Imigrasi Bali Deportasi 24 WNA, 15 WN Malaysia Terseret Bisnis Pinjol

Imigrasi Ngurah Rai dan Denpasar menindak 26 WNA, termasuk 15 warga Malaysia yang menyalahgunakan izin tinggal untuk menjalankan bisnis pinjaman online, serta sejumlah WNA yang terlibat pelanggaran hukum dan keimigrasian.

DENPASAR – Jajaran Imigrasi Bali memperketat pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing (WNA). Dalam rangkaian penindakan yang dilakukan sepanjang akhir Oktober hingga awal November 2026, sebanyak 26 WNA ditindak oleh Kantor Imigrasi Ngurah Rai dan Kantor Imigrasi Denpasar. Sebanyak 24 orang di antaranya dideportasi, sementara dua lainnya dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar.

Dari total tersebut, perhatian khusus tertuju pada 15 warga negara Malaysia yang terbukti menyalahgunakan izin tinggal untuk menjalankan aktivitas bisnis pinjaman online (pinjol) di Bali.

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Novyandri, menjelaskan bahwa belasan WNA asal Malaysia tersebut merupakan hasil operasi pengawasan yang dilaksanakan pada 22 Oktober 2026. Mereka sebelumnya menggunakan Izin Tinggal Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (Multiple Entry) indeks D1.

“Kelima belas WNA tersebut dideportasi dalam dua tahap, tujuh orang pada Kamis (05/11/2026) dan delapan orang pada Jumat (06/11/2026) dengan penerbangan AK375 tujuan Kuala Lumpur. Sebelumnya mereka merupakan pemegang Izin Tinggal Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (multiple entry) indeks D1,” ungkap Novyandri.

Selain 15 warga Malaysia, Imigrasi Ngurah Rai juga mendeportasi empat WNA lainnya karena berbagai pelanggaran keimigrasian.

Dua di antaranya merupakan warga negara Rusia berinisial ET dan LK. ET diketahui menyalahgunakan izin tinggal kunjungan dengan melakukan praktik di sebuah klinik kecantikan. Sementara LK, pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Remote Worker, diduga melakukan aktivitas promosi vila melalui akun media sosial Telegram.

Penindakan juga dilakukan terhadap JWF, warga negara Australia, yang terlibat keributan dan penganiayaan terhadap penghuni vila. Ia dideportasi pada 3 November 2026.

Sementara itu, PJL, warga negara Inggris, harus meninggalkan Indonesia setelah diketahui mengalami kelebihan masa tinggal atau overstay selama 65 hari. Pendeportasiannya dilakukan pada 31 Oktober 2026.

Di wilayah kerja Kantor Imigrasi Denpasar, pengawasan terhadap orang asing juga menghasilkan penindakan terhadap tujuh WNA selama periode 5–8 November 2026.

Lima orang di antaranya dideportasi karena pelanggaran keimigrasian maupun dugaan aktivitas ilegal. Mereka terdiri atas AJV (46), warga Prancis, yang mengalami overstay lebih dari 60 hari; AS (29), warga Rusia, yang diduga terlibat prostitusi ilegal; serta AJAO (63), warga Australia, yang mengalami overstay dan menolak membayar denda yang telah ditetapkan.

Dua WNA lainnya, yakni JN (35), warga Uganda, dan LML (32), warga Belgia, juga dideportasi. Keduanya ditindak atas dugaan keterlibatan dalam aktivitas prostitusi ilegal serta kegiatan berisiko yang dinilai mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Sementara itu, dua WNA lainnya berinisial BDC (32), warga Nigeria, dan CYA (31), warga Ghana, dipindahkan ke Rudenim Denpasar pada 6 November 2026. Keduanya diketahui mengalami overstay masing-masing selama 120 hari dan 54 hari.

Kepala Kantor Imigrasi Denpasar, R. Haryo Sakti, menegaskan bahwa seluruh warga negara asing yang berada di Indonesia wajib mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Penindakan terhadap para pelanggar tersebut merupakan bagian dari upaya Imigrasi Bali menjaga ketertiban serta memastikan aktivitas orang asing tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Imigrasi Bali juga menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap WNA yang menyalahgunakan izin tinggal maupun melakukan aktivitas yang melanggar ketentuan di Indonesia.

Langkah tersebut sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, untuk memperkuat pengawasan orang asing serta menghadirkan penegakan hukum keimigrasian yang optimal dan berkeadilan.

Editor – Ray