Imigrasi Ngurah Rai Bongkar Dugaan Investasi Fiktif di Ungasan, 28 WNA Diamankan

Sebanyak 24 WN Kamerun, tiga WN Turkmenistan, dan satu WN Georgia diamankan dalam operasi gabungan Imigrasi dan Polda Bali. Seluruhnya terancam deportasi akibat dugaan penyalahgunaan izin tinggal dan aktivitas ilegal.

BADUNG – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali dan Direktorat Reserse Siber Polda Bali mengamankan 28 warga negara asing (WNA) dalam operasi gabungan di kawasan Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Kamis (5/11/2026).

Puluhan WNA tersebut diduga terlibat dalam aktivitas investasi fiktif serta penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia. Penindakan dilakukan setelah petugas menerima informasi intelijen mengenai sebuah lokasi yang diduga dijadikan pusat kegiatan ilegal oleh kelompok warga negara asing tersebut.

Dari 28 orang yang diamankan, sebanyak 24 orang merupakan warga negara Kamerun, tiga orang warga negara Turkmenistan, dan satu orang warga negara Georgia.

Hasil pemeriksaan awal mengungkap adanya pembagian peran dalam kelompok tersebut. Seorang WN Georgia diduga bertindak sebagai manajer, sementara 24 WN Kamerun menjalankan fungsi operator dan administrator. Adapun tiga WN Turkmenistan diduga bertugas sebagai petugas keamanan.

Dari aspek keimigrasian, sebagian besar WNA tersebut diketahui menggunakan izin tinggal kunjungan multiple-entry indeks D12. Namun, terdapat tiga orang yang izin tinggalnya sudah tidak aktif.

Petugas juga mendalami dugaan penyalahgunaan izin tinggal serta pemberian keterangan yang tidak benar dalam proses pengajuan visa maupun izin tinggal.

Atas temuan tersebut, Imigrasi mengambil langkah penegakan hukum melalui Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK). Seluruh 28 WNA tersebut akan dikenakan tindakan pendeportasian dan saat ini ditempatkan di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Ngurah Rai sambil menunggu proses pemulangan ke negara asal.

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Muhamad Novyandri, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal maupun melakukan aktivitas pekerjaan secara ilegal di Indonesia.

“Kami telah melakukan pemeriksaan keimigrasian terhadap 28 orang asing tersebut. Tentunya tidak akan kami biarkan warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal ataupun bekerja secara ilegal di Indonesia. Kami akan proses sesuai ketentuan,” tegas Novyandri.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Ramdhani, menyatakan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing akan terus diperketat, terutama di kawasan pariwisata yang menjadi destinasi internasional seperti Bali.

Menurutnya, pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan serta mempertahankan kualitas pariwisata Bali agar tetap berkelanjutan.

“Kami mendukung penuh pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelanjutan. Namun, tidak ada ruang bagi warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal, melanggar hukum, atau melakukan aktivitas yang dapat merusak citra pariwisata Bali,” ujar Ramdhani.

Ia juga menegaskan bahwa penindakan tersebut merupakan bagian dari komitmen Imigrasi Indonesia dalam memperkuat pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian, sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi serta semangat Imigrasi untuk Rakyat.

Ramdhani turut menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Bali atas dukungan informasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan operasi tersebut.

Penindakan ini kembali menjadi perhatian terhadap pengawasan aktivitas warga negara asing di Bali. Sebagai destinasi pariwisata internasional, Bali tidak hanya membutuhkan kunjungan wisatawan mancanegara, tetapi juga kepastian bahwa setiap orang asing yang berada di wilayahnya mematuhi ketentuan hukum Indonesia.

Imigrasi menegaskan pengawasan akan terus dilakukan guna mencegah penyalahgunaan izin tinggal dan aktivitas ilegal yang berpotensi mengganggu keamanan serta mencederai citra pariwisata Bali.

Editor – Ray