Indonesia menyatakan kesiapan mengirimkan hingga 8.000 prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk bergabung dalam misi stabilisasi internasional di Gaza. Keputusan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam mendukung upaya perdamaian dan kemanusiaan di wilayah konflik tersebut.
Rencana pengiriman pasukan itu memunculkan pertanyaan publik, terutama terkait sumber pendanaan di tengah kondisi ekonomi global yang menantang. Menanggapi hal tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penjelasan saat berada di Washington DC.
Menurut Sugiono, pendanaan operasional misi tidak sepenuhnya ditanggung oleh Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa sembilan negara, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Kuwait, telah berkomitmen menyediakan dukungan dana dengan total mencapai 7 miliar dolar AS untuk menopang operasional pasukan internasional.
“Indonesia tidak menyetorkan dana ke Board of Peace (BoP). Kontribusi utama kita adalah personel dan kesiapan pasukan sebagai bagian dari International Stabilization Force (ISF),” ujar Sugiono.
Meski demikian, ia mengakui bahwa sebagai negara pengirim pasukan, Indonesia tetap menanggung biaya internal, terutama terkait persiapan, pelatihan, dan kebutuhan logistik awal prajurit sebelum diberangkatkan ke wilayah misi.
Presiden Prabowo juga memberi sinyal bahwa pengiriman kelompok awal atau advance team dapat dilakukan dalam waktu relatif dekat, diperkirakan satu hingga dua bulan ke depan, tergantung pada perkembangan situasi dan koordinasi internasional.
Rencana ini disebut sebagai salah satu langkah diplomasi dan kemanusiaan paling signifikan dalam sejarah keterlibatan Indonesia di kancah global. Pemerintah menegaskan bahwa partisipasi TNI bertujuan mendukung stabilitas, perlindungan warga sipil, serta membuka ruang bagi proses perdamaian yang lebih luas di Gaza.
Namun demikian, sejumlah kalangan mengingatkan pentingnya jaminan keamanan bagi prajurit yang akan bertugas, mengingat situasi di Gaza masih dinamis dan berisiko tinggi. Pemerintah memastikan seluruh aspek keselamatan dan aturan pelibatan (rules of engagement) akan menjadi prioritas sebelum pasukan diberangkatkan.
Editor – Ray
Saat ini belum ada komentar