Opini

DENPASAR – Kebijakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang diatur dalam Pasal 16 terkait penjualan atau penyerahan makanan dan minuman menuai penolakan keras dari Anggota DPRD Kota Denpasar Komisi I, Yonathan Andre Baskoro. Ia menilai aturan tersebut berpotensi memberatkan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) serta menunjukkan kurangnya keberpihakan pada ekonomi rakyat. Pasal tersebut […]

Rote Ndao, NTT – Pemerintah Kabupaten Rote Ndao di bawah kepemimpinan Bupati Paulus Henuk terus memacu peningkatan kualitas manajemen kepegawaian. Melalui pelaksanaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang tengah berjalan, Pemkab mempersiapkan proses open bidding atau seleksi terbuka untuk mengisi sejumlah jabatan strategis. Baperjakat memiliki peran sentral dalam menilai dan memberikan rekomendasi terkait pengangkatan, […]

Oleh : Putu Intan Adelia Ananda Putri DENPASAR – DPD Partai Golkar Bali mengambil langkah strategis dengan membuka pintu selebar-lebarnya bagi generasi muda untuk terlibat dalam politik. Rekrutmen terbuka ini menyasar pelajar, mahasiswa, pengusaha muda, hingga kreator digital—kelompok yang selama ini dianggap jauh dari dunia politik. Di bawah kepemimpinan I Gde Sumarjaya Linggih (Demer), Golkar […]

Nusa Dua, Bali — Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan kepada seluruh kader partai agar memberikan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, dalam keterangan di Nusa Dua, Bali, Kamis (31/7/2025). Menurut Deddy, Megawati menilai dukungan tersebut penting selama kebijakan pemerintah sejalan dengan upaya […]

DENPASAR – Isu soal pengenaan pajak bagi pengguna media sosial kembali memicu kebingungan publik. Apalagi setelah mencuatnya kebijakan kontroversial dari Uganda, negara di Afrika Timur, yang sempat menerapkan pajak atas penggunaan media sosial. Namun, narasi ini perlu diluruskan dikutip dari artikel yang tayang di www.pajak.go.id https://www.pajak.go.id/id/artikel/pengguna-media-sosial-dikenakan-pajak-sini-teliti-kembali Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP), I Gede Suryantara, dalam […]

PURWOKERTO – Mayjen TNI (Purn) Fulad, mahasiswa Program Doktoral Ilmu Pertanian Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) angkatan 2024, menyampaikan keprihatinannya atas maraknya pemberitaan dan perbincangan di media sosial yang menyinggung kampusnya. Menurutnya, dalam era keterbukaan informasi, kebebasan berpendapat harus tetap memperhatikan etika, norma, dan asas praduga tak bersalah. “Setiap kasus harus ditangani sesuai mekanisme yang berlaku […]

DENPASAR – Ketua LBH Cinta Lingkungan dan Pencari Keadilan (CL & PK) Provinsi Bali, I Wayan Swandi, S.H., melontarkan kritik tajam terhadap eksistensi Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali. Tokoh yang juga menjabat sebagai Penyarikan Desa Adat Gulinten periode 2023–2028 itu menilai bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) MDA telah keluar dari jalur […]

Denpasar – Tokoh masyarakat dan pemerhati pendidikan Bali, AA Gede Agung Aryawan alias Gungde, angkat bicara keras terkait dugaan praktik kecurangan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) atau SPMB tahun 2025 di sejumlah sekolah negeri di Bali. Ia menyebut fenomena “siswa siluman”—siswa yang tidak tercatat dalam sistem pengumuman resmi namun tiba-tiba mengikuti kegiatan sekolah […]

DENPASAR – Politikus Susruta Ngurah Putra melontarkan kritik tajam terhadap pernyataan mantan Gubernur Bali, I Wayan Koster, yang memohon “tedun” atau turunnya Ida Betara untuk menyelesaikan berbagai persoalan Bali, termasuk masalah sampah. Namun menurut Susruta, permohonan spiritual seperti itu terasa timpang bila tidak dibarengi dengan keberanian moral untuk menuntaskan pelanggaran nyata, salah satunya pembangunan Gedung […]

JAKARTA – Wacana pengaturan layanan panggilan suara dan video melalui aplikasi seperti WhatsApp oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memantik kontroversi di ruang publik. Rencana ini disebut-sebut demi keadilan bagi operator seluler, namun banyak pihak menilai arah kebijakan ini lebih condong pada kepentingan ekonomi semata dibanding kemaslahatan publik. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Komdigi, […]