Kuasa Hukum Desa Adat Serangan Tegaskan Penelusuran Dana Rp4,5 Miliar: “Kami Ngayah Demi Kejelasan Druwen Desa”

DENPASAR — Dugaan penggelapan dana penjualan tanah adat di Desa Adat Serangan terus bergulir dan kini memasuki ranah hukum. Kuasa hukum Desa Adat Serangan menegaskan langkah hukum yang ditempuh murni untuk menelusuri kejelasan aset desa dan memastikan dana milik masyarakat adat dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Kuasa hukum Desa Adat Serangan, Made Somya Putra, SH, MH, yang ditunjuk secara resmi oleh desa adat, menegaskan pihaknya ingin mengetahui secara terang ke mana aliran dana hasil penjualan tanah adat senilai Rp4,5 miliar tersebut.

“Kami ingin menelusuri ke mana uang masyarakat itu. Ini bukan persoalan pribadi, tetapi menyangkut aset desa adat yang seharusnya dapat dipertanggungjawabkan kepada krama Desa Adat Serangan,” tegas Made Somya Putra kepada awak media.

Ia menyampaikan, sejak awal prajuru Desa Adat Serangan telah bersikap bijaksana dan mengedepankan musyawarah dalam menyikapi polemik ini. Pihak desa bahkan telah berupaya mengajak mantan Jro Bendesa Adat Serangan berdiskusi secara baik-baik.

“Sudah dilakukan pendekatan persuasif dan diskusi, namun belum ditemukan kejelasan yang berarti terkait keberadaan dana masyarakat adat tersebut. Karena itu, langkah hukum ditempuh untuk mendapatkan situasi yang terang,” ujarnya.

Senada dengan itu, kuasa hukum Desa Adat Serangan lainnya, I Nyoman Suarta, SH, menegaskan bahwa langkah hukum ini merupakan bentuk pengabdian atau ngayah kepada masyarakat desa adat demi memperjuangkan kejelasan druwen desa.

“Menurut saya ini adalah ngayah untuk masyarakat Desa Adat Serangan, agar kejelasan aset desa adat benar-benar terbuka dan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan,” kata Suarta.

Menanggapi isu adanya laporan balik atau tudingan pencemaran nama baik dari pihak mantan Jro Bendesa Adat Serangan, Nyoman Suarta menilai hal tersebut tidak tepat.

“Tidak bisa disebut pencemaran nama baik, karena Jro Bendesa yang baru bertindak atas nama masyarakat Desa Adat Serangan berdasarkan keputusan Paruman Saba Desa. Ini adalah mandat kolektif masyarakat adat,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, seorang mantan Jro Bendesa Adat Serangan resmi dilaporkan ke Polda Bali atas dugaan penggelapan dana hasil penjualan tanah adat senilai Rp4,5 miliar. Laporan tersebut tercatat dalam STTLP Nomor STTLP/B/37/I/2026/SPKT/POLDA BALI tertanggal 13 Januari 2026.

Berdasarkan laporan, kasus bermula pada tahun 2021 saat terlapor menjual tanah adat Desa Adat Serangan kepada pihak pembeli berinisial R dengan nilai transaksi Rp4,5 miliar. Namun dana hasil penjualan tersebut diduga tidak pernah disetorkan ke kas desa dan hingga kini belum dapat dipertanggungjawabkan.

Polda Bali menyatakan laporan telah diterima dan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hingga berita ini diturunkan, pihak terlapor belum memberikan keterangan resmi meski telah dihubungi awak media melalui pesan elektronik.

Kasus ini menyita perhatian publik karena menyangkut pengelolaan aset tanah adat yang seharusnya dijalankan secara transparan dan akuntabel demi kepentingan krama desa.

Editor: Ray