Breaking News
light_mode

Pasal Karet UU Tipikor Dinilai Berbahaya, Jualan Pecel Lele di Trotoar Bisa Kena Jerat Korupsi

  • account_circle Admin
  • calendar_month Minggu, 22 Jun 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Mantan Wakil Ketua KPK periode 2007-2009 Chandra Hamzah. 

DENPASAR – Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) kembali menuai sorotan tajam. Dalam sidang uji materi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor di Mahkamah Konstitusi (MK), ahli hukum sekaligus mantan Wakil Ketua KPK, Chandra M. Hamzah, menyampaikan bahwa ketentuan dalam pasal tersebut sangat rawan disalahgunakan. Ironisnya, menurut Chandra, bahkan pedagang kaki lima seperti penjual pecel lele di trotoar bisa dianggap melakukan tindak pidana korupsi.

“Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, maka penjual pecel lele di trotoar juga dapat dikenakan sanksi tersebut,” ujar Chandra dalam sidang perkara Nomor 142/PUU-XXII/2024 di MK, Rabu (18/6). Pernyataan itu menggarisbawahi betapa luas dan lenturnya tafsir dari pasal yang menyebutkan “setiap orang” bisa dijerat bila melakukan pelanggaran hukum yang merugikan keuangan negara.

Chandra menjelaskan, berdagang di trotoar merupakan pelanggaran hukum karena fasilitas itu diperuntukkan bagi pejalan kaki. Jika digunakan untuk berjualan, bisa dikategorikan sebagai tindakan yang merusak fasilitas negara dan menyebabkan kerugian negara.

“Penjual pecel lele bisa saja dinilai memperkaya diri sendiri secara melawan hukum dengan menggunakan fasilitas negara, sehingga dapat dipidana sebagai pelaku korupsi,” lanjut Chandra. Ia menilai rumusan tersebut berbahaya karena mengaburkan batas antara pelanggaran administratif dengan tindak pidana berat seperti korupsi.

Lebih lanjut, Chandra menegaskan perlunya revisi terhadap dua pasal tersebut karena bertentangan dengan asas lex certa (kepastian hukum) dan lex stricta (larangan analogi dalam hukum pidana). Ia mengusulkan frasa “setiap orang” diganti menjadi “pegawai negeri” atau “penyelenggara negara”, sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi yang ditujukan untuk mereka yang menyalahgunakan kekuasaan.

Selain itu, ia juga merekomendasikan penghapusan frasa “yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara” karena dinilai terlalu luas dan multitafsir. Hal itu dinilainya tidak sejalan dengan Article 19 dari Konvensi PBB Anti-Korupsi (UNCAC).

Sidang MK itu juga menghadirkan Amien Sunaryadi, mantan Wakil Ketua KPK periode 2003-2007, yang memberikan keterangan sebagai ahli keuangan. Ia mengungkap bahwa praktik korupsi paling umum di Indonesia adalah suap, namun penegak hukum justru lebih fokus pada kasus-kasus yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara.

“Cara kerja aparat hukum saat ini tidak akan membuat Indonesia bebas korupsi. Yang paling marak adalah suap, tetapi yang terus diburu justru perkara yang dianggap merugikan keuangan negara,” tegas Amien.

Keterangan dari kedua mantan pimpinan KPK ini memperkuat urgensi untuk merevisi pasal-pasal karet dalam UU Tipikor. Mereka memperingatkan bahwa bila tidak segera diperbaiki, hukum pidana korupsi berpotensi menjadi alat pembungkaman yang semena-mena terhadap siapa pun, bahkan terhadap rakyat kecil yang sekadar berusaha bertahan hidup di trotoar. (Ray)

————

Catatan: Berita ini disusun berdasarkan keterangan resmi sidang Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam laman resmi MK dan laporan uji materi UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001.

Penulis

Pesonamu Inspirasiku

Komentar (1)

  • Uta

    Simpy wiswh too sayy yyour article iis ass astonishing.
    Thhe clearnness iin youyr publsh is simply greazt and
    i could asssume you’re an expet inn tis subject.
    Welll alongg wih your permission allow mee too clutchh your
    RSS feed to say uup too date wiith appdoaching post.
    Thannk youu a milliion annd pease kedep up thee rewardingg work.
    ofvd9wuapthd1cs5dyp4

    Heree iss mmy webb page :: bbbc (Sebastian)

    Balas27 Juni 2026 4:08 AM

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Putri Kerajaan Arab Saudi Tampil Anggun dengan Busana Adat Bali saat Liburan di Pulau Dewata

    Putri Kerajaan Arab Saudi Tampil Anggun dengan Busana Adat Bali saat Liburan di Pulau Dewata

    • calendar_month Selasa, 17 Feb 2026
    • account_circle Admin
    • 2048Komentar

    BALI – Kunjungan rombongan Kerajaan Arab Saudi ke Indonesia beberapa waktu lalu tak hanya menyita perhatian karena skala delegasi yang besar, tetapi juga karena sejumlah momen budaya yang mengemuka selama berada di Pulau Dewata. Rombongan yang dipimpin oleh Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al Saud, tiba di Indonesia dan sempat melakukan pertemuan resmi dengan […]

  • Roy Shakti: Polisi-Kejaksaan Damai, Rakyat Tetap Jadi Sasaran Oknum Play Button

    Roy Shakti: Polisi-Kejaksaan Damai, Rakyat Tetap Jadi Sasaran Oknum

    • calendar_month Senin, 13 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • 4Komentar

    Roy Shakti menilai berakhirnya polemik antara kepolisian dan kejaksaan belum menyelesaikan persoalan utama, yakni dugaan praktik pemerasan oleh oknum aparat dalam proses penegakan hukum. JAKARTA – Konten kreator dan pengamat Roy Shakti menanggapi berakhirnya polemik yang sempat menjadi sorotan publik terkait hubungan antara institusi kepolisian dan kejaksaan. Dalam sebuah video yang diunggah melalui media sosial, […]

  • Gunung Es Keadilan! Membedah Kriminalisasi Hogi di Sleman dan Busuknya Akar Penegakan Hukum

    Gunung Es Keadilan! Membedah Kriminalisasi Hogi di Sleman dan Busuknya Akar Penegakan Hukum

    • calendar_month Kamis, 29 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 2Komentar

    Jakarta – Tragedi yang menimpa Hogi Minaya di Sleman, Yogyakarta, telah menjadi diskursus nasional yang memicu kemarahan publik. Hogi, yang hanya mencoba membela hak dan keselamatan istrinya dengan mengejar pelaku penjambretan, justru berakhir sebagai tersangka atas kematian kedua jambret tersebut. Meskipun banyak pihak, termasuk para legislator di DPR RI, telah bersuara menyalahkan Kapolres dan Kejari […]

  • Menjelang 10 November, Man Tayax Membaca Peta dan Dinamika Politik di Balik Kekuasaan

    Menjelang 10 November, Man Tayax Membaca Peta dan Dinamika Politik di Balik Kekuasaan

    • calendar_month Rabu, 4 Nov 2026
    • account_circle Admin
    • 1Komentar

    PAPAN CATUR KEKUASAAN MEMANAS: MAN TAYAX BACA POTENSI SKENARIO CHAOS JELANG 10 NOVEMBER Oleh: Man Tayax BADUNG – Pagi ini, setelah memberi pencerahan dengan perpaduan olahraga pagi menjelang subuh bersama istri tersayang, saya disuguhi susu sereal dan roti biskuit sebagai menu sarapan. Entah mengapa, tiba-tiba ingatan saya melayang ke sebuah kotak papan catur di depan […]

  • Copin Buka Suara Soal Pembongkaran Merajan di Sanur, Bantah Tuduhan dan Ungkap Fakta Versinya

    Copin Buka Suara Soal Pembongkaran Merajan di Sanur, Bantah Tuduhan dan Ungkap Fakta Versinya

    • calendar_month Senin, 3 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    DENPASAR – Penayangan pemberitaan yang beredar di portal berita dan media sosial yang menyudutkan seorang ayah kandung I Ketut Agus Aryana (Copin) telah dilaporkan seorang anak terkait pembongkaran Merajan Keluarga di Sanur mendapat respon. Baca berita yang beredar sebelumnya,  Anak Laporkan Ayah Kandung Terkait Dugaan Pembongkaran Merajan Keluarga di Sanur Ditemui di sebuah mall di […]

  • Demi Keadilan! ARUKKI Diduga Lupa Cantumkan Hancurnya Mangrove di Proyek Normalisasi Sungai Ngenjung ke KPK

    Demi Keadilan! ARUKKI Diduga Lupa Cantumkan Hancurnya Mangrove di Proyek Normalisasi Sungai Ngenjung ke KPK

    • calendar_month Senin, 18 Mei 2026
    • account_circle Admin
    • 4Komentar

    DENPASAR – Merespons laporan yang dilayangkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia (ARUKKI) ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkesan tebang pilih dan mengabaikan keadilan bila menyangkut lingkungan. Kondisi ini direspon tegas oleh pengelola BTID, mereka membantah terkait dugaan tuduhan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) […]

expand_less