TNI Tegaskan Pembangunan Batalion Teritorial di Atas Lahan Negara, Bantah Tudingan Serobot Tanah Warga
- account_circle Admin
- calendar_month Sabtu, 30 Mei 2026
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA – Markas Besar (Mabes) TNI membantah tudingan bahwa pembangunan Batalion Teritorial Pembangunan (Yon TP) dilakukan dengan menyerobot lahan milik masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan menyusul munculnya sengketa dan penolakan warga terhadap rencana pembangunan satuan baru TNI di sejumlah daerah.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, menegaskan bahwa seluruh pembangunan Yon TP dilaksanakan di atas lahan negara yang telah melalui koordinasi dengan instansi terkait.
“Jadi, tidak benar kalau disebut pembangunan Yon TP menerobot lahan masyarakat,” ujar Muhammad Nas, Kamis (28/5/2026).
Menurutnya, TNI berkomitmen menjalankan setiap program pembangunan satuan teritorial sesuai ketentuan hukum dan mekanisme yang berlaku. Karena itu, setiap lokasi yang digunakan untuk pembangunan batalion telah melalui proses koordinasi dengan pemerintah daerah maupun lembaga yang berwenang.
Pernyataan tersebut muncul setelah adanya protes dan sengketa lahan yang berkaitan dengan pembangunan Yon TP di sejumlah wilayah, antara lain Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah; Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan; Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah; serta Biak, Papua.
Di sisi lain, pembangunan batalion teritorial merupakan bagian dari program penguatan pertahanan yang tengah dijalankan pemerintah. TNI Angkatan Darat menargetkan pembentukan hingga 750 satuan di tingkat kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI sebelumnya, Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, menjelaskan bahwa pembentukan ratusan batalion baru tersebut dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya keberadaan pasukan militer di sejumlah wilayah kabupaten. Selain itu, peningkatan keamanan dan penanganan berbagai tindak kriminalitas juga menjadi salah satu pertimbangan pemerintah.
Pemerintah menargetkan pembentukan 750 batalion baru tersebut dapat terealisasi secara bertahap hingga tahun 2029. Program ini diharapkan mampu memperkuat sistem pertahanan wilayah sekaligus mendukung stabilitas keamanan di berbagai daerah.
Meski demikian, sejumlah proyek pembangunan Yon TP masih menghadapi dinamika di lapangan, terutama terkait persoalan lahan dan aspirasi masyarakat setempat. TNI menegaskan akan terus mengedepankan koordinasi dengan pemerintah daerah dan warga guna memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai aturan serta tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.
Editorial – Ray
https://shorturl.fm/joOe0
2 Juni 2026 6:52 AMic25f5
1 Juni 2026 1:49 AMhttps://shorturl.fm/JuUNM
31 Mei 2026 7:52 PMhjybbk
30 Mei 2026 3:46 PMhttps://shorturl.fm/pGuOc
30 Mei 2026 2:22 PM