Denmark Siap Melawan jika AS Memaksakan Ambisi Greenland, Washington Lempar Umpan Rp1,6 Miliar per Warga

KOPENHAGEN, 13 Januari 2026 — Tarik-menarik kepentingan antara Denmark dan Amerika Serikat atas Greenland memasuki fase paling sensitif dalam sejarah hubungan transatlantik.

Pemerintah Denmark secara terbuka menyatakan tidak akan mundur selangkah pun apabila Washington memaksakan ambisi mengambil alih Greenland, wilayah otonom yang selama ini berada di bawah kedaulatan Kerajaan Denmark dan memiliki posisi kunci dalam peta kekuatan global di kawasan Arktik.

Kopenhagen menegaskan Greenland bukan komoditas geopolitik yang bisa diperdagangkan, apalagi dipaksakan oleh sekutu sendiri. Setiap upaya pengambilalihan tanpa persetujuan sah dipandang sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan ancaman langsung terhadap stabilitas kawasan.

Denmark bahkan memperingatkan bahwa langkah sepihak Amerika Serikat akan mengguncang fondasi NATO, aliansi militer yang dibangun atas prinsip pertahanan kolektif, bukan dominasi satu negara atas negara lain. Greenland turut menegaskan posisinya bahwa masa depan pulau Arktik itu hanya dapat ditentukan oleh rakyatnya melalui mekanisme demokratis, bukan oleh tekanan kekuatan besar.

Di saat ketegangan meningkat, pemerintahan Presiden Donald Trump justru dikabarkan menyiapkan pendekatan transaksional yang menuai kontroversi. Washington disebut mempertimbangkan pemberian pembayaran tunai langsung kepada warga Greenland sebagai insentif agar bersedia melepaskan diri dari Denmark dan bergabung dengan Amerika Serikat.

Nilai yang dibahas mencapai USD 100.000 atau sekitar Rp1,6 miliar per orang, sebuah angka yang jika dikalikan dengan seluruh populasi Greenland dapat menelan anggaran hampir USD 6 miliar. Langkah ini dipandang sebagai upaya membeli legitimasi politik melalui kekuatan finansial, sekaligus mencerminkan gaya diplomasi keras yang menempatkan uang sebagai alat tawar kedaulatan.

Respons dari Denmark dan Greenland berlangsung cepat dan tegas. Pemerintah Denmark menilai tawaran tersebut sebagai bentuk tekanan politik yang tidak etis dan berbahaya, sementara suara-suara dari Nuuk menyebut gagasan itu sebagai pengingkaran terhadap martabat dan hak penentuan nasib sendiri rakyat Greenland.

Banyak warga menegaskan mereka tidak ingin menjadi pion dalam permainan geopolitik Washington, maupun sekadar objek transaksi antarnegara.

Greenland sendiri telah lama dipandang sebagai aset strategis bernilai tinggi. Selain kaya mineral langka yang vital bagi industri teknologi dan pertahanan modern, pulau ini berada di jalur strategis Arktik yang semakin terbuka akibat mencairnya es kutub. Presiden Trump berulang kali menyebut penguasaan Greenland sebagai kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat untuk mengimbangi pengaruh Rusia dan China di utara. Namun bagi banyak sekutu Eropa, pendekatan koersif semacam itu justru dinilai mempercepat erosi tatanan internasional berbasis aturan.

Perseteruan ini kini berubah menjadi ujian nyata bagi kredibilitas NATO dan masa depan hubungan Barat. Ancaman pengambilalihan, disusul wacana “membeli persetujuan” rakyat Greenland, menempatkan isu ini jauh melampaui sekadar sengketa wilayah. Greenland telah menjadi simbol benturan antara prinsip kedaulatan dan ambisi kekuatan besar.

Dengan Denmark bersikukuh bertahan dan Greenland menolak ditekan, konflik ini berpotensi menjadi salah satu titik api geopolitik paling berbahaya di tahun 2026, bukan hanya bagi Arktik, tetapi bagi tatanan dunia itu sendiri.

Editor – Ray