Kementerian Kebudayaan Terbitkan Buku Sejarah Baru, Luruskan Mitos Penjajahan 350 Tahun

Jakarta – Kementerian Kebudayaan resmi meluncurkan buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global di Jakarta, Minggu (14/12/2025). Peluncuran buku ini menandai upaya negara menghadirkan narasi sejarah Indonesia yang lebih kritis, berimbang, dan berbasis riset akademik mutakhir, termasuk merevisi anggapan lama bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan, narasi penjajahan 350 tahun bukanlah fakta sejarah yang presisi. Menurutnya, klaim tersebut lahir dalam konteks perjuangan politik dan pembangunan kesadaran nasional di masa awal kemerdekaan. “Narasi itu memiliki fungsi historis untuk membangkitkan semangat perlawanan dan nasionalisme, tetapi secara akademik perlu diluruskan sesuai temuan para sejarawan,” ujarnya.

Dalam buku tersebut, sejarah Indonesia disajikan dengan menonjolkan dinamika perlawanan rakyat di berbagai wilayah Nusantara terhadap kekuatan kolonial, baik Belanda, Inggris, maupun Jepang. Fadli menekankan bahwa pengalaman kolonial tidak bersifat seragam. Ada daerah yang mengalami pendudukan singkat, ada yang lebih lama, bahkan terdapat wilayah yang tidak pernah sepenuhnya berada di bawah kekuasaan kolonial. Oleh karena itu, penyederhanaan sejarah ke dalam angka tunggal 350 tahun dinilai menyesatkan dan mengabaikan keragaman pengalaman sejarah bangsa.

Pendekatan ini sejalan dengan riset Profesor Hukum Internasional GJ Resink, yang sejak lama mengkritisi klaim penjajahan 350 tahun. Resink menunjukkan bahwa hingga akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 masih banyak kerajaan dan wilayah di Nusantara yang berdaulat dan tidak berada di bawah kontrol kolonial Belanda. Ia menyimpulkan bahwa angka 350 tahun lebih merupakan konstruksi politik ketimbang hasil perhitungan sejarah yang akurat.

Resink juga menelusuri asal-usul narasi tersebut, yang disebutnya berangkat dari pernyataan Gubernur Jenderal Hindia Belanda BC de Jonge dan kemudian diperkuat dalam pidato-pidato politik para tokoh pergerakan, termasuk Bung Karno. Menurutnya, penyebutan 350 tahun penjajahan digunakan sebagai alat retorika untuk menggugah kesadaran kolektif dan semangat melawan kolonialisme, bukan sebagai klaim akademik yang rinci.

Melalui penerbitan buku ini, Kementerian Kebudayaan berharap masyarakat, khususnya generasi muda, memiliki pemahaman sejarah yang lebih kritis dan kontekstual. Sejarah Indonesia tidak lagi dipahami semata sebagai kisah panjang penjajahan, melainkan sebagai rangkaian perjuangan, negosiasi, dan daya tahan bangsa dalam menghadapi arus global yang membentuk identitas Indonesia hingga hari ini. (Tim)