Menjelang 10 November, Man Tayax Membaca Peta dan Dinamika Politik di Balik Kekuasaan

PAPAN CATUR KEKUASAAN MEMANAS: MAN TAYAX BACA POTENSI SKENARIO CHAOS JELANG 10 NOVEMBER

Oleh: Man Tayax

BADUNG – Pagi ini, setelah memberi pencerahan dengan perpaduan olahraga pagi menjelang subuh bersama istri tersayang, saya disuguhi susu sereal dan roti biskuit sebagai menu sarapan.

Entah mengapa, tiba-tiba ingatan saya melayang ke sebuah kotak papan catur di depan tongkrongan Sekretariat Pusat GMNI. Terbayang beberapa senior alumni duduk melingkar, memainkan bidak sambil berdiskusi dan melontarkan candaan politik khas aktivis. Renyah, terkadang menyengat, tetapi selalu menyimpan makna.

Lalu saya tersadar. Waktu sudah berubah. Saya kini hidup di masa yang berbeda, ketika candaan politik terkadang lebih menyerupai kenyataan yang sulit dibedakan dari sebuah skenario.

Peta politik nasional belakangan ini semakin menarik untuk dibaca. Terlebih ketika sejumlah figur penting di lingkaran kekuasaan dan institusi keamanan menjadi sorotan. Ada kesan bahwa bidak-bidak sedang digeser, sementara sebagian pemain memilih tersenyum tenang di hadapan publik.

Di tengah situasi tersebut, muncul pula isu mengenai perjalanan Presiden Prabowo Subianto ke Turki. Perjalanan itu dikaitkan dengan undangan resmi Presiden Recep Tayyip Erdoğan untuk menghadiri KTT Pemimpin COP31 di Antalya, Turki.

Namun, dalam politik, sebuah perjalanan kenegaraan bisa saja menjadi bahan pembentukan opini. Saya membayangkan, bukan tidak mungkin muncul narasi yang menggiring persepsi seolah-olah Presiden meninggalkan persoalan dalam negeri. Apakah narasi seperti itu akan dimainkan? Waktu yang akan menjawab.

10 NOVEMBER DAN BAYANG-BAYANG KONSOLIDASI POLITIK

Yang menarik perhatian saya justru situasi politik domestik menjelang 10 November, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.

Dalam pembacaan saya, tanggal tersebut berpotensi menjadi momentum konsolidasi berbagai kepentingan politik. Simbol perjuangan dan semangat kepahlawanan bisa saja menjadi instrumen mobilisasi massa apabila ditarik ke dalam pertarungan kekuasaan.

Nama-nama kelompok politik, jaringan pendukung, hingga lingkaran yang selama ini diasosiasikan dengan kekuatan lama mulai menjadi bahan perbincangan. Saya menyebutnya sebagai kemungkinan terbentuknya sebuah poros kepentingan yang tidak berdiri sendiri.

Pertanyaannya, apakah ini sekadar dinamika politik biasa atau ada upaya membangun tekanan terhadap pemerintahan Prabowo?

Saya tidak sedang menyampaikan sebuah kepastian. Ini pembacaan terhadap sejumlah gejala yang menurut saya patut dicermati.

Jika eskalasi politik meningkat, kelompok mahasiswa, pelajar SMK, STM, dan elemen masyarakat lainnya berpotensi menjadi bagian paling depan dalam demonstrasi. Pengalaman gerakan 1998 mengajarkan bahwa dinamika demonstrasi tidak selalu berjalan sesederhana yang terlihat di jalanan.

Ada penggerak, ada isu, ada momentum, dan terkadang ada kepentingan yang baru terlihat setelah semuanya selesai.

Jangan sampai anak-anak muda kembali menjadi pihak yang paling dahulu menanggung risiko, sementara mereka yang berada di balik layar justru menikmati hasil pertarungan.

JEJAK UANG, KEKUATAN LAMA, DAN PERMAINAN DUA TUAN

Saya juga melihat pentingnya menelusuri kemungkinan hubungan antara kepentingan politik, kekuatan ekonomi, dan jaringan pengaruh dari luar negeri.

Dalam analisis pribadi saya, setidaknya ada empat simpul yang layak diperhatikan:

1. Jenderal yang diduga memiliki kedekatan atau loyalitas politik lebih dari satu poros kepentingan.

2. Menteri yang berada dalam persimpangan loyalitas kekuasaan.

3. Kemungkinan dukungan pendanaan dari kelompok oligarki dan kepentingan ekonomi besar, termasuk jaringan bisnis yang kerap diasosiasikan dengan kekuatan modal Tiongkok.

4. Posisi Singapura dalam dinamika ekonomi dan kemungkinan pengaruhnya terhadap perubahan konfigurasi kepentingan regional.

Keempat hal tersebut bukanlah kesimpulan tentang adanya satu komando atau operasi politik tertentu. Semuanya masih membutuhkan penelusuran, bukti, dan verifikasi independen.

Sebab, dalam politik, uang memang tidak pernah bisu. Tetapi mutasi rekening pun tidak boleh dijadikan dasar untuk menuduh seseorang tanpa bukti transaksi, hubungan, dan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jika memang ada aliran dana untuk kepentingan politik tertentu, penelusuran harus dilakukan melalui mekanisme hukum dan audit yang sah, bukan sekadar asumsi.

PRABOWO HARUS MEMBACA BIDAKNYA SENDIRI

Jika pesan ini sampai kepada orang-orang dekat Presiden, ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Prabowo: jangan hanya melihat siapa yang berdiri di depan dan memberikan tepuk tangan. Perhatikan juga siapa yang diam-diam sedang menggeser bidak di belakang.

Loyalitas dalam kekuasaan tidak cukup diukur dari senyum, jabatan, atau pernyataan dukungan. Yang lebih penting adalah konsistensi tindakan dan keberpihakan terhadap konstitusi.

Presiden perlu memastikan bahwa seluruh unsur pemerintahan, termasuk institusi pertahanan dan keamanan, tetap bekerja berdasarkan hukum dan kepentingan negara, bukan kepentingan kelompok atau ambisi personal.

Jangan sampai muncul situasi ketika orang-orang yang hari ini berada di dalam lingkaran kekuasaan justru menjadi bagian dari persoalan yang melemahkan pemerintahan itu sendiri.

Isu mengenai kemungkinan pergantian kekuasaan, pengunduran diri sejumlah pejabat, hingga manuver politik menjelang demonstrasi besar memang menarik untuk dianalisis. Namun, semua itu harus diuji melalui fakta, bukan dibangun menjadi kesimpulan sebelum waktunya.

Sebab, apabila demonstrasi berubah menjadi kekacauan, yang paling menderita bukanlah para pemain politik di ruang tertutup. Masyarakat biasa, pedagang kecil, pelajar, dan aparat di lapangan justru menjadi pihak yang pertama kali menanggung akibatnya.

JANGAN SAMPAI SEJARAH 1998 HANYA MENJADI ALAT PERMAINAN

Sebagai seseorang yang pernah terlibat dalam dinamika gerakan demonstrasi dan menjadi bagian dari atmosfer Reformasi 1998, saya memahami bahwa gerakan rakyat memiliki kekuatan besar untuk mengubah sejarah.

Tetapi saya juga memahami bahwa gerakan rakyat dapat dimanfaatkan ketika idealisme dikalahkan oleh kepentingan tersembunyi.

Reformasi seharusnya menjadi pelajaran tentang keberanian memperjuangkan perubahan, bukan buku petunjuk untuk mengulang kekacauan demi memindahkan kekuasaan dari satu kelompok ke kelompok lainnya.

Jangan sampai generasi muda kembali dijadikan alat dorong. Mereka turun lebih dahulu, menghadapi risiko lebih besar, sementara para aktor yang sesungguhnya berkepentingan justru menunggu dari tempat yang aman.

Jika ada pihak yang menghendaki pergantian kekuasaan, biarlah konstitusi, hukum, dan mekanisme demokrasi menjadi jalannya. Bukan rekayasa kekacauan.

INI ANALISIS, BUKAN VONIS

Saya tegaskan, tulisan ini merupakan analisis dan pembacaan pribadi terhadap dinamika politik yang berkembang. Bukan putusan pengadilan, bukan laporan intelijen resmi, dan bukan pula pernyataan bahwa seluruh dugaan yang disampaikan telah terbukti.

Informasi dari sejumlah sumber yang saya himpun masih harus diuji. Nama, jaringan, aliran dana, serta dugaan keterlibatan pihak tertentu membutuhkan pembuktian lebih lanjut.

Siapa tahu saya memang harus kembali direkrut sebagai agen intelijen. Meski kemungkinan besar akan saya tolak mentah-mentah, kecuali yang ditawarkan adalah intel (Indomie telur) panas berkuah. Lumayan untuk mengisi perut pada pagi yang dingin.

Jadi, mari kita lihat bagaimana eskalasi politik ini berkembang.

Apakah ini sekadar paranoid seorang mantan aktivis yang terlalu cepat membaca arah permainan? Ataukah memang ada peta kalkulasi politik yang belum sepenuhnya terlihat oleh publik?

Saya tidak sedang mengklaim paling tahu. Saya hanya mengajak membaca papan catur sebelum bidak-bidaknya bergerak terlalu jauh.

Sebab, ketika permainan catur selesai, semua bidak akan kembali masuk ke dalam kotak. Tidak ada lagi perbedaan warna, kedudukan, ataupun siapa yang pernah menjadi raja.

Tetapi dalam kehidupan bernegara, ketika permainan politik berakhir dengan kekacauan, rakyatlah yang harus membayar harganya.

Jangan sampai negara dijadikan papan catur, sementara rakyat hanya dijadikan bidak.