Rencana Peternakan 500 Ribu Hektare Dinilai Tak Realistis, Ahli Soroti Minimnya Literasi Fiskal
- account_circle Admin
- calendar_month Jumat, 21 Nov 2025
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DENPASAR – Rencana pemerintah membuka 500.000 hektare lahan peternakan sapi untuk mengatasi kelangkaan susu MBG memicu kritik keras dari kalangan ekonomi dan kebijakan publik. Program raksasa yang setara tujuh kali luas Singapura itu dinilai tidak berbasis kajian biaya, tidak memiliki desain arus kas, dan belum didukung peta rantai pasok yang memadai.
Para pengamat menilai akar persoalan justru berada pada sempitnya ruang fiskal negara. Di tengah APBN yang tengah terbebani kompensasi energi, perlambatan kredit perbankan, tekanan kurs rupiah, serta industri sapi nasional yang puluhan tahun tak kompetitif, kebijakan membuka lahan setengah juta hektare disebut sebagai langkah yang jauh dari realitas.
“Ini bukan perencanaan ekonomi, ini wishful thinking berskala negara,” kritik seorang analis kebijakan fiskal. Menurutnya, dengan kondisi fiskal yang seret, pemerintah seharusnya tidak menambah beban melalui proyek ekstrem yang bahkan negara-negara produsen sapi besar pun belum tentu berani jalankan.
Para ekonom menegaskan, kelangkaan susu lazimnya diatasi melalui perbaikan rantai pasok, reformasi impor bahan baku, efisiensi industri dairy, skema pembiayaan bagi peternak rakyat, hingga kemitraan modern berbasis koperasi. Pendekatan itu dinilai lebih realistis, cepat, dan tidak membebani APBN.
Namun pemerintah justru memilih solusi yang dinilai tidak proporsional: pembangunan peternakan sapi seluas 500 ribu hektare. Kritik pun bermunculan bahwa kebijakan tersebut lebih menyerupai “simposium fantasi anggaran” ketimbang strategi ketahanan pangan yang matang secara fiskal maupun teknis. (Tim)
Saat ini belum ada komentar