A.A. Gede Agung Aryawan: DPD RI Harus Suarakan Kepentingan Bali di Senayan, Bukan Hanya Gaduh di Kandang Sendiri

DENPASAR – Tokoh muda Bali, A.A. Gede Agung Aryawan, S.T., yang akrab disapa Gung De, menyerukan agar para anggota DPD RI asal Bali tidak hanya sibuk berbicara di panggung lokal, tetapi benar-benar berjuang di Senayan untuk membawa kepentingan masyarakat Bali ke tingkat nasional.

“Berjuanglah dengan otak cerdas. Suarakan kepentingan masyarakat Bali di Gedung Parlemen Senayan, bukan hanya gaduh di kandang sendiri,” tegas Gung De dalam pernyataannya di Denpasar, Sabtu (12/10).

Menurutnya, DPD RI memiliki tugas konstitusional yang strategis dalam memperjuangkan kebijakan pusat agar berpihak kepada daerah. Ia menekankan pentingnya memanfaatkan forum rapat dengan pemerintah pusat untuk mengusulkan program-program pembangunan yang konkret dan berdampak langsung bagi rakyat Bali.

“Bawa proyek strategis nasional yang bersumber dari anggaran APBN untuk pembangunan jalan nasional, normalisasi sungai, perbaikan pelabuhan, hingga peningkatan fasilitas bandara. Itu yang dibutuhkan Bali,” tegasnya.

Selain itu, Gung De juga meminta agar para senator Bali aktif melakukan fungsi pengawasan, terutama terhadap kinerja aparat penegak hukum (APH) di daerah. Ia menyoroti maraknya praktik pungutan liar (pungli), perjudian terselubung, prostitusi yang kian menjamur, hingga angka kasus HIV/AIDS yang terus meningkat.

“DPD RI harus berani bersuara lantang! Awasi kerja oknum di kejaksaan, kepolisian, dan lembaga kehakiman yang terindikasi bermain dalam praktik-praktik kotor. Negara ini harus ditegakkan sebagai negara hukum yang bermartabat dan adil,” ujarnya.

Gung De menegaskan, DPD RI sebagai wakil daerah bukan sekadar pelengkap lembaga legislatif, tetapi mitra strategis pemerintah pusat. Dalam rapat bersama kementerian atau lembaga, senator daerah harus mampu,

1. Menyampaikan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat daerah.

2. Mengusulkan program pembangunan dan kegiatan prioritas yang layak didanai APBN.

3. Mengawasi penggunaan anggaran secara efektif dan transparan.

4. Membangun sinergi dengan lembaga pusat demi kesejahteraan rakyat.

Menurutnya, peran kritis DPD RI sangat diperlukan agar kebijakan nasional tidak hanya berpihak pada kepentingan politik pusat, tetapi juga menjawab problem nyata di daerah.

“Jadilah pejabat pusat yang berani dan kritis terhadap kebijakan presiden, menteri, TNI-Polri, maupun lembaga kehakiman. Hentikan sikap diam dan pencitraan. Rakyat menunggu kerja nyata, bukan sekadar retorika,” pungkas Gung De. (Ray)