Bossman Mardigu Bongkar Dugaan Aktor di Balik Skandal Penyadapan Listyo Sigit, Konsorsium Tambang hingga Konflik Elite Polri

Dugaan Jaringan Penyadapan, Konsorsium Tambang Ilegal, dan Aktor di Balik Konflik Elite Polri Menjadi Sorotan Bossman Mardigu; Publik Menanti Pembuktian dan Pengungkapan Siapa Pengendali Sesungguhnya.

JAKARTA – Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memasuki babak serius. Persoalan yang awalnya berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting kini berkembang menjadi perbincangan mengenai kemungkinan adanya jaringan kekuasaan dan aktor lain di balik operasi tersebut.

Sorotan itu salah satunya datang dari Mardigu Wowiek Prasantyo, yang dikenal luas sebagai Bossman Mardigu. Melalui konten di akun Facebook miliknya, Mardigu mengemukakan analisis mengenai dugaan keterlibatan jaringan yang lebih luas, termasuk kemungkinan adanya pihak yang mengendalikan operasi penyadapan dari luar institusi kepolisian.

Dalam pandangannya, penetapan Listyo Sigit dan sejumlah perwira tinggi Polri sebagai tersangka belum menjawab pertanyaan utama: siapa pihak yang sesungguhnya berada di balik dugaan operasi tersebut?

Pernyataan Mardigu juga diberitakan Inilah.com pada 5 November 2026. Dalam keterangannya kepada media tersebut, ia secara tegas meminta agar penyidik menelusuri kemungkinan adanya aktor lain.

“Segerakan (ungkap aktor di atas Listyo). Pasti 100 persen ada,” tegas Mardigu kepada Inilah.com, Kamis (5/11/2026).

Mardigu juga menduga aktor yang dimaksud tidak berasal dari lingkungan internal kepolisian. Namun, identitas maupun bukti yang dapat memastikan dugaan tersebut belum diungkap kepada publik.

Dalam konten Facebook yang menjadi sorotannya, Mardigu menghubungkan dugaan penyadapan menggunakan Lawful Interception Management System (LIMS) dengan kemungkinan adanya kepentingan politik, jaringan pembiayaan, dan konsorsium tambang ilegal.

Ia juga menyinggung dugaan adanya upaya penempatan orang-orang tertentu di lingkaran kekuasaan sebagai bagian dari strategi membangun pengaruh terhadap pemerintahan baru.

Narasi tersebut turut mengaitkan perubahan kepemimpinan Polri dengan dugaan pemutusan jaringan lama. Bahkan, Mardigu mengangkat istilah Trojan Horse atau kuda Troya untuk menggambarkan dugaan strategi penyusupan melalui penempatan figur tertentu di lingkungan istana.

Meski demikian, tuduhan mengenai keterkaitan konsorsium tambang ilegal, aliran dana kepada elite kepolisian, serta dugaan operasi sabotase politik tersebut masih memerlukan pembuktian. Belum terdapat bukti terbuka yang memastikan seluruh rangkaian dugaan tersebut saling terhubung.

Penetapan Tersangka dan Pencopotan Listyo Sigit Membuka Babak Baru

Perkembangan perkara ini bukan sekadar spekulasi di media sosial. Bareskrim Polri pada 3 November 2026 mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.

Ketiga nama yang diumumkan adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, serta Irjen Eko Hadi Santoso.

Penyidik menduga sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam sistem LIMS tanpa melalui proses verifikasi dan prosedur yang semestinya. Nomor-nomor tersebut diduga disadap tanpa keterkaitan dengan kepentingan penegakan hukum.

Kabareskrim Komjen Asep Safrudin juga mengungkapkan adanya dugaan penghapusan file hasil penyadapan pada komputer sistem LIMS sekitar Oktober 2026. Perkara tersebut dilaporkan pada 30 Oktober 2026.

Perkembangan berikutnya, Bareskrim mengungkapkan adanya empat tersangka, termasuk Irjen Slamet Uliandi. Tiga tersangka ditahan di Mako Brimob, sedangkan Slamet belum dapat ditahan karena kondisi kesehatannya.

Situasi politik dan kelembagaan semakin menjadi perhatian setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada 4 November 2026.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keputusan tersebut dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan.

Pemerintah juga menyampaikan bahwa dugaan tindakan tersebut dipandang serius karena berpotensi membahayakan kepentingan dan keselamatan negara.

Sementara itu, posisi Kapolri telah beralih kepada Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang dilantik Presiden Prabowo pada 1 Oktober 2026.

Rangkaian peristiwa ini membuat pernyataan Bossman Mardigu mengenai kemungkinan adanya aktor di balik kasus penyadapan kembali menjadi perhatian.

Namun, pertanyaan mengenai siapa pemberi perintah, apakah terdapat jaringan pembiayaan dari bisnis ilegal, dan apakah perkara ini berkaitan dengan kepentingan politik tertentu masih harus dijawab melalui proses penyidikan dan pembuktian di pengadilan.

Pada akhirnya, persoalan ini tidak hanya menyangkut nama besar yang terseret dalam perkara, tetapi juga menyangkut perlindungan privasi warga negara, pengawasan terhadap kewenangan penyadapan, serta akuntabilitas institusi penegak hukum.

Publik kini menantikan apakah penyidikan akan mampu mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab, termasuk kemungkinan keterlibatan aktor lain apabila memang ditemukan bukti yang mendukung.

Kasus ini menjadi ujian penting bagi transparansi penegakan hukum. Sebab, siapa pun yang berada di balik dugaan penyalahgunaan kewenangan harus dimintai pertanggungjawaban berdasarkan bukti dan hukum, bukan sekadar spekulasi politik.

Editor – Ray